Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tidak Kuorum Alamsah Tegaskan Tidak Ada Aturan yang Dilanggar

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Kamis , 02 May 2024 - 22:58

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD Kabupaten Musi Rawas, H Alamsah Amanan-Foto : Dokumen Pribadi-

rapat paripurna lkpj bupati tidak kuorum alamsah tegaskan tidak ada aturan yang dilanggar                              musi rawas, koranlinggaupos.id - rapat paripurna dprd kabupaten musi rawas tidak korum hanya dihadiri 17 anggota dari 40 anggota dprd menjadi pertanyaan di masyarakat. 
rapat paripurna tersebut  dalam rangka penetapan keputusan dprd kabupaten musi rawas, terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (lkpj) bupati musi rawas tahun anggaran 2023 dan penyampaian rekomendasi dprd kabupaten musi rawas tentang lkpj bupati kabupaten musi rawas tahun anggaran 2023.   
rapat berlangsung di ruang rapat paripurna dprd kabupaten musi rawas, selasa 30 april 2024.   
menanggapi pertanyan masyarakat ketua badan pembentukan peraturan daerah (bappemperda) dprd kabupaten musi rawas, h alamsah amanan menjelaskan alur lkpj bupati musi rawas tahun anggaran 2023 mesti diserahkan ke dprd tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 
baca juga:jelang sensus ekonomi 2026 bps musi rawas laksanakanan sensus potensi desa 
karena lkpj tahun 2023 artinya dokumen lkpj sudah harus disampikan ke dprd pada bulan maret 2024. "kemudain dprd diberikan waktu satu bulan untuk membahas dan memberikan rekomendasi  dprd. mekanisme tersebut sudah berjalan sesuai ketentuan," jelasnya. 
ditambahnnya lkpj bupati sudah dibahas oleh komisi-komisi dprd mulai dari komisi 1, komisi 2, komisi 3 hingga komisi 4
"kemudian hasil pembahasan di komisi-komisi dewan dibahas dilintas komisi dijadikan rekomendasi dprd. kemudian hasilnya disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian rekomedasi dprd tentang lkpj bupati kabupaten musi rawas tahun anggaran 2023," tambahnya. 
jika tidak dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 30 april 2024 maka rekomendasi dprd tersebut kadaluwarsa. maka diangganggap tidak ada penilaian terhadap kinerja bupati tahun anggaran 2023  dan dprd dianggap tidak memberikan rekomendasi terhadap lkpj. 
baca juga:di desa tanah priuk ada makam keramat begini sejarahnya 
"rekomendasi ini kepetingan dprd jika rapat paripurna tidak dilaksanakan tanggal 30 april 2024 maka  rekomendasi dprd menjadi kadaluwarsa. kalau tidak ada penilaian dan tidak ada rekemendasi dprd angkah enaknya bupati," paparnya.   
alamsah menyubut ada rapat paripurna yang harus kuorum yakni rapat pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) atau rapat paripurna pengambilan keputusan. 
kalau rapat paripurna tidak mengabil keputusan seperti rapat paripurna istimewa tidak harus kuorum jika hanya 4 orang anggota dprd yang hadir rapatnya sah tidak masalah.  
alamsah menegasakan rapat paripurna dalam rangka penetapan keputusan dprd kabupaten musi rawas, terhadap lkpj bupati musi rawas tahun anggaran 2023 dan penyampaian rekomendasi dprd kabupaten musi rawas yang hanya dihadiri 17 anggota dprd tidak ada yang dilanggar. 
baca juga:kalapas narkotika kelas iia muara beliti hadiri sosialiasi layanan perseroan perorangan umkm
"rapat paripurna tanggal 30 april 2024 sah tidak ada yang dilanggar sesuai dengan tata tertib (tatib) dprd kabupaten musi rawas nomor 1 tahun 2019 dan kode etik dprd kabupaten musi rawas nomor 2 tahun 2019," tegasnya.  
terpisah, dosen hukum tata negara sekolah tinggi agama islam (stai) bumi silampari, bahet edi kuswoyo mengatakan bahwa rapat rapat paripurna jika tidak kuorum maka rapat diskor dalam waktu yang ditentukan misalnya 20 menit atau 30 menit. 
kemudian setelah 30 menit rapat kembali dibuka. jika setelahj diskor 30 menit juga tidak kuorum maka rapat diskor 30 menit lagi misalnya. setelah 30 menit kedua selesai tidak juga kuorum maka rapat paripurna dapat dilaksanakan walaupun tidak kuorum. "setahu saya itu diatur dalam tata tertib," katanya. 
artinya rapat pripurna dprd kabupaten musi rawas dalam rangka penetapan keputusan dprd kabupaten musi rawas, terhadap lkpj bupati musi rawas tahun anggaran 2023 dan penyampaian rekomendasi dprd kabupaten musi rawas tentang lkpj bupati kabupaten musi rawas tahun anggaran 2023 sah tidak ada yang dilanggar.  "rapat paripurna itu sah," ucapnya. 
baca juga:rapat paripurna dprd kabupaten musi rawas penyampaian rekomendasi dprd terhadap lkpj bupati molor 6 jam 
sebagaimana diketahui berita sebelumnya rapat paripurna dprd kabupaten musi rawas dalam rangka penetapan keputusan dprd kabupaten musi rawas, lkpj bupati musi rawas tahun anggaran 2023 dan penyampaian rekomendasi dprd kabupaten musi rawas tentang lkpj bupati kabupaten musi rawas tahun anggaran 2023 tidak kuorum hanya dihadiri 17 anggota dprd dari 40 anggota dprd kabupaten musi rawas
rapat paripurna tersebut juga molor 6 jam.  
rapat dijadwalkan akan dilaksanakan pukul 10.00 wib, namun baru bisa dimulai pada pukul 16.00 wib  di ruang rapat paripurna dprd kabupaten musi rawas, selasa 30 april 2024.   
berdasarkan laporan sekertaris dewan (sekwan) elbaroma, jumlah anggota dprd yang hadir 17 orang dari 40 anggota dprd kabupaten musi rawas. 
mengetahui jumlah anggota dprd yang hadir hanya 17 orang ketua dprd musi rawas, azandri s.ip secara langsung menanyakan pendapat kepada anggota anggota komisi dprd yang hadir apakah rapat dilajutkan atau di score. setelah mendengarkan masukan dari masing-masing anggota komisi dprd, maka sidang paripurna dilanjutkan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 3 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan