EMPAT LAWANG, KORANLINGGAUPOS.ID - Tingginya potensi konflik dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) jadi bahasan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Giri Ramanda N Kiemas, SE., MM mengatakan, KPU RI harus memberikan pembinaan yang lebih ketat pada KPU di tingkat kabupaten, khususnya di Empat Lawang.
Sebab Empat Lawang memiliki rekam jejak kerawanan tinggi dalam setiap pelaksanaan Pilkada, ia berharap, jangan sampai ada masalah seperti sebelumnya.
Giri mengungkapkan, pada Pilkada Serentak 2024, situasi Empat Lawang relatif kondusif karena hanya ada satu calon yang bertarung melawan kotak kosong November 2024 lalu.
BACA JUGA:Masalah Kekurangan Dana untuk PSU Empat Lawang Clear, Begini Kata Gubernur Sumsel
BACA JUGA:19 April 2025 Pemungutan Suara Ulang, KPU Empat Lawang Rilis Jadwal Resmi Tahapan PSU
Dengan adanya pasangan calon baru, PSU yang dijadwalkan April 2025 potensi konflik diprediksi meningkat signifikan.
“Begitu ada calon baru, 90 persen pasti ada masalah. Ini sudah bisa dipastikan,” kata Giri dikutip dari sumateraekspres.id.
Selain meminta KPU memperketat pengawasan, Giri juga mengingatkan Bawaslu untuk memastikan proses pengawasan berjalan dengan optimal.
“Pak Bagja dan kawan-kawan, Mas Toto, Mas Erwin, Mas Fadil, mohon dibantu kawan-kawan Bawaslu di lapangan agar pengawasannya benar-benar ketat. Empat Lawang ini pasti rawan. Tahun 2018, saya ikut Pilkada di sana dan sampai terjadi tembak-menembak,” ungkapnya.
BACA JUGA:PSU Empat Lawang Terkendala Dana Butuh Rp36 M, Begini Kata Gubernur Sumsel
BACA JUGA:Pelaksanaan PSU Empat Lawang Terkendala Anggaran tetap Dilaksanakan 19 April 2025
Dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi, lanjutnya, penyelenggara Pilkada di Empat Lawang tidak boleh ada kesalahan teknis yang bisa berujung pada konflik lebih besar.
“Mohon KPU dan Bawaslu memberikan pendampingan teknis yang baik ke bawah, jangan sampai ada kesalahan fatal. Kalau ada kesalahan, ini bukan sekadar sengketa di Mahkamah Konstitusi, tapi bisa langsung selesai di lapangan dengan cara yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Giri juga mengingatkan stabilitas dan keamanan dalam Pilkada adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak, termasuk aparat keamanan bersinergi dalam memastikan Pilkada berlangsung aman, jujur, dan adil.