Bukan SIM Saja Mewajibkan Kepesertaan BPJS Kesehatan, 7 Layanan Publik ini Diwajibkan Juga

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Kamis , 13 Jun 2024 - 14:20

Pemerintah telah bersinergi dengan BPJS Kesehatan dalam setiap pengurusan layanan publik mewajibkan syarat BPJS Kesehtan-ilustrasi-Tangkapan Layar

KUR

Berdasarkan Inpres No.1 Tahun 2022 mengatur penggunaan BPJS Kesehatan di beberapa instansi lainnya.

Seperti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang diminta melakukan upaya penerima kredit usaha rakyat (KUR) menjadi peserta aktif program JKN.

Calon Jemaah Haji dan Umrah

Poin No.5 huruf b instruksikan Menteri Agama (Menag) mensyaratkan calon jemaah haji khusus dan umrah menjadi peserta aktif program JKN.

Pelayanan Imigrasi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) akan mewajibkan agar mengambil langkah dibutuhkan bagi pemohon pelayanan administrasi di bidang HUKUM dan HAM.

Baik itu pada bidang hukum, pelayanan keimigrasian, dan pelayanan kekayaan intelektual yang diwajibkan peserta aktif BPJS Kesehatan.

Program Pertanian

Selanjutnya pada poin No.15 yang mengatur Menteri Pertanian memastikan para petani yang akan penerima program Kementerian Pertanian (Kementan).

Baik itu tenaga penyuluh, dan pendamping program dari Kementan diwajibkan memiliki kartu kepesertaan aktif program JKN. (*)

bukan sim saja mewajibkan kepesertaan bpjs kesehatan, 7 layanan publik ini diwajibkan juga                            koranlinggaupos.id - pemerintah telah bersinergi dengan bpjs kesehatan dalam setiap pengurusan layanan ke masyarakat, ada beberapa layanan publik yang telah mewajibkan syarat bpjs kesehtan.
ini merupakan target pemerintah dari total penduduk di indonesia yang terdaftar menjadi peserta bpjs kesehatan yang telah mencapai uhc atau universal health coverege.
dengan diwajibkannya beberapa layanan publik yang memsyaraktakn peserta bpjs kesehatan per 1 maret 2024 lalu telah sesuai dengan inpres no.1 tahun 2022 yakni demi tujuan program jaminan kesehatan nasional atau jkn.
berdasarkan uu no.40/2004 tentang jaminan sosial nasional dan uu no.24/2011 tentang bpjs yang mengamanatkan setiap warga negara indonesia atau wni wajib mengikuti atau menjadi peserta bpjs kesehatan.
baca juga:diwajibkan pakai bpjs kesehatan tapi nunggak iuran, bisakah pembuatan sim dilanjutkan
ada beberapa layanan yang mewajibkan bpjs kesehatan menjadi syarat layanan publik dalam pengurusan layanan ke masyarakat.
jadi bagi pemilik kartu bpjs kesehtan wajib dalam mengurus sim menunjukan bukti sesuai dengan peraturan polri no.2 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan polri no.5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi atau sim.
berikut 7 layanan publik yang mewajibkan bpjs kesehatan :
stnk
baca juga:kabar terbaru syarat pembuatan sim di lubuklinggau, wajib lampirkan kartu bpjs
tidak hanya sim kewajiban penggunaan kartu bpjs kesehatan berlaku pada penerbitan surat tanda nomor kendaraan atau stnk.
sebagaimana diatur instruksi presiden (inpres) no. 1/2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
ini untuk melakukan penyempurnaan regulasi memastikan pemohon surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian (skck).
ini adalah peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional yang tertuang dalam inpres nomor 1 tahun 2022 poin nomor 5 huruf a.
baca juga:nik akan terintegrasi dengan sim, ktp, bpjs dan kis, ini penjelasan korlantas polri
begitu juga untuk pengurusan skck termaktub peraturan polri nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan surat keterangan catatan kepolisian.
perizinan usaha
pada poin no.3 huruf c menyebutkan agar menteri dalam negeri mendorong gubernur dan bupati, walikota mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah.
dan menjadi peserta aktif bpjs kesehatan.
baca juga:jangan kaget, ini 8 potongan gaji karyawan swasta, mulai bpjs hingga tapera
sama hal nya berlaku bagi pemohon pengurusan, perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan.
ini instruksi menteri ketenagakerjaan (menaker) diatur dalam inpres nomor 1 tahun 2022 poin nomor 10 huruf d.
calon tki
badan pelindungan pekerja migran indonesia telah diminta mewajibkan bagi setiap calon tenaga kerja indonesia dengan wajib peserta jkn.
baca juga:segini gaji pegawai bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan, capai rp30 jutaan hingga menjadi incaran pencaker
hal itu juga bagi pekerja migran indonesia yang bekerja di luar negeri baik kurang dari 6 bulan menjadi peserta program jkn.
pendaftaran peralihan hak tanah
menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn) juga telah diinstruksikan bagi pemohon pendaftaran tanah.
lalu peralihan hak atas tanah karena jual-beli merupakan peserta bpjs kesehatan.
baca juga:serasa ingin dimakan, ini 5 brand parfum lokal beraroma kue manis cocok untuk kamu wanita girly
kur
berdasarkan inpres no.1 tahun 2022 mengatur penggunaan bpjs kesehatan di beberapa instansi lainnya.
seperti menteri koordinator (menko) bidang perekonomian yang diminta melakukan upaya penerima kredit usaha rakyat (kur) menjadi peserta aktif program jkn.
calon jemaah haji dan umrah
baca juga:hp xiaomi kalian lemot? inilah 5 tips mudah mengatasi hp xiaomi agar tidak lemot lagi
poin no.5 huruf b instruksikan menteri agama (menag) mensyaratkan calon jemaah haji khusus dan umrah menjadi peserta aktif program jkn.
pelayanan imigrasi
menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) akan mewajibkan agar mengambil langkah dibutuhkan bagi pemohon pelayanan administrasi di bidang hukum dan ham.
baik itu pada bidang hukum, pelayanan keimigrasian, dan pelayanan kekayaan intelektual yang diwajibkan peserta aktif bpjs kesehatan.
baca juga:7 rekomendasi hp nokia terbaru 2024: hp masa depan yang bawa desain elegan dan spesifikasi unggulan
program pertanian
selanjutnya pada poin no.15 yang mengatur menteri pertanian memastikan para petani yang akan penerima program kementerian pertanian (kementan).
baik itu tenaga penyuluh, dan pendamping program dari kementan diwajibkan memiliki kartu kepesertaan aktif program jkn. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 3 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan