Izin Bar dan Dj di QR Hotel Dipertanyakan Mahasiswa Ini Penjelasan dari DPMPTSP Lubuk Linggau

Reporter: Riena Fitriani Maris |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Rabu , 12 Jun 2024 - 19:40

DEMO - Mahasiswa yang tergabung dalam GEMA Silampari saat menggelar aksi di depan Kantor DPMPTSP Kota Lubuklinggau, Rabu 12 Juni 2024. -Foto : Rina Maris-Linggau Pos

izin bar dan dj di qr hotel dipertanyakan mahasiswa ini penjelasan dari dpmptsp lubuk linggau                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - hadirnya investor perhotelan baru di kota lubuklinggau dipertanyakan oleh puluhan gerakan mahasiswa (gema) silampari.
pasalnya di hotel yang baru saja dibuka diwilayah lubuklinggau utara ii tersebut diduga membuka tempat hiburan atau diskotik yang menampilkan disc jockey (dj) dan menjual minuman keras. 
mereka pun menggelar aksi di depan kantor dinas penanaman modal, perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp), di kelurahan air kuti kecamatan lubuklinggau timur ii, rabu 12 juni 2024. 
reta andika, koordinator aksi menjelaskan mereka sudah langsung mempertanyakan ke pihak managemen hotel.
baca juga:buat izin usaha lebih gampang lewat aplikasi oss, ini penjelasan dari dpmptsp kota lubuklinggau
namun mereka justru diminta mempertanyakan tuntutan mereka ini langsung ke pemerintah, dalam hal ini dpmptsp. 
“kami sudah ke qr hotel linggau langsung namun disana kami diminta bertanya langsung ke dinas yang bersangkutan. makanya kami langsung gerudug kantor dpmptsp,” ungkapnya, kemarin.
reta menegaskan mereka meminta dinas pmptsp mengecek kembali tempat hiburan di hotel yang ada di lubuklinggu khususnya qr hotel yang diduga saat ini sudah membuka diskotik dan menjual minum keras, sedangkan kota lubuklinggau saat ini kan kota madani.
lalu meminta dinas pmptsp mencabut izin hotel yang melanggar aturan di lubuklinggau.
baca juga:qr hotel linggau diharapkan bisa menambah pad kota lubuklinggau
meminta dinas pmptsp mengecek izin penjualan minuman beralkohol di hotel qr lubuklinggau serta izin bar atau hiburan diskotik yang ada dj karena menurutnya ada peraturan walikota yang melarang pembukaan diskotik dan penampilan dj tersebut.
“namun jawaban yang kami terima dari kepala dpmptsp lubuklinggau, yang menjadi tuntutan kami ini bukan wewenang mereka. dpmptsp hanya selaku pendampingan terkait perizinan. makanya kami akan melakukan aksi jilid 2, geruduk kantor walikota untuk mempertanyakan hal ini,” tegasnya.
pihaknya juga meminta pihak kepolisian dan sat polpp untuk memperketat pengawasan mereka disana.
apalagi diskotik atau bar-bar yang menampilkan dj mengajak happy dan bergoyang yang rentan dan tak jarang dengan peredaran narkoba atau pembelian miras yang berlebihan.
baca juga:pasal bonus porprov tak kunjung cair, koni dan atlet ngadu ke dprd lubuklinggau
“ya kalau bisa jangan dibuka dulu lah diskotiknya malam ini. kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini,” ungkapnya.
sementara kepala dpmptsp kota lubuklinggau tegi bayumi menjelaskan apa yang mereka inginkan yakni melihat dan memastikan izin dari qr hotel sudah mereka lakukan.
“kami hanya sebatas menunjukan izin yang sudah dimiliki qr hotel. karena tadi mereka ingin melihat dan memastikan apakah qr hotel ini sudah ada izin atau belum. dan ternyata sudah ada, baik izin hotel atau penginapan, termasuk izin restoran, izin karaoke hingga izin bar dan izin penjualan minuman beralkohol. semua izin ini sudah mereka miliki, dan suratnya sudah kita tunjukan tadi,” ungkapnya.
tegi menjelaskan, mahasiswa tadi saat aksi juga menyentil terkait aktivitas dj disana yang menganggu ketertiban umum. mereka meminta dpmptsp untuk mengawasi hal tersebut.
baca juga:hotel dewinda lubuklinggau hadirkan tiga wedding package istimewa
“makanya kita jelaskan tadi kami tidak punya kewenangan untuk mengawasi hal itu. makanya kami arahkan ke opd terkait. kami juga jelaskan jika dpmptsp ini sifatnya menunggu. siapa yang mau buat izin silahkan datang ke mpp kita dampingi, kita bantu agar mereka dalam mengurus izin sesuai dengan amanat uu yang berlaku,” tegasnya. 
kalaupun nantinya ada aktivitas di hotel yang dilaporkan melanggar atau meresahkan dan sudah mereka laporkan ke dinas terkait.
lalu dinas terkait berkoordinasi dengan mereka terkait izin maka mereka bisa saja memanggil pihak hotel untuk dimintai klarifikasi.
“kalaupun sampai kesana, ya kita sifatnya hanya akan mengeluarkan rekomendasi ke kementerian investasi/bkpm (badan koordinasi penanaman modal). untuk persoalan izin salah satunya pencabutan izin atau peninjauan ulang izin ya mutlak kewenangan bkpm,” tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 13 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan