Jelang Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu ingatkan KPU Beberapa Hal Ini

Reporter: RIENA MARIS |

Editor: RIENA MARIS |

Senin , 10 Jun 2024 - 21:31

Komisioner Bawaslu Muratara rapat persiapan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih yang akan dilaksanakan oleh KPU.-Foto : Riena Maris / Linggau Pos-

Pihaknya juga memastikan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS untuk tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain. Kemudahan Pemilih ke TPS. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda dan jarak tempuh dan aspek geografis setempat.

Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc.

Mereka juga akan mengimbau KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.

Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen.

Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit) serta memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi seperti NIK, Nomor KK, Nama lengkap, Tempat lahir, Tanggal lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Status perkawinan dan alamat.

Juga melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit.

Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih dan jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

"Data hasil inventarisasi potensi pemilih MS dan TMS disampaikan secara berjenjang ke Bawaslu dan dalam penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 agar melaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

jelang pemutakhiran data pemilih, bawaslu ingatkan kpu  beberapa hal ini                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - bawaslu kabupaten muratara  akan imbau kpu muratara dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pilkada muratara 2024.
hal ini disampaikan oleh komisioner bawaslu muratara, farlin addian saat dibincangi, senin 10 juni 2024. 
imbauan ini menurut farlin mereka keluarkan melalui surat yang nantinya akan ditujukan untuk kpu.
menurut farlin dasar mereka akan memberikan imbauan ini adalah undang-undang (uu) nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang.
baca juga:awasi tahapan pilkada, ini strategi bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran di pilkada 2024
lalu peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota danperaturan badan pengawas pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum serta 
peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
lalu peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024
surat edaran nomor 80 tahun 2024 tentang pencegahan dugaan pelanggaran tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
baca juga:awasi dugaan politik transaksional 
dalam imbauan nanti yang akan sampaikan meminta agar komisi pemilihan umum kabupaten musi rawas utara dapat mengsinkronisasikan dp4 dengan dpt pemilu terkhir yang berpotensi tidak memenuhi prinsif konprehensif, akurat dan mutakhir karena terdapat pemilih yang tidak memenh syarat (tms) pada pemilu sebelumnya, antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi tni/polri, pemilh pindah domisili dalam pemilih yang beralih status menjadi warga negara asing (wna) telah berubah status menjadi wni
"kpu akan kami ingatkan untuk  dapat memperhatikan hal-hal seperti data potensial pemilih tidak memenuhi syarat (tms) pemilih meninggal dunia  tidak dimasukan kembali kedaftar (ms) pemilih yang beralih status menjadi tni/polri, pemilih pindah domisili dan pemilih yang beralih status menjadi wna," ungkap farlin.
lalu data potensial pemilih memenuhi syarat (ms) pemilih yang beralih status dari tni/polri, pemilih dpk, pemilih pemula dan pemilih yang beralih status dari wna menjadi wni untuk diperhatikan dengan seksama
baca juga:pilkada musi rawas 2024, hj ratna machmud dan prayitno diusung pkb
pihaknya juga memastikan kpu kabupaten musi rawas utara dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap tps untuk tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain. kemudahan pemilih ke tps. tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga di tps yang berbeda dan jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen pantarlih sesuai dengan ketentuan peraturan kpu yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc.
mereka juga akan mengimbau kpu kabupaten musi rawas utara melalui pps melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.
memastikan petugas pantarlih bekerja secara profesional dan independen.
baca juga:ketua kpu lubuklinggau akui peran media dibutuhkan untuk menyukseskan pilkada 2024 
memastikan petugas pantarlih mematuhi prosedur pencocokan dan penelitian (coklit) serta memberikan akses sistem informasi daftar pemilih kepada pengawas pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi seperti nik, nomor kk, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan dan alamat.
juga melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati tahun 2024.
kpu kabupaten musi rawas utara beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan coklit, pembentukan pantarlih, dan pelaksanaan coklit.
menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih dan jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.
baca juga:partai demokrat lubuklinggau segera layangkan permohonan surat tugas ke dpp
"data hasil inventarisasi potensi pemilih ms dan tms disampaikan secara berjenjang ke bawaslu dan dalam penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 agar melaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 11 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan