Kedai Non Halal di Lubuklinggau, BPSK : Konsumen Boleh Melaporkan Pelaku Usahanya

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Rabu , 01 May 2024 - 16:13

BPSK KOTA LUBUKLINGGAU-KORANLINGGAUPOS.ID-Tangkapan Layar

"Jika ada ketidakterbukaan dari pelaku usaha menjual produk non halal pada konsumen yang sebenarnya dilarang konsumsi non halal,

maka ancaman bagi pemilik usaha dijerat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan,

sanksi berupa teguran baik secara tertulis maupun lisan ini merupakan teguran ringan,” tuturnya.

Selain itu, ada juga ganti rugi secara materi dan rekomendasi kepada pihak terkait untuk penutupan tempat usaha tersebut yang tidak transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang jujur atas olahan menu dari usaha kedai tersebut.

Kata Nun, memang tidak ada larangan untuk membuka usaha baik halal maupun non halal, asal si pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang jelas dan tegas kepada konsumennya tentang produk non halal atau tidak menyembunyikan non halal untuk masyarakat tertentu.

“Secara aturan boleh buka, namun harus disampaikan kepada konsumen secara jelas dan jujur.

Karena yang nyatakan non halal itu bukan kandungan daging babi saja namun alat-alat untuk masaknya seperti air, piring, kuali timbang daging dan lainnya,” ungkap dia.

“Sebab apabila masak daging babi banyak peralatan dan airnya tercemar dari daging babi tersebut,” terangnya.

Dan hingga 1 Mei 2024, belum ada yang melapor ke BPSK terkait usaha non halal di Lubuklinggau tersebut.(*)

kedai non halal di lubuklinggau, bpsk : konsumen boleh melaporkan pelaku usahanya                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id – terungkapnya bahwa sudah 2 bulan oriental kedai non halal dibuka, membuat masyarakat kota lubuklinggau. kenapa kedai itu bisa buka sebelum izinnya ada?
apalagi lokasi kedai non halal sangat strategis, jl yos sudarso, kelurahan taba jemekeh, kecamatan lubuklinggau timur 1.
belum adanya izin operasi kedai non halal terungkap pasca masyarakat protes dan tim terpadu pemkot lubuklinggau sidak ke lokasi.
ternyata benar. meski sudah 2 bulan operasional, izinnya belum selesai.
baca juga:kedai non halal bikin gejolak, pj walikota lubuklinggau segera rapat dengan mui dan fkub
ketua badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) kota lubuklinggau, h nurussulhi nawawi mengapresiasi apa yang dilakukan tim terpadu pemkot lubuklinggau yang meminta pelaku usaha menutup kedai tersebut, sebelum izinnya tuntas.
“kedai itu belum punya nomor induk usaha. karena sebelum membuka usaha harus melengkapi izin dahulu dan itu wajib harus buat dahulu ke dinas terkait sebelum buka usaha kedai,
sebagai pertanggung jawaban kita sebagai pelaku usaha yang taat aturan,” terang bapak yang akrab disapa nun ini saat diwawancara koranlinggaupos.id, rabu 1 mei 2024.
maka, lanjut nun, karena sudah 2 bulan kedai non halal beroperasi mungkin juga ada konsumen muslim yang telah makan di sana, bisa melapor dengan bpsk.
baca juga:reaksi pemkot lubuklinggau terkait kedai non halal, ini imbauan pj walikota lubuklinggau
“lapor ke bpsk misal mereka makan di sana (kedai non halal) tanpa diberitahu oleh pelayannya baik secara tertulis maupun lisan terkait menu non halal-nya itu,” ungkap nun.
karena non halal itu jabarannya banyak. bukan semata bentuk daging babi.
bisa benbentuk sosis, bakso, minyak dan sebagainya yang bersumber daging babi.
dengan itu, kata nun, bpsk lubuklinggau terbuka menerima laporan adanya konsumen muslim yang telah makan di sana tanpa diberitahu tentang makanan non halal.
baca juga:kisruh kedai non halal, pemkot lubuklinggau ambil tindakan tegas
"jika ada ketidakterbukaan dari pelaku usaha menjual produk non halal pada konsumen yang sebenarnya dilarang konsumsi non halal,
maka ancaman bagi pemilik usaha dijerat uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang pangan,
sanksi berupa teguran baik secara tertulis maupun lisan ini merupakan teguran ringan,” tuturnya.
selain itu, ada juga ganti rugi secara materi dan rekomendasi kepada pihak terkait untuk penutupan tempat usaha tersebut yang tidak transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang jujur atas olahan menu dari usaha kedai tersebut.
baca juga:3 hp nokia terbaru, nokia 215 4g, 255 4g dan 234 4g, hp nokia terbaru 2024 yang siap meluncur
kata nun, memang tidak ada larangan untuk membuka usaha baik halal maupun non halal, asal si pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang jelas dan tegas kepada konsumennya tentang produk non halal atau tidak menyembunyikan non halal untuk masyarakat tertentu.
“secara aturan boleh buka, namun harus disampaikan kepada konsumen secara jelas dan jujur.
karena yang nyatakan non halal itu bukan kandungan daging babi saja namun alat-alat untuk masaknya seperti air, piring, kuali timbang daging dan lainnya,” ungkap dia.
“sebab apabila masak daging babi banyak peralatan dan airnya tercemar dari daging babi tersebut,” terangnya.
baca juga:kedai non halal di lubuklinggau yang ditutup, yphpui jelaskan hal ini terkait penutupan
dan hingga 1 mei 2024, belum ada yang melapor ke bpsk terkait usaha non halal di lubuklinggau tersebut.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan