Calih Ingin Maju Pilkada Diminta Mundur, Berikut Penjelasan Lengkap KPU Sumsel dan Pengamat Politik

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Jumat , 05 Jul 2024 - 20:57

Handoko - Komisioner KPU Provinsi Sumsel (foto kiri) dan Kurniawan Eka Saputra, S.Sos, SH, MH, CLD - Sumatera Initiative Research Consulting (foto kanan). -Foto: Dokumen-Linggau Pos

calih ingin maju pilkada diminta mundur, berikut penjelasan lengkap kpu sumsel dan pengamat politik                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - anggota dprd terpilih diminta mundur sebagai calon terpilih (calih) jika ingin maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
hal ini tertuang dalam peraturan kpu (pkpu) nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota (wawako).
dalam pasal 32 dijelaskan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota dpr atau dprd tetapi belum dilantik harus menyerahkan surat pemberitahuan dari partai politik peserta pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota dpr atau dprd pada saat pendaftaran pasangan calon.
calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota dpd tetapi belum dilantik harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota dpd yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran pasangan calon.
baca juga:pilkada serentak 2024, begini kriteria memilih pemimpin menurut ulama lubuklinggau
dalam hal surat pemberitahuandan surat pengajuan pengunduran diri belum diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.
hal ini dibenarkan oleh komisioner kpu provinsi sumatera selatan (sumsel), handoko saat dibincangi koranlinggaupos.id, jumat 5 juli 2024. 
terkait pkpu ini, handoko menegaskan pihaknya akan tetap melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
"yakni 27 - 29 agustus menerima berkas pendaftaran. 22 september menetapkan calon walikota dan wakil walikota, dimana jika yang mendaftar calih, maka dalam berkas pendaftarannya harus melampirkan surat pengunduran dirinya sebagai calih. dan kami tunggu sampai lima hari setelah penetapan. calih yang bersangkutan sudah harus memberikan surat tanda terima surat pengunduran diri tersebut ke pimpinan mereka yang berwenang dalam hal ini sekwan, lalu kita (kpu, red) akan mengkalirifikasi pihak yang berwenang tersebut," jelas handoko. 
baca juga:ternyata ini yang bikin pdip tidak mengusung sulaiman kohar di pilkada lubuklinggau
artinya saat mendaftarkan diri ke kpu, calih yang ingin ikut pilkada sudah harus melampirkan surat pengunduran diri sebagai calih.
jika syarat ini tidak bisa dipenuhi, maka yang bersangkutan akan di diskualifikasi.
"dan artinya, calih ini tidak bisa ikut dilantik. karena sesuai jadwal pelantikan calih terpilih di sumsel itu kisarannya di 29 - 30 september. sementara mereka diberikan waktu 21 hari untuk mempersiapkan berkas pengunduran. katakanlah dihitung dihitung dari 22 september saat penetapan, maka prosesnya selesai setelah pelantikan. sehingga kewenangan untuk pengganti calih yang mundur tadi sudah beralih ke partai, akan diproses paw untuk menggantikan calih yang tidak dilantik tersebut. lain cerita kalau calih sudah mengundurkan diri dari sekarang, kewenangannya masih di kpu," ungkapnya.
lalu apa tanggapan peneliti pada sumatera initiative research consulting, kurniawan eka saputra, s.sos, sh, mh, cld. 
baca juga:hendri tunggu keputusan dpp soal pilkada lubuklinggau
menurutnya diterbitkannya peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada pilkada 2024, dalam konteks pencalonan para anggota dpr/d dan dpd serta status sebagai calon terpilih (calih) merupakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan peraturan teknis (juknis) yang harus menjadi pedoman bagi kpud dalam tahapan pencalonan. 
beberapa isu harus dicermati, karena pkpu ini juga menafsirkan apa yang menjadi putusan mahkamah konstitusi (mk)  nomor 12/puu-xxii/2024 terkait pengaturan status anggota dpr/d, dpd serta calih. 
pertama jelasnya, dalam konteks status sebagai anggota dpr/d dan dpd, pengaturan dalam pkpu ini sebangun dengan undang-undang nomor 10/2024 tentang pilkada dan putusan mk nomor 12/puu-xxii/2024. bahwa para bakal paslon kada yang berstatus dpr/d dan dpd harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak mendaftarkan, sebagaimana termaktub dalam pasal 14 ayat (2) huruf q : ‘menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
pengaturan terkait ini menjadi clear, yang nantinya akan tertuang dalam dokumen persyaratan calon berupa pernyataan tertulis pengunduran diri dari yang bersangkutan, yang mengikat sejak ditetapkan dalam rapat pleno kpud sebagai paslon. sehingga dengan ini kpu bisa memproses pemberhentiannya dengan berkoordinasi pada institusi seperti : pemkab/pemkot dan pemprov, meski kemudian tidak akan ada pergantian antar waktu (paw) mengingat sisa masa jabatan.
baca juga:ini alasan nasdem tidak mengusung inayatullah dalam pilkada muratara 2024
kedua, pengaturan bakal paslon yang berstatus sebagai calon terpilih (calih) sedikit lebih rumit, karena putusan mk nomor 12/puu-xxii/2024 tidak perlu mundur. demikian juga dalam uu 10/2016 tentang pilkada tak ada frasa pengaturan tentang calih, karena ini merupakan fenomena baru sebagai konsekwensi keserentakan pemilu dan pilkada dalam tahun yang sama 2024. pasal 14 ayat (4) huruf d yang mengatur pengunduran diri sebagai calon terpilih sejak penetapan paslon. pengaturan lebih teknis terkait dokumen diatur dalam pasal 32 ayat (1) pkpu nomor 8/2024 mengatur : “ calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota dpr atau dprd tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud harus menyerahkan pemberitahuan dari partai politik peserta pemilu tentang pengunduran diri sebagai anggota dpr atau dprd pada saat pendaftaran pasangan calon “. 
"frasa surat menyerahkan pemberitahuan dari partai politik peserta pemilu tentang pengunduran diri sebagai anggota dpr atau dprd bias mengandung multi tafsir. bahwa yang kemudian menyatakan seorang calih mundur di kpud adalah parpolnya, bukan yang bersangkutan. sehingga dengan berbekal ‘dokumen hukum’ berupa surat pemberitahuan pengunduran diri dari parpol, apakah kpud setelah penetapan paslon tanggal 22 september 2024 bisa memproses pergantian calih," ungkapnya.
bahwa apakah surat pemberitahuan dari parpol tentang pengunduran diri, bisa mewakili (secara hokum administrasi) komitmen calih yang bersangkutan?
kenapa bukan dokumen pengunduran diri dari calih yang bersangkutan?
baca juga:arah dukungan pkb di pilkada musi rawas, sebut nama ratna machmud dan dian prasetio
sementara pergantian calih dalam suatu parpol secara administrative memerlukan korespondensi dengan ketua parpol, bagaimana kemungