Ribuan Honorer Minta Kuota Penerimaan PPPK Ditambah, Pemkab Musi Rawas : Dana dari Pusat Hanya Rp 7,7 Miliar

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Selasa , 04 Jun 2024 - 21:07

Ratusan guru honorer aksi damai di depan Kantor Bupati Musi Rawas mereka meminta penambahan kuota penerimaan PPPK pada Pemkab Musi Rawas, Selasa 4 Juni 2024.-Foto : Muhammad Yasin-Linggau Pos

Menurut Agus Salim, pengabdian guru honorer maupun tenaga administrasi di sekolah ini sebagian besar sudah diatas 10 tahun.

“Harapan kami semuanya dapat menjadi ASN penuh waktu. Karena yang tidak didiangkat menjadi PPPK tahun 2024 ini maka akan dijadikan PPPK paruh waktu. Kalau kami dijadikan PPPK paruh waktu artinya waktu kerja kami separuh waktu dan gaji kami juga akan dipotong menjadi separuh. Ini sangat merugikan kami dan kami menjadi resah,” akunya.

Menanggapi kegalauan honorer tersebut, Plt Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Musi Rawas, Agus Susanto mengatakan bahwa Bupati Musi Rawas sangat memperhatikan bagaimana nasib guru honorer maupun tenaga kependidikan.

Menurut Agus Susanto Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibawah Kepemimpinan Bupati Hj Ratna Machmud telah berjuang untuk mendapatkan kuota penerimaan PPPK secara maksimal.

Pemkab Musi Rawas telah mengusulkan kuota penerimaan PPPK maksimal.

Namun untuk tahun 2024 ini hanya bisa menerima PPPK sebanyak 142 orang karena keterbatsan anggaran.

“Anggaran gaji PPPK yang akan diterima tahun 2024 hanya cukup untuk menerima 142 orang PPPK,” jelasnya.

Diakuinya bahwa gaji PPPK memang dibayar Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

“Pemerintah Pusat telah mengalokasikan DAU untuk gaji PPPK yang diterima tahun 2024 hanya cukup untuk 142 orang,” paparnya.

Hal itu dijelaskan juga oleh Kepala DPKAD Kabupaten Musi Rawas, Yusni Sarkowi.

Kata dia, DAU untuk gaji PPPK yang diterima tahun 2024 total Rp 7,7 miliar.

Untuk diketahui bahwa gaji PPPK per orang 3.900.000.

