Awasi Tahapan Pilkada, Ini Strategi Bawaslu untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran di Pilkada 2024
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (di podium kiri) menjadi nafasumber dalam Bimbingan Teknis Pemuthakiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidalih untuk Pilkada 2024, di Jakarta.-Foto : Bawaslu RI-
KORANLINGGAUPOS.ID - MEMASUKI tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Bawaslu memiliki strategi sendiri untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja belum lama ini.
Dikutip dari lama resmi Bawaslu RI Rahmat menegaskan salah satu pencegahan yang mereka lakukan adalah mengikuti rangkaian penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) mengenai penyusunan daftar pemilih.
Menurutnya perlu ada penambahan pasal terkait pemberian akses sidali kepada Bawaslu lalu tegasnya perlu juga diperjelas tentang otoritas yang mengeluarkan surat keterangan kematian, jenis dokumen lainnya serta pihak yang mengeluarkan dokumen lainnya.
BACA JUGA:Awasi Dugaan Politik Transaksional
Bagja memastikan pengawas pemilu telah melakukan inventarisir data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada pelimu terakhir sebagai bahan analisis data.
Bahan inventarisasi tersebut seperti data potensial pemilih tidak memenuhi syarat atau tms pemilih meninggal dunia, pemilih beralih status menjadi TNI Polri, pemilih yang berdomisili dan beralih status menjadi WNA.
"Selain itu juga data potensial pemilih yang memenuhi syarat (MS), pemilih DPK, pemilih pemula, pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI," jelas Bagja.
Bagja mengakui Bawaslu tidak bisa bekerja dengan sendiri.
BACA JUGA:Pilkada Musi Rawas 2024, Hj Ratna Machmud dan Prayitno Diusung PKB
Untuk itu ia membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Dirjen Disdukcapil, dinas sosial, organisasi disabilitas hinggal instansi TNI Polri.
"Kami juga akan melibatkan masyarakat adat perusahaan RT RW kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pihak lainnya, " tegas Bagja. (*)
- Tag
- Share
-
-
