Selain itu, Rosan memiliki surat berharga senilai Rp 17,8 miliar dan harta lainnya sebesar Rp 248,8 miliar.
KPK mencatat bahwa hingga 22 Januari 2025, sebanyak 123 dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN mereka.
Satu-satunya pejabat yang belum melaporkan adalah Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, yang masih dalam batas waktu pelaporan hingga 6 Maret 2025.
BACA JUGA:Libur Ramadhan 2025 Makin Panjang, Catat Jadwalnya Sesuai Surat Edaran 3 Menteri
Pelaporan harta kekayaan secara transparan menjadi indikator penting dalam upaya pencegahan korupsi serta memastikan akuntabilitas para pejabat publik.
Dengan adanya LHKPN, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi keuangan para pemimpin yang bertugas mengelola negara.
Kategori :