“Kalau negara kekuasaan, hukum diatur sama yang pegang kekuasaan. Sementara kalau negara hukum yang ngatur kekuasaan ya hukum, nah kita maunya yang mana?” tanya Anies.
“Negara hukum!” jawab hadirin.
“Tapi akhir-akhir ini banyak aturan bisa diubah sesuai selera. Akankah ini dibiarkan?” tanya Anies.
“Tidak!” jawab ribuan guru.
BACA JUGA:Ribuan Guru di Musi Rawas, Lubuklinggau, Muratara Sambut Anies Baswedan di Ponpes Ar-Risalah
“Bolehkah ini diteruskan?” tanya Anies.
“Tidak!” jawab ribuan guru.
Anies Baswedan menerangkan, hukum itu harusnya tegak ngga boleh bengkok.
“Kalau hukum bengkok tumpul ke atas tajam ke bawah Lalu diskriminatif. Sehingga kalau ada yang melanggar dihukum ringan. Lalu ada lagi yang melanggar sama ternyata dihukum berat. Ini yang harus kita koreksi,” jelasnya.
BACA JUGA:Fauzi Amro Pastikan Jadwal Anies di Kota Lubuklinggau Fix
Jadi, terang Anies Baswedan, harus ada perlakuan yang setara di mata hukum.
“Negara tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang. Karena semua dalah warga negara Indonesia. Jadi apapun itu, yang boleh diatur negara itu perbuatan. Dan negara tidak bisa mengatur pikiran dan perasaan. Siapapun yg melanggar harus mendapat sanksi. Tapi ingat yang tidak melanggar jangan disanksi. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi di Indonesia,” tegasnya.
Pesan penting kedua, Anies Baswedan juga merasakan ketidakadilan bidang pendidikan khususnya ketimpangan kebijakan antara Sekolah Swasta dan Sekolah Negeri.
“Sekolah swasta maupun negeri dua-duanya mendidik anak-anak Indonesia. Orang tua mereka sama-sama bayar pajak. Jadi kenapa harus dibedakan? Maka kita ingin kesetaraan hadir pada semua, dana dari negara hadir untuk semua baik perguruan swasta maupun negeri, fasilitasnya sama,” tutur Anies.
BACA JUGA:Begini Standar Pengamanan Kampanye Anies Baswedan di Kota Lubuklinggau
Dan yang harus diingat, terang Anies, kalau ngga ada perguruan swasta siapa yang menampung anak-anak kita yang tidak tertampung ke sekolah negeri .