ribuan honorer minta kuota penerimaan pppk ditambah, pemkab musi rawas : dana dari pusat hanya rp 7,7 miliar                             musi rawas, koranlinggaupos.id - ratusan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati musi rawas, selasa 4 juni 2024.
mereka meminta penambahan kuota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pada pemkab musi rawas.
kedatangan 500-an honorer itu diterima plt asisten pemerintahan dan kesra, agus susanto di ruang rapat advokasi setda kabupaten musi rawas.
dalam kesempatan tersebut ketua forum guru honorer kabupaten musi rawas, agus salim mengatakan aksi unjuk rasa yang mereka lakukan untuk menyampaikan kegelisahan guru honor. 
baca juga:forum honorer aksi damai minta pemkab musi rawas tambah formasi pppk guru 2024, begini tanggapan pgri
pasalnya pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas hanya menerima 142 pppk.
sementara itu jumlah guru honor di musi rawas ini ada 1.040 orang.
artinya peluang guru honorer ini untuk menjadi pppk sedikit karena jumlah yang diterima tidak sebanding dengan jumlah guru honor dan tenaga kependidikan yang ada saat ini. 
“sementara berdasarkan uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn bahwa tahun 2024 honorer harus dituntaskan,” kata agus salim. 
baca juga:waduh, honorer tak terdata di database bkn tak bisa ikut seleksi casn ?
sebelum melakukan aksi unjuk rasa, menurut agus salim mereka pernah menyampaikan keresahan guru honorer kepada bupati musi rawas, hj ratna machmud pada maret 2024 saat audiensi.
kepada bupati mereka menyampaikan harapan bahwa guru honorer dapat diangkat menjadi pppk.
“setelah audiensi tersebut kami diajak oleh badan kepegawaian peningkatan sumber daya manusia (bkpsdm) ke mendagri di jakarta. dari pertemuan dengan mendagri bahwa pihak mendagri akan menerima berapa pun jumlah yang diusulkan pemerintah daerah mereka terima. tapi mengapa sekarang ini pemkab muai rawas tetap menerima 142 pppk. padahal berdasarkan hasil audiensi dengan kemendagri kabupaten musi rawas masih diberi kesempatan apa bila formasi belum maksimal ditunggu paling lambat 20 mei 2024,” terang agus salim.
“untuk itu kami berharap pemkab musi rawas dapat menambah penerimaan pppk dengan merevisi usulan penerimaan pppk ke mendagri,” paparnya.
baca juga:bkn tak lakukan pendataan ulang honorer, bkpsdm lubuklinggau: harap tenaga non-asn bersabar
menurut agus salim, pengabdian guru honorer maupun tenaga administrasi di sekolah ini sebagian besar sudah diatas 10 tahun.
“harapan kami semuanya dapat menjadi asn penuh waktu. karena yang tidak didiangkat menjadi pppk tahun 2024 ini maka akan dijadikan pppk paruh waktu. kalau kami dijadikan pppk paruh waktu artinya waktu kerja kami separuh waktu dan gaji kami juga akan dipotong menjadi separuh. ini sangat merugikan kami dan kami menjadi resah,” akunya.
menanggapi kegalauan honorer tersebut, plt asisten pemerintah dan kesra setda kabupaten musi rawas, agus susanto mengatakan bahwa bupati musi rawas sangat memperhatikan bagaimana nasib guru honorer maupun tenaga kependidikan.
menurut agus susanto pemerintah kabupaten musi rawas dibawah kepemimpinan bupati hj ratna machmud telah berjuang untuk mendapatkan kuota penerimaan pppk secara maksimal.
baca juga:rekrutmen pppk muratara 2024, kepala dinas pendidikan : diutamakan honorer 
pemkab musi rawas telah mengusulkan kuota penerimaan pppk maksimal.
namun untuk tahun 2024 ini hanya bisa menerima pppk sebanyak 142 orang karena keterbatsan anggaran.
“anggaran gaji pppk yang akan diterima tahun 2024 hanya cukup untuk menerima 142 orang pppk,” jelasnya.
diakuinya bahwa gaji pppk memang dibayar pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (dau). 
baca juga:2,3 juta honorer dijanjikan mendapatkan nip, begini bocoran menpan rb soal seleksi p3k 2024
“pemerintah pusat telah mengalokasikan dau untuk gaji pppk yang diterima tahun 2024 hanya cukup untuk 142 orang,” paparnya.
hal itu dijelaskan juga oleh kepala dpkad kabupaten musi rawas, yusni sarkowi.
kata dia, dau untuk gaji pppk yang diterima tahun 2024 total rp 7,7 miliar.
untuk diketahui bahwa gaji pppk per orang 3.900.000.
baca juga:4 golongan honorer paling beruntung meskipun tak diangkat menjadi asn, sri mulyani tetap mendapatkan kado
jika dikalikan 14 bulan gaji yang terdiri dari gaji ke-13 dan 14, maka satu orang pppk gaji 14 bulan 54.600.000.
kemudian dikalikan 142 orang maka hasilnya rp 7,7 miliar.
“dau yang telah dialokasikan pemerintah pusat hanya cukup untuk 142 orang pppk,” tegasnya. 
sekretaris bkpsdm, decky zulkarnain mengatakan bahwa mengenai pppk paruh waktu hingga saat ini belum ada petunjuk teknisnya. 
baca juga:mei 2024 mulai rekrutmen cpns dan pppk, honorer dan dosen jadi perhatian
“jadi kita belum tahu apa dan bagaimana pppk paruh waktu itu. jangan terjemahkan sendiri bagaimana ketentuannya,” ucapnya.
untuk itu ikuti saja seleksi pppk karena seleksi pppk 2024 sekaligus pendataan.
jangan tidak ikut kalau tidak ikut tidak masuk data base. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 5 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan