Masa Jabatan Kades Diperpanjang, DPRD Minta Bupati Musi Rawas Konsultasi ke Kemendagri

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 20:36

Alamsah A Manan - Ketua Bapemperda DPRD Mura.-Foto: Dokumen -Linggau Pos.

masa jabatan kades diperpanjang, dprd  minta bupati musi rawas konsultasi ke kemendagri                            musi rawas, koranlinggaupos.id – ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dprd kabupaten musi rawas (mura)  h alamsah a manan mengingatkan bupati mura h ratna machmud. 
hal itu terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dan badan permusyawaratan desa (bpd) dari 6 tahun menjadi 8 tahun, sesuai amanat undang-undang (uu) nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
"sebelum bupati menerbitkan surat keputusan (sk) perpanjangan masa jabatan kades dan bpd konsultasikan dulu dengan kemendagri," saran alamsah  pada bupati, saat diwawancara koranlinggaupos.id sabtu 22 juni 2024. 
politisi partai demokrat itu memberikan saran demikian pada bupati,  agar jangan sampai nanti setelah diterbitkan sk perpajangan masa jabatan kades dan bpd dan dilakukan pengukuhan ternyata salah dalam menterjemahkan ketentuan perpanjangan masa jabatan kades dan bpd tersebut. 
baca juga:dpmd segera jadwalkan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kades dan bpmd 
 "eksekutif sering salah menerjemahkan aturan. untuk itu kita minta konsultasikan dulu ke mendagri agar tidak salah. kalau sudah diterbitkan sk dan dilakuakn pengukuhan ternyata salah, malu kita," ucapnya. 
menurut alamsah dalam uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mengenai perpanjangan masa jabatan kades dan bpd adalah kades yang masa jabatan berakhir di tahun 2024. 
"di dalam uu tersebut tidak mengatur mengenai perpanjangan masa jabatan kades dan bpd yang berakhir tahun 2025 ataupun 2026. artinya yang diperpanjangan masa jabatan yang berkahir tahun 2024," ucapnya. 
disamping itu pelaksanaan pengukuhan paling lambat minggu ke-4, juni 2024. artinya setelah bulan juli tidak boleh lagi dilakukan pengukuhan ataupun pelantikan perpanjangan masa jabatan kades dan bpd.  
baca juga:masa jabatan kades diperpanjang jadi 8 tahun seluruh kades segera dilantik ulang 
"sekarang ini sudah minggu ke 3 bulan juni artinya tinggal 1 pekan lagi untuk melakukan pengukuhan,"  ungkapnya. 
alamsah menyebut bahwa kalau di daerah jawa perpanjangan masa jabatan kades dan bp sudah dilakukan pada bulan april 2024. 
"kalau di jawa sudah dilakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kades dan bpd pada bulan april-mei,"  tambahnya.  
alamsah menegaskan karena uu sudah diberlakukan masa jabatan kades menjadi 8 tahun harus dilaksanakan. walaupun kalau secara pribadi menurut alamsyah jabatan kades 8 tahun terlalu lama. 
baca juga:kades tidak boleh mengendapkan pajak yang disetor masyarakat 
makanya sejak dari awal wacana perpanjagan masa jabatan kades dan bpd dari 6 menjadi 8 tahun alamsah mengaku tidak setuju. 
"kalau dari awalnya saya kurang sependapat, telalu lama masa jabatan kades dan bpd 8 tahun. tapi karena uu ini sudah dibelakukan kita harus terima dan harus dilaksanakan karena sudah menjadi ketentuan," akunya. 
diketahui berita sebelumnya, badan pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten musi rawas segera menjadwalkan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) badan permusyawaratan desa (bpd) dari 6 tahun menjadi 8 tahun. 
perpanjangan masa jabatan kades dan bpd amat undang-undang (uu) nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kepala badan pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten musi rawas, sarjani melali kabid pemdes, satria natanegara membenarkan bahwa pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas akan segera menindaklanjuti amanat uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
baca juga:kades makin lavang dapat tunjangan istri atau suami dan pensiun, calon kades minimal cukup smp sederajat?
di dalam uu tersebut disebutkan bahwa masa jabatan kades dan badan permusyawaratan desa (bpd) 8 tahun. 
untuk itu pemkab musi rawas dibawah kepemimpinan hj ratna machmud akan segera mengukuhkan kades dan bpd termasuk kades yang masa jabatanya berakhir pada februari 2024. 
bahkan satria panggilan akrap satria natanegara mengaku pihaknya telah menerima surat dari menteri dalam negeri (mendagri) nomor : 100.3.5.5/2625/sj tentang penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa, undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tanggal 5 juni 2024. 
"kita sudah terima surat dari mendagri terkait penegasan masa jabatan kades dan bpd menjadi 8 tahun seperti yang diamatkan uu nomor 3 tahun 2024," katanya kepada koranlinggaupos.id, jumat 21 juni 2024. 
baca juga:ma kabulkan pk abdul soed, sk pelantikan kades setia marga muratara dinyatakan batal
dijelaskannya kades dan bpd yang masa jabatannya berakhir yang akan diaktifkan kembali atau masa jabatannya diperpanjang yakni yang masa jabatanya berakhir februari 2024, maret 2024, april 2024 hingga mei 2024. 
sedangkan yang masa jabatannya telah berakhir januari 2024, desember 2023, november 2023, oktober 2023 tidak diperpanjang.  
menurut satria jabatan kades yang diisi pelaksana tugas (pj) sebanyak 16 desa. dari total kades yang dijabat pj tersebut diantaranya ada yang mengundurkan diri ada yang memang masa jabatannya berakhir pada bulan februari 2024. 
namun jumlah kades yang masa jabatannya berakhir pada bulan februari berapa jumlahnya saat ini sedang diinventarisir. 
baca juga:terbaru tahun 2024, gaji kades dan perangkat desa ini setelah ada perubahan, anda berminat?
"saya tidak hafal berapa jumlah sekarang sedang kita inventarisir," ungkapnya. 
satria menyebut untuk di kabupaten musi rawas tidak ada kades yang masa jabatannya berakhir pada maret, april hingga mei 2024.
untuk memastikan mengenai ketentuan perpanjangan masa jabatan kades dan bpd diperpanjang menjadi 2 tahun satria bersama kepala dpmd kabupaten musi rawas segera konsultasi ke kemendagri. 
"pada hari ini (kemarin,red) saya bersama kepala dpmd koordinasi sekaligus konsultasi terkiat hal tersebut," jelasnya. 
baca juga:tidak boleh melaksanakan pilkades tahun 2024, 15 desa dijabat kades plt 
setelah hasil koordinasi ke kemendagri nantinya pihaknya segera menjadwalkan untuk pengukuhan kades dan dpmd. 
"nanti kita laksanakan pengukuhan bukan pelantikan karena mereka sudah dilantik. pengukuhan ini untuk perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. jadi diperpanjang 2 tahun," paparnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 23 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan