LINGGAUPOS.BACAKORAN.CO - MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan jumlah hoaks melesat jelang Pemilu 2024.
Merujuk data Kominfo dari Januari hingga Oktober 2023 sudah ada 98 konten hoaks terkait pemilu. Jumlah tersebut naik 10 kali lipat dari jumlah hoaks yang tersebar pada tahun 2022, yakni hanya 10 konten.
“Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022, hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober, terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu,” jelas Budi di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Merujuk data Kominfo, penyebaran konten hoaks terkait Pemilu terlihat fluktuatif sepanjang tahun ini. Namun begitu, mulai Juli terpantau konten hoaks mulai naik.
BACA JUGA:Rosan Roeslani Jadi Ketua Tim Kampanye, Ini Alasan Gerindra
BACA JUGA:Jokowi Bermanuver, Kecewa Keinginannya Ditolak Megawati
Tercatat pada Juli 2023 Kominfo menemukan 14 konten hoaks, kemudian meningkat menjadi 18 konten pada Agustus 2023. Angka itu kemudian sempat menurun pada September 2023 dengan 13 konten hoaks.
Konten hoaks kembali meningkat pada Oktober 2023. Sampai dengan 26 Oktober, Kominfo mencatat sedikitnya ada 21 konten hoaks terkait pemilu yang tersebar di media sosial.
“Secara khusus meski terlihat fluktuaktif, sejak Juli 2023, terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya,” ujar Budi.
Budi mengatakan penyebaran hoaks mengenai Pemilu menjadi kekhawatiran semua pihak. Menurutnya hal ini dapat menurunkan kualitas demokrasi dan juga memecah belah persatuan bangsa.
BACA JUGA:Debat Capres Bisa Pengaruhi Pilihan
BACA JUGA:Gibran Disebut Sudah Terima Pinangan Prabowo
“Akibatnya, pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust, ketidakpercayaan antarwarga bangsa,” ujar dia.
“Sebagai contoh beberapa waktu lalu, kami menemukan disinformasi bahwa Pak Prabowo [Subianto] gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK kabulkan batas usia. Selain itu, beredar disinformasi KPU menolak Ganjar [Pranowo] menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan,” sambungnya.
Menurut Budi hoaks tersebut tak hanya menyasar kepada para bakal pasangan capres dan cawapres, tapi juga menyerang reputasi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya yang bertujuan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.