Kedai Non Halal di Lubuklinggau yang Ditutup, YPHPUI Jelaskan Hal ini Terkait Penutupan

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Rabu , 01 May 2024 - 10:30

Kedai Non Halal di Lubuklinggau yang Ditutup, YPHPUI Jelaskan Hal ini Terkait Penutupan-KORANLINGGAUPOS.ID-Foto : Dhaka R Putra

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Mengenai Kedai Non Halal yang tidak berizin di kota Lubuklinggau yang beberpa waktu lalu ditutup paksa menuai polemik.

kedai non halal ini beralamat di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I telah 3 bulan buka.

Namun telah dipastikan oleh Pj Walikota Lubuklinggau Trisko Defriansyah bahwa pihaknya telah melakukan penutupan, namun yang mereka lakukan kemarin yakni pembinaan ke pelaku usaha.

Disampaikannya, intinya pemerintah bukan penutupan paksa, "Pemerintah tidak ada niat untuk menghalangi pelaku usaha untuk membuka usaha di Kota Lubuklinggau," tegas Trisko saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID, Selasa 30 April 2024.

Lalu bagaimana dari pandangan hukum Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia (YPHPUI) Andika Wira Kesuma, S.H.,M.H menanggapi terkait kedai non halal yang telah ditutup.

Andika Wira Kesuma menyayangkan penutupan, mengapa harus ada penutupan, menurutnya seharusnya pemerintah melakukan pembinaan bukan malah sebaliknya.

"Perlu kita ketahui, Lubuklinggau itu tidak punya Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai, kalo seperti ini terus, pasti investor kapok datang lagi.

Tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

"Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun," ujar Andika.

Dirinya juga menjelaskan setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) : ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

kedai non halal di lubuklinggau yang ditutup, yphpui jelaskan hal ini terkait penutupan                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - mengenai kedai non halal yang tidak berizin di kota lubuklinggau yang beberpa waktu lalu ditutup paksa menuai polemik.
kedai non halal ini beralamat di kelurahan taba jemekeh, kecamatan lubuklinggau timur i telah 3 bulan buka.
namun telah dipastikan oleh pj walikota lubuklinggau trisko defriansyah bahwa pihaknya telah melakukan penutupan, namun yang mereka lakukan kemarin yakni pembinaan ke pelaku usaha.
disampaikannya, intinya pemerintah bukan penutupan paksa, "pemerintah tidak ada niat untuk menghalangi pelaku usaha untuk membuka usaha di kota lubuklinggau," tegas trisko saat diwawancara koranlinggaupos.id, selasa 30 april 2024.
lalu bagaimana dari pandangan hukum  ketua yayasan perlindungan hukum pelaku usaha indonesia (yphpui) andika wira kesuma, s.h.,m.h menanggapi terkait kedai non halal yang telah ditutup.
baca juga:kisruh kedai non halal, pemkot lubuklinggau ambil tindakan tegas
andika wira kesuma menyayangkan penutupan, mengapa harus ada penutupan, menurutnya seharusnya pemerintah melakukan pembinaan bukan malah sebaliknya.
"perlu kita ketahui, lubuklinggau itu tidak punya sumber daya alam (sda) yang memadai, kalo seperti ini terus, pasti investor kapok datang lagi.
tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 7 hak asasi manusia menyatakan bahwa
"semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun," ujar andika.
baca juga:reaksi pemkot lubuklinggau terkait kedai non halal, ini imbauan pj walikota lubuklinggau
dirinya juga menjelaskan setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
dalam konstitusi indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan.
kemudian dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) : ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
lebih lanjut, andika menjelaskan dalam menjalankan usahanya pelaku usaha telah menjadi pelaku usaha yang baik sebagaimana di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen no 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 :
baca juga:kedai non halal bikin gejolak, pj walikota lubuklinggau segera rapat dengan mui dan fkub
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
"yang mana pelaku usaha telah menulis dengan jelas bahwa makanan non halal dan disertakan logo gambar binatang yang non halal yang mana dengan tujuan apabila ada yang buta huruf dengan melihat gambar hewan non halal dapat mengerti bahwa rumah makan itu non halal.
baca juga:kisruh kedai non halal di lubuklinggau, ini menu yang disajikan ada hong bak
mereka sadar dan tau bahwa resto tersebut bukan tempat orang muslim dan juga setelah melihat dari daftar menu sudah sangat jelas bahwa menu pun di tulis nama hewan non halal," tegas andika.
mengenai katanya harus memiliki izin bpom harus dipahamin bahwa produk makanan yang tidak perlu izin edar bpom seperti :
1. pangan olahan dari industri rumah tangga;
produk makanan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga tidak wajib memiliki izin edar bpom.
baca juga:segera dibuka! seleksi cpns dan pppk 2024, berikut batas usia yang dibutuhkan? yuk intip
2. pangan olahan dengan masa simpan kurang dari 7 hari. produk makanan olahan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari juga tidak memerlukan izin edar bpom.
3. pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil. produk makanan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan seperti sampel, penelitian, atau konsumsi sendiri juga tidak perlu izin edar bpom.
4. pangan olahan yang digunakan sebagai bahan baku. produk makanan olahan yang digunakan sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir tidak memerlukan izin edar bpom.
5. produk makanan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir juga terbebas dari izin edar bpom.
baca juga:kulineran bakso dan mie ayam paling terkenal di desa a widodo kabupaten musi rawas
6. pangan yang dikemas di hadapan pembeli. produk makanan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen juga tidak perlu izin edar bpom.
7. pangan siap saji. produk makanan siap saji juga tidak harus memiliki izin edar bpom.
8. pangan dengan pengolahan minimal (pasca panen).
pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal seperti pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan btp, kecuali btp untuk pelilinan, juga tidak memerlukan izin edar bpom.
baca juga:4 paslon sudah sepakat berpasangan menuju pilkada lubuklinggau, berikut nama-namanya
"dan harus dipahami mana yang harus memiliki izin bpom mana yang tidak. dan juga mengenai harus mendapatkan izin dari masyarakat itu kalo bentuk usaha yang beresiko,
dan ini tidak beresiko terhadap masyarakat mengenai dampak usaha tersebut, sehingga merugikan masyarakat banyak dan pelaku usaha harus sama dimata hukum," tambah andika.
dia semakin mempertegas dengan dalil sesuai dalam undang-undang dasar (uud) 1945 dan undang-undang republik indonesia, tepatnya hak dan kewajiban dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 uud 1945, yaitu :
pasal 27 ayat 1 : "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
pasal 27 ayat 2 : "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
baca juga:ump 2024 masing-masing provinsi, berikut perbandingan ump di sumatera, jawa, kalimantan
"dengan ini kami dari kantor hukum andika wira kesuma sh.,mh dan yayasan perlindungan hukum pelaku usaha indonesia, sangat menyayangkan dengan tindakan arogansi dan sarat akan kepentingan salah satu oknum ormas saja. negara kita adalah negara hukum yang berlandaskan uu dan pancasila," pungkas andika. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan