LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kota Lubuk Linggau, Hambali Lukman menjelaskan ditargetkan 15 Raperda yang telah
disepakati bersama eksekutif dan legislatif menjadi Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025 (Propemperda) tuntas dibahas di tahun 2025.
Namun demikian menurut politisi PDI-P dalam pelaksanaan pembahas Raperda mana yang akan didahulukan melihat skala prioritas.
"Selain menjadi program DPRD bersama eksekutif tahap selanjutnya BP2D bersama Pemkot Lubuk Linggau akan menentukan Raperda yang mana akan dibahas lebih dulu. Mungkin akan melihat lihat skala prioritas terlebih dahulu. Targetnya Propemperda 100 persen selesai dibahas tahun 2025," jelasnya.
BACA JUGA:Eksekutif-Legislatif Sepakat Sahkan 15 Propemperda Tahun 2025
BACA JUGA:Kasus Bullying Tinggi UPT PPA Dukung Ada Perda Anti Perundungan di Sekolah
lebih lanjut Hambal imenambahkan salah satu tugas dan fungsi DPRD membentuk Perda bersama eksekutif.
"Artinya ketika sudah menjadi program kalau bisa direalisasikan 100 persen artinya disitulah keberhasilannya," lanjutannya.
Untuk itu, pria yang juga menjabat ketua DPC PDI-Perjuangan minta dukungan semua pihak agar Propemperda tahun 2025 dapat diselesaikan di tahun 2025.
Setelah rapat paripurna kesepakatan bersama pengesahan Propemperda tahun 2025 selanjutnya akan diadakan rapat BP2D dengan mengundang pihak-pihak terkait.
BACA JUGA:Di Forum ESG, Hashim Apresiasi Peran Aktif Perdagangan Karbon Indonesia, Terbesar dari PLN
Raperda inisiatif DPRD muncul dari usulan fraksi, komisi. "Kita memiliki keterbatasan dana dan waktu maka dari itu akan kita bagi waktunya agar efektif mungkin sehingga
pembahasannya akan kita bagi habis sehingga program selesai di tahun 2025," jelasnya.
Dijelaskannya dari 15 Raperda yang menjadi Propemperda 2025 terdiri dari 8 Raperda inisiatif DPRD.