Soal KSP RIAS yang Dikeluhkan Nasabah, Dinas Koperasi Musi Rawas Angkat Bicara

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Minggu , 19 May 2024 - 21:43

Mifta Joni – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Musi Rawas-Foto : Dokumen -Linggau Pos

soal ksp rias yang dikeluhkan nasabah, dinas koperasi musi rawas angkat bicara                            musi rawas, koranlinggaupos.id - kepala dinas koperasi usaha mikro kecil menengah (umkm) kabupaten musi rawas, mifta joni angkat bicara tentang masalah yang dihadapi koperasi simpan pinjam (ksp) rukun iku agawe santoso (rias). 
“kami telah melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap ksp rias. bahkan kami telah menyarankan beberapa hal yang harus mereka (pengurus ksp rias) lakukan menghadapi masalah ini," kata mifta joni saat diwawancara koranlinggaupos.id, jumat 17 mei 2024. 
menurut mifta jhoni, manajemen ksp rias sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah atau pun anggota. 
"kalau menurut laporan mereka, mereka semaksimal mungkin terus berupaya untuk menyelesaikan kewajiban dan hak-hak nasabah atau pun anggota koperasi," tambahnya.
baca juga:tabungannya tak bisa ditarik, puluhan nasabah ksp rias musi rawas minta perlindungan hukum
terhadap nasabah atau pun anggota koperasi, yang tidak nyaman lagi menjadi nasabah atau pun menjadi anggota ksp rias, pengurus ksp rias mengembalikan uang anggota atau pun nasabah walaupun belum utuh.
"pengurus ksp rias mengembalikan uang nasabah dengan cara dicicil," sebutnya.
pihak pengurus ksp rias, tambah mifta jhoni, sebisa mungkin memaksimalkan sumber daya yang ada, baik melaui setoran yang masuk, maupun maksimallkan aset yang ada.
mereka siap mengembalikan uang nasabah.  mereka sekarang ini berpikir bagaimana menyelesaikan kewajiban dengan nasabah ataupun anggota. 
baca juga:selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan rat koperasi dibubarkan 
"ada anggota yang tidak bisa memahami kondisi koperasi rias saat ini . ada juga yang memahami situasi, masih banyak yang yang percaya, yang ingin manarik simpanan banyak juga," sebutnya. 
"pengurus ksp rias sekarang berupaya untuk menambah modal dengan mencari pinjaman untuk menutupi kewajiban. itu yang mereka laporkan ke kita (diskop umkm)," tambahnya. 
ketika ditanya bagaimana nanti jika pengurus ksp rias dilaporkan kepada pihak yang berwajib, apakah ada pendampingan dari diskop umkm kabupatenmusi rawas terhadap mereka ?  
"kami belum  berpikir ke arah situ dan mereka juga belum melaporkan. belum ada yang malaporkan terkait ancaman dari nasabah. dari pengurus belum menyampaikan dan kami belum terima informasi," jawabnya. 
baca juga:bupati sebutkan salah satu syarat koperasi sehat 
sebagaimana diketahui berita sebelumnya, setelah satu tahun menunggu harapan yang tidak pasti kapan akan dicairkan uang tabungan oleh koperasi simpan pinjam (ksp) rukun iku agawe santoso (rias), sedikitnya 31  nasabah akhirnya menunjuk kantor hukum m hidayat sh mh  dan rekan untuk memberikan pendampingan hukum. 
hal ini dilakukan agar dapat membantu mereka menarik kembali uang tabungan yang tertahan di ksp rias yang kantor pusatnya di kelurahan p2 purwodadi, kecamatan purwodadi, kabupaten musi rawas  tersebut.
saat dikonfirmasi koranlinggaupos.id kamis 9 mei 2024, m hidayat sh mh selaku advokat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum membenarkan ada sekitar 31 orang nasabah ksp rias yang telah memberikan kuasa kepadanya, untuk membantu mereka, karena sudah 1 tahun ini uang tabungan mereka tidak ada kejelasan di ksp rias dengan total kurang lebih rp 1,3 miliar.
menurut dayat, kemungkinan jumlah nasabah yang mencari keadilan ini terus bertambah.
baca juga:pengda mlm ini ippat sukses gelar seminar nasional koperasi dan pelatihan npak 
hidayat yang juga menjabat ketua dpc ikadin lubuklinggau ini menerangkan, bahwa pihaknya telah mempelajari dan mereview persoalan hukum yang dialami oleh kliennya, dan pihaknya juga telah pula menemui pihak koperasi rias mempertanyakan permasalahan dimaksud.
“yang menjadi pertanyaan kenapa bisa sampai 1 tahun uang tabungan ini belum bisa dicairkan sampai hari ini, kami menduga telah terjadi perbuatan melanggar hukum, melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud didalam uu nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi dan uu nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja,” papar dayat. 
dia juga sudah menemui ketua ksp rias, dan ada solusi yang ditawarkan. “pihak ksp rias beritikad baik menyelesaikan persoalan tersebut,” tutur dayat.
hidayat juga mengatakan, pihaknya akan menunggu komitmen dari manajemen koperasi rias untuk merealisasikan apa yang sudah dijanjikan.
baca juga:dwp musi banyuasin sosialisasikan koperasi permata bunda
kata dayat, karena pihak ksp rias minta waktu hingga bulan depan, ia akan tunggu.
“akan tetapi apabila hal tersebut tidak direalisasikan, kami tidak ragu untuk melaporkan dugaan tindakan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut ke penegak hukum. informasi yang kami terima bahwa koperasi rias mendapatkan bantuan dana bergulir dari lpdb kementerian keuangan sebesar rp12 miliar, apabila informasi ini memang benar dan kalau memang dana ini dipergunakan sesuai peruntukkannya pasti tidak mungkin terjadi hal seperti ini, sudah banyak pengurus koperasi  yang akhirnya masuk penjara terjerat kasus korupsi, akibat penyalahgunaan uang bantuan dana bergulir,” tegas dayat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 20 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan