Ombudsman Sumsel Ingatkan Sekolah di Lubuklinggau Patuhi Aturan PPDB

Reporter: YEZI FADLY |

Editor: YEZI FADLY |

Kamis , 23 May 2024 - 21:32

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel M. Adrian Agustiansyah (tiga dari kanan), foto bersama unsur pimpinan BMPS dan DPD FORPESS Kota Lubuklinggau, Selasa 21 Mei 2024.-Foto : Dokumen BMPS Kota Lubuklinggau -

ombudsman sumsel ingatkan sekolah di lubuklinggau patuhi aturan ppdb                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - ombudsman ri sebagai lembaga negara memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pelayanan publik termasuk yang berkaitan dengan pelayanan public di bidang pendidikan.
ombudsman ri perwakilan sumatera selatan (sumsel) saat ini sedang melaksanakan pengawasan penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun 2024.
pengawasan ppdb itu dilaksanakan pada sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas di bawah dinas pendidikan provinsi kabupaten/kota dan kementerian agama di provinsi sumatera selatan.
ketua bmps kota lubuklinggau elven asmar-foto : dokumen pribadi-
kepala ombudsman ri perwakilan sumatera selatan m. adrian agustiansyah selasa malam 21 mei 2024 pukul 20.00 wib melakukan pertemuan dengan pengurus bmps  (badan musyawarah perguruan swasta) dan dpd forpess (forum pondok pesantren sumatera selatan) kota lubuklinggau.
baca juga:bagi mahasiswa kurang mampu, ayo manfaatkan beasiswa dumisake jambi 2024, ini syaratnya!
hadir pada pertemuan tersebut ketua bmps elven asmar, se, mm, sekretaris bmps drs. ponijo, m.pd, ketua dpd forpess ustadz h. ahmad fikri, s.pd.i dan sekretaris ustadz h.m. rudi, s.sos, di green district kelurahan taba jemekeh kecamatan lubuklinggau timur i, kota lubuklinggau.
saat dihubungi koranlinggaupos.id rabu 22 mei 2024, elven asmar mengungkapkan dalam pertemuan tersebut pihaknya dan kepala ombudsman sumsel adrian membahas tentang proses ppdb di kota lubuklinggau yang saat ini sedang berjalan.
“kami berharap di tahun ini ada perubahan dalam proses ppdb, jangan sampai terulang seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana banyak terjadi ketimpangan dan penambahan rombel dadakan.”tuturnya.
baca juga:beredar info kenaikan ukt di tahun 2024, ini nama kampus yang tidak menaikkan biaya kuliah
ia mengajak semua pihak, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta untuk berlaku fair dan mentaati peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) republik indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru.
“poin yang paling penting menurut kami adalah, setiap sekolah harus menerima siswa sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan.
tentang wali murid nanti mau menyekolahkan anaknya dimana, kami tidak mempermasalahkan, kita serahkan sepenuhnya ke wali murid.”pungkas ketua yayasan budi utomo lubuklinggau ini.
selain itu, lanjut elven, ketika jadwal penerimaan siswa baru di sekolah tersebut sudah berakhir, maka sebaiknya penerimaan harus ditutup, jangan diperpanjang lagi.
terlebih jika memang kuota sudah terpenuhi, maka sekolah tersebut harus menutup penerimaan siswa, sehingga memberikan kesempatan sekolah lain untuk mendapatkan siswa baru, tambahnya.
baca juga:sudah tahun 2024 tapi belajar ilmu pengetahuan alam monoton? ini solusinya
sementara itu, kepala ombudsman sumsel m. adrian agustiansyah mengingatkan kepada seluruh sekolah khususnya di kota lubuklinggau, bahwa saat ini dapodik sudah dikunci, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
“jadi penambahan rombel tidak diperkenankan lagi. jumlah siswa dalam 1 kelas maksimal 36 siswa untuk  tingkat sma dan smp, tidak dibolehkan lagi untuk menambah.” ucapnya.
ia berharap seluruh sekolah untuk mentaati permendikbud, dimana tahun ini akan diberlakukan secara utuh, khususnya untuk dinas pendidikan di provinsi sumatera selatan, supaya ppdb  bisa berjalan lebih tertib.
namun ia juga menyadari keterbatasan ombudsman untuk mengawasi jalannya ppdb, karena itu pihaknya meminta kawan-kawan dari bmps atau forum sekolah swasta dan masyarakat, untuk ikut berperan serta memantau jalannya proses ppdb. 
baca juga:punya anak usia 7-9 tahun, orang tua harus titipkan buah hatinya di taman pendidikan alquran, kenapa?
jika nanti ditemukan ada indikasi pelanggaran, silahkan laporkan ke ombudsman. 
“kemudian, jangan lagi mencoba melanggar aturan, apalagi jika ditemukan adanya indikasi pungli atau  permintaan sejumlah uang untuk memasukkan siswa. 
jika ada bukti yang cukup, akan kami laporkan ke saber pungli dan aparat penegak hukum.”tegas adrian.
ketika ppdb sudah selesai, dan ada siswa yang terbukti diterima oleh sekolah melebih kuota, pihaknya akan meminta dinas pendidikan untuk membatalkan siswa tersebut, atau meminta siswa itu dikeluarkan dari sekolah, karena dianggap terjadi penerimaan diluar prosedur. 
baca juga:berikut 10 manfaat finger painting bagi tumbuh kembang anak usia dini
terkecuali jika ada penjelasan-penjelasan khusus, misalnya di daerah itu hanya ada 1 sekolah, dan akses ke sekolah lain sangat jauh.
selanjutnya, ketua dpd forpess ustadz ahmad fikri, meminta seluruh sekolah untuk mentaati regulasi yang sudah ditetapkan terkait ppdb, terlebih saat ini sudah ada warning dari pihak ombudsman.
menurutnya, hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk menghidupkan sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri  lainnya, yang selama ini kesulitan mendapat siswa baru.
ketika ditanya mengenai rencana sekolah swasta audiensi dengan pj walikota lubuklinggau, elven asmar mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan audiensi melalui dinas pendidikan dan kebudayaan kota lubuklinggau, untuk meminta jadwal pertemuan dengan pj walikota.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 24 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan