LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Program Sekolah Gratis (PSG) telah tiada. Hal itu terjadi sejak September 2024. Dengan demikian, operasional sekolah menjadi sedikit terganggu. Maka, dengan akan dilantiknya Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Kepala SMA dan SMK di Kota Lubuk Linggau berharap PSG diadakan lagi.
“PSG ini dananya sangat membantu operasional sekolah. Kalau kami hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak bisa. Biasanya dana PSG kami gunakan untuk menghandel kegiatan-kegiatan yang tak bisa diakomodir dengan BOS. Misal kegiatan kesiswaan, baik kegiatan OSIS, Pramuka, Rohis, olahraga dan kegiatan lainnya,” jelas Kepala SMAN 4 Lubuk Linggau yang juga Ketua PGRI Kota Lubuk Linggau Bapak Erwin Susanto saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID, Jumat 31 Januari 2025.
Erwin tak menampik, tidak semua kegiatan siswa bisa direalisasikan dengan dana BOS.
“Dalam setahun biasanya Bagian Kesiswaan mengajukan 30 item kegiatan. Sementara yang bisa dicover dengan Dana BOS itu hanya 15 item kegiatan. Maka 15 kegiatan lainnya biasa kami pakai dana PSG. Termasuk juga kegiatan yang tidak masuk dalam RAB BOS, maka menggunakan dana PSG. Sejak September 2024 kami dikabari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel bahwa tak ada lagi dana PSG, kami diminta berupaya dengan tetap mematuhi Permendikbud tentang Komite Sekolah,” jelas Erwin.
BACA JUGA:Penerimaan Siswa Baru Sekolah Negeri 2025, Berikut Kelebihan SPMB Jalur Domisili
BACA JUGA:Anak Kurang Mampu akan Dididik di Sekolah Rakyat, Tersedia Asrama dan Gizi Terjamin
Menurut Erwin, yang merasakan dampak penghapusan dana PSG ini bukan hanya Kepala SMA-SMK di Lubuk Linggau. Tapi se-Sumsel.
“Makanya solusi yang kami ambil, di SMAN 4 Lubuk Linggau kami rapat dengan komite. Kami paparkan dampak tak ada lagi PSG ini. Sementara kebutuhan dana untuk operasional siswa sekian-sekian. Kami serahkan ke komite bagaimana mereka bisa bantu kami agar siswa siswi tetap bisa ikut dan berkegiatan,” jelasnya.
Setelah diskusi, kata Erwin, Komite lah yang memilah-milah mana yang bisa dibantu dan dianggap perlu serta mana yang tidak.
“Setelah clear, komite buat undangan ke wali siswa untuk dijadwalkan pertemuan seluruh wali siswa. Kami hadir saat pembukaan pertemuan saja. Selebihnya teknis kami serahkan ke komite,” jelas Erwin.
BACA JUGA:Hai Pelajar Lubuk Linggau, Besok Sudah Masuk Sekolah
BACA JUGA: Cara Memilih Sekolah untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Jangan Ragu Sharing Sesama Orang Tua
Dan kesimpulannya, dari hasil rapat komite dan wali siswa disepakati Bantuan Pendidikan yang bisa diberikan setiap orang tua/wali siswa Rp 60 ribu per orang.
Bagaimana realisasi pembayarannya.
“Ya, kami tidak bisa memaksa. Bagi orang tua yang peduli dengan pendidikan putra putrinya ada yang bayar ful. Bahkan ada yang orang tua benar-benar tidak mampu tapi dia tetap mau bayar semampunya,” jelas Erwin.