LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Rabu 17 Januari 2024, dilaksanakan rapat evaluasi realisasi PBB P2 tahun 2023 bagi Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Lubuklinggau di Auditorium lantai 5 Perkantoran PemWkot Lubuklinggau.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Lubuklinggau,Dr. H. Dian Chandera mengungkapkan sejak 2018, antara target dan ketetapan PBB selalu berbeda.
Dengan demikian pajak daerah tidak mungkin terealisasi 100 persen karena target berbeda dengan ketetapan.
“Misal pada 2022, target Rp 9 miliar, ketetapan Rp 6,7 miliar dan realisasi hanya 55 persen. Dalam enam tahun terakhir, realisasi tertinggi terjadi pada 2023. Secara progres sudah bagus, namun kita masih punya masalah besar. Dari ketetapan yang ada, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang realisasi hanya 23680 dengan nilai Rp 3,6 miliar. Sedangkan yang belum terealisasi 51.059 SPPT,” jelas Dian Chandera.
BACA JUGA:Nikah di KUA Lebih Mudah dan Murah, Persiapkan Syarat dan Ketentuannya
H Dian Chandera mengimbau, kepada para camat dan lurah dalam upaya pemungutan realisasi PBB tersebut supaya dapat membantu dan bekerjasama dengan Bapenda.
“Tahun ini saya sudah siapkan reward untuk beberapa kelurahan dan kecamatan yang sisa realisasinya dibawah 25 persen,” katanya.
Dalam rapat tersebut yang dipimpin Pj Sekda Kota Lubuklinggau H Tamri, ia menyampaikan, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau diharapkan kepada seluruh camat dan lurah agar solid dalam upaya pencapaian target realisasi PBB.
“Disinilah peran kita, para camat dan lurah karena wajib pajak kita ribuan dan masih tersisa tunggakan yang cukup banyak. Kalau kita mampu mencapai target, akan ada ekstra pudding nanti,” ungkapnya.(*)