Diluncurkan Program TAPERA, Karyawan Swasta di Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara Cemas

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Jumat , 31 May 2024 - 20:59

Program TAPERA-Foto : tangkapan layar-

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Terbaru pemerintah mengeluarkan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

Nampaknya hingga kini menuai penolakan di masyarakat khususnya karyawan swasta.

Program ini sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024 lalu.

Dari kebijakan ini nantinya, direncanakan ada pemotongan gaji pekerja dimana informasinya gaji karyawan swasta akan dipotong sebesar 3 persen untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Hal ini yang akhirnya menuai polemik dimasyarkat.

Yasin, salah seorang karyawan swasta di Lubuklinggau dengan tegas menolak kebijakan ini. Apalagi jika memang nantinya gaji mereka bakal dipotong hingga 3 persen untuk Tapera.

"Ya jelas menolak. Kita justru dibuat pusing dengan program ini. Cobalah dikaji lagi, jangan sampai memberatkan karyawan seperti kami," tegas Yasin saat dibincangi kemarin.

Karena ungkap Yasin, semakin banyak keperluan yang harus dikeluarkan sementara gaji malah akan dipotong.

"Ya kan memberatkan. Kita mau bayar listrik, untuk anak sekolah belum lagi di kantor sudah dipotong pajak. Ini kedepannya mau dipotong lagi apa gak tambah pusing itu," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Muai (45). Ayah 2 anak itu menyebut TAPERA membuktikan pemerintah tidak pro rakyat.

“Disaat negara lain sibuk mensejahterakan rakyatnya, di Indonesia malah pemerintah sibuk mau memeras rakyatnya pakai TAPERA. Gaji kami berapa om? Sudah untuk BPJS dan lain-lain. Malah mau minta jatah lewat TAPERA pulak?” ungkapnya kesal.

Karyawan salah satu perusahaan sawit di Kabupaten Musi Rawas ini mengharapkan DPR RI bersuara. Membela aspirasi rakyat.

diluncurkan program tapera, karyawan swasta di lubuklinggau, musi rawas dan muratara cemas                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - terbaru pemerintah mengeluarkan program tabungan perumahan rakyat (tapera).
nampaknya hingga kini menuai penolakan di masyarakat khususnya karyawan swasta. 
program ini sendiri diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tapera yang ditetapkan pada 20 mei 2024 lalu.
dari kebijakan ini nantinya, direncanakan ada pemotongan gaji pekerja dimana informasinya gaji karyawan swasta akan dipotong sebesar 3 persen untuk iuran tabungan perumahan rakyat (tapera).
baca juga:jangan kaget, ini 8 potongan gaji karyawan swasta, mulai bpjs hingga tapera
hal ini yang akhirnya menuai polemik dimasyarkat.
yasin, salah seorang karyawan swasta di lubuklinggau dengan tegas menolak kebijakan ini. apalagi jika memang nantinya gaji mereka bakal dipotong hingga 3 persen untuk tapera.
"ya jelas menolak. kita justru dibuat pusing dengan program ini. cobalah dikaji lagi, jangan sampai memberatkan karyawan seperti kami," tegas yasin saat dibincangi kemarin.
karena ungkap yasin, semakin banyak keperluan yang harus dikeluarkan sementara gaji malah akan dipotong.
baca juga:gaji karyawan dipotong 3 persen, apa manfaat yang didapat dari ikut iuran tapera?
"ya kan memberatkan. kita mau bayar listrik, untuk anak sekolah belum lagi di kantor sudah dipotong pajak. ini kedepannya mau dipotong lagi apa gak tambah pusing itu," ungkapnya.
hal senada disampaikan muai (45). ayah 2 anak itu menyebut tapera membuktikan pemerintah tidak pro rakyat.
“disaat negara lain sibuk mensejahterakan rakyatnya, di indonesia malah pemerintah sibuk mau memeras rakyatnya pakai tapera. gaji kami berapa om? sudah untuk bpjs dan lain-lain. malah mau minta jatah lewat tapera pulak?” ungkapnya kesal.
karyawan salah satu perusahaan sawit di kabupaten musi rawas ini mengharapkan dpr ri bersuara. membela aspirasi rakyat.
baca juga:waduh gaji karyawan swasta bakal dipotong 3 persen untuk iuran tapera, berlaku mulai kapan?
“kalau tapera ini sifatnya kita nabung, bisa untuk beli rumah anak-anak kita sendiri ngga papa. tapi kalau kita nggak menikmatinya, cukuplah rakyat bayar pajak, jangan diperas cara begini,” tegasnya.
sementara seorang karyawan di kabupaten muratara menyebut, dirinya belum begitu faham tentang tapera.
“sebaiknya pemerintah sosialisasi secara detail dulu apa sebenarnya tapera itu. baru nanti publik merespon. jangan langsung luncur, langsung potong autodebet. merampok itu namanya,” ungkap pria 46 tahun ini.
sementara dikutip dari berbagai sumber media, menteri basuki memastikan potongan sebesar 3 persen itu merupakan tabungan, bukan uang yang dipotong kemudian hilang.
 baca juga:tabungannya tak bisa ditarik, puluhan nasabah ksp rias musi rawas minta perlindungan hukum
"itu emang tabungan, bukan dipotong terus hilang. itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya, itu untuk mendapatkan bantuan membangun rumah," kata basuki kepada wartawan.
basuki juga memastikan, uang yang dipotong untuk iuran tapera tidak akan hilang. hanya saja, persoalan iuran tapera mendadak heboh jadi perbincangan karena karyawan swasta telah memiliki potongan, salah satunya jaminan hari tua (jht).
dikutip juga dari laman resmi kementerian bp tapera, komisioner bp tapera, heru pudyo nugroho menyambut baik terbitnya beleid, dimana proses pengelolaan tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
menurut heru pudyo nugroho, perubahan atas pp ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat.
baca juga:selamat bagi yang beruntung, ini nama pemenang undian tabungan persirah bank sumsel babel cabang muara beliti
beberapa hal pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 mengatur ketentuan diantaranya kewenangan pengaturan kepesertaan tapera oleh kementerian terkait, serta pemisahan sumber dana antara dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) dari dana tapera.
bp tapera sendiri dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta, serta memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan peserta.
bp tapera mengemban amanah berupa penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong. peserta yang yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan rumah (kpr), kredit bangun rumah (kbr), dan kredit renovasi rumah (krr) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.
dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh bp tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta “dana yang dikembalikan kepada peserta tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,” jelas heru pudyo nugroho.
baca juga:bank sumsel babel cabang muara rupit adakan penarikan hadiah tabungan pesirah, berikut nasabah yang beruntung
lebih lanjut heru pudyo nugroho menjelaskan, masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan tapera, sepanjang telah menjadi peserta tapera. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 1 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan