Awasi Pilkada, Tindaklanjuti Segera Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

KORANLINGGAUPOS.ID - INFORMASI awal dugaan pelanggaran harus segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Baik Bawasku ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/kota.

Dikutip dari laman Bawaslu RI Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti informasi awal yang masuk terkait pelanggaran pemilu.

Pasalnya, ia menyoroti jika informasi awal tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi masalah.

"Selalu saya bilang bahwa ketika ada informasi awal, telusuri. Mantapkan sampai kemudian buktinya cukup kuat untuk bisa dijadikan temuan," tegasnya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Strategi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 Wilayah Papua, Selasa 25 Juni 2024.

BACA JUGA:Selama Pileg Terbanyak Pelanggaran Kode Etik yang Ditangani di Bawaslu

Selain itu, koordinator penanganan pelanggaran ini menegaskan kepada seluruh jajaran untuk menjalin koordinasi bertingkat agar informasi awal bisa ditelusuri dengan baik. 

"Banyak pengawas pemilu yang lemah memahami regulasi, malas mempelajari, dan enggan berkoordinasi dengan timnya atau di atasnya.

Ini tetap harus membangun koordinasi yang bagus," tegasnya.

Puadi juga mengingatkan koordinasi yang dilakukan juga perlu melingkupi ke sektor luar seperti penyelenggara pemilu lain dan kejaksaan atau kepolisian.

Dia berharap dengan menjalin koordinasi yang baik dengan stakeholder lain, rekomendasi atau putusan Bawaslu dapat dilaksanakan.

BACA JUGA:Bawaslu Diminta Akurat Petakan Kerawanan Pilkada

"Saya melihat ini akan menjadi suatu kemunduran ketika KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Ketika KPU tidak melanjuti putusan atau rekomendasi Bawaslu ini butuh penguatan koordinasi di jajaran kita agar langkah-langkah ke depan apa yang bisa kita lakukan agar rekomendasi kita tidak diabaikan," jelasnya. (*)