9.184 Warga Kota Lubuklinggau Sudah Punya IKD

Reporter: Riena Fitriani Maris |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Jumat , 10 May 2024 - 19:08

IKD – Warga Kota Lubuklinggau nampak antre di Kantor Disdukcapil Kota Lubuklinggau untuk mengurus Adminduk mereka.-Foto : Rina Maris-Linggau Pos

9.184 warga kota lubuklinggau sudah punya ikd                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id – dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) kota lubuklinggau terus gencar membuka pelayanan pengalihan dari ktp- el ke identitas kependudukan digital (ikd).
diharapkan, semua warga kota lubuklinggau yang sudah wajib ktp-el sudah memiliki ikd di handphone mereka masing-masing.
identitas kependudukan digital sendiri adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
hingga awal mei2024, plt kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) muhammad iqbal mengungkapkan sudah meningkat warga kota lubuklinggau yang sudah wajib ktp beralih ke ikd.
baca juga:usai resmi jadi warga negara indonesia, marliah pensiunan guru di kota lubuklinggau ini langsung urus ikd
“data kita sebanyak 9.184 warga wajib ktp yang sudah beralih ke ikd. ini akan terus kita gencarkan kedepannya,” ungkap iqbal saat dibincangi, kemarin. 
sebelumnya ditahun 2023, mereka sudah melakukan pelayanan jemput bola. baik ke sekolah-sekolah maupun ke opd-opd dan puskesmas yang ada di lingkungan pemkot lubuklinggu. 
“bahkan hingga awal februari 2024 kemarin giat jemput bola pelayanan ikd ini terus kita lakukan ke sekolah-sekolah dan opd. saat ini untuk sekolah dan opd sudah selesai. tinggal lagi sasaran kita ke kampus, instansi vertical seperti tni-polri hingga ke perbankan dan pihak swasta. untuk saat ini belum,” jelasnya.
nanti akan segera mereka bahas, mana target yang duluan mereka datangi untuk membuka pelayanan ikd. 
baca juga:disdukcapil kabupaten musi rawas targetkan aktivasi ikd tahun 2024 meningkat
“kita rapatkan dulu mana target yang didahulukan, lalu kita jadwalkan. mudah-mudahan dalam waktu dekat giat jemput bola pelayanan ikd ini bisa segera kita laksanakan,” tegasnya.
selain melalui giat jemut bola, mereka juga meminta warga yang datag ke kantor untuk mengurus administrasi kependudukan juga sekaligus mengurus ikd mereka.
“biar sekalian jalan. mereka yang sudah punya hp android, pasti langsung kita arahkan untuk mebuat ikd di hp mereka,” ungkapnya lagi. 
lalu bagaimana dengan pelayanan di disdukcapil pasca disetop sementara beberapa waktu yang lalu, dampak dari service server siak dan server ktp. iqbal mengaku pelayanan kembali normal seperti biasa.
baca juga:e-ktp diganti ikd, enakan mana ini perbedaaan keduanya
“pelayanan baru kita buka hari ini (kemarin, red) setelah server kita diperbaiki. pelayanan tadi lancar, dan masyarakat sudah cukup banyak yang dating untuk mengurus administrasi kependudukan mereka,” jelasnya lagi.
lalu apa pentingnya memilik ikd. dikutip dari laman resmi dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri, ikd dharapkan dapat membuka pintu aksesibilitas yang lebih besar bagi masyarakat.
dengan aplikasi ikd, penduduk dapat mengakses layanan pemerintah dan swasta tanpa harus datang ke kantor atau mengurus berbagai dokumen fisik.
hal ini memberikan keuntungan signifikan terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.
baca juga:penerapan e-ktp akan diganti ikd, ini penjelasan ditjen dukcapil?
selain itu, ikd meningkatkan efisiensi proses administratif.
dokumen-dokumen kependudukan seperti ktp elektronik, kartu keluarga (kk), akta kelahiran dan lain-lain dapat diakses dan diverifikasi secara instan melalui platform digital, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan.
kedua, ikd merangkul konsep inklusivitas dengan menyediakan akses pelayanan yang setara bagi semua golongan.
masyarakat dengan kebutuhan khusus atau latar belakang sosial ekonomi yang beragam dapat merasakan manfaatnya.
baca juga:siap-siap ktp tak berlaku lagi, bakal diganti ikd 
sistem ikd dapat dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna dan dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa mengabaikan hak siapapun.
pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan dan fitur khusus dalam ikd untuk mendukung masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau kelompok etnis tertentu.
dengan demikian, ikd bukan hanya menjadi perangkat modern, tetapi juga solusi inklusif untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkeadilan.
ketiga, penerapan ikd membuka peluang baru dalam ekosistem ekonomi digital.
baca juga:targetkan, 25 persen dari wajib ktp punya ikd 
masyarakat dapat dengan mudah terlibat dalam transaksi online, membuka rekening bank, atau mendapatkan layanan keuangan tanpa hambatan.
inklusivitas dalam ekonomi digital membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam perkembangan ekonomi negara.
keempat, pentingnya keamanan dan privasi dalam penggunaan ikd menjadi fokus utama. sistem harus dirancang dengan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi pengguna.
penerapan teknologi enkripsi dan mekanisme pengamanan yang canggih menjadi prioritas agar masyarakat merasa aman menggunakan ikd.
baca juga:target, semua pegawai sudah daftar ikd 
pemerintah, bersama sektor swasta, secara transparan menyampaikan bagaimana data penggunaan dikelola dan dijaga privasinya.
masyarakat diberikan pemahaman yang cukup tentang manfaat dan perlindungan yang diperolehnya.
kelima, ikd bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih merata dalam mengakses layanan publik.
penerapan ikd yang inklusif akan menciptakan fondasi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.
baca juga:target, 25 persen dari wajib ktp punya ikd
dengan memastikan bahwa setiap individu dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan layanan publik, ikd menjadi alat yang kuat untuk memajukan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
dalam upaya mencapai visi ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan memberdayakan semua lapisan masyarakat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 11 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan