KORANLINGGAUPOS.ID- Awal mula dilaksanakan Pilkada langsung dipilih rakyat agar tidak terjadi money politik karena persepsi pada saat itu tidak mungkin kasih uang rakyat karena jumlahnya ribuan
Namun ternyata kondisinya sekarang berbeda, masyarakat yang menginginkan money politik, kalau sistem Pilkada secara langsung dilanjutkan tidak akan berkualitas karena siapa yang banyak uang dia yang menjadi pemenang.
Pengamat politik Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Fadhillah Hernawansyah, mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung sudah berdasarkan banyak riset dan diskusi yang panjang.
Pilkada langsung pertama dilaksanakan tahun 2005. "Artinya sudah berjalan lebih kurang 20 tahun," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID Rabu 25 Desember 2024.
BACA JUGA:12 Kepala Daerah Perempuan Terpilih di Pilkada 2024 dari Wilayah Sumut, Sumsel hingga Sumbar
BACA JUGA:4 Daerah Sumsel Diprediksi Hujan Petir, pada 23 Desember 2024
Pernyataan Fadil tersebut menanggapi wacana yang digulirkan elit politik untuk mengembalikan sistem Pilkada kembali dipilih DPRD.
Fadil panggilan akrabnya menjelaskan awal diubahnya sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh masyarakat untuk menghindari money politic (politik uang).
Ketika dilaksanakan Pilkada langsung diharapkan efektifitas pembangunan lebih baik dibandingkan dilaksanakan di DPRD. "Dulu pemilihan di DPRD tingkat korupsi lebih dari 20 persen," tambahnya.
Maka dari itu diubah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Sebab pemikiran pada saat itu tidak mungkin akan memberikan uang kepada kepada masyarakat karena jumlahnya ribuan.
BACA JUGA:3 Kader PDIP Terpilih sebagai Kepala Daerah di Sumsel pada Pilkada 2024
BACA JUGA:Tingkatkan Minat Baca Ini Upaya yang Dilakukan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mura
Pilkada langsung dipilih rakyat agar tidak terjadi money politik. Itulah sebabnya dirubah pilihan dilakukan langsung oleh rakyat, persepsi dulu tidak mungkin kasih uang rakyat jumlahnya ribuan. Dan pembangunan bisa diselenggarakan lebih baik.
Namun ternyata kondisinya sekarang berbeda, masyarakat yang menginginkan money politik. Kalau sistem Pilkada secara langsung dilanjutkan menurut Fadil tidak akan berkualitas karena siapa yang banyak uang dia yang menjadi pemenang baik eksekutif maupun legislatif, itu menjadi fundamental.
Melihat kondisi sekarang demokrasi masyarakat Indonesia harus dipimpin tidak bisa dibiarkan karena pendidikan masyarakat tidak merata. Kalau money politik merajalela yang akan tergadaikan sumber daya alam kita yang tergadai sehingga yang diharapkan untuk mensejahterakan rakyat tidak dapat tercapai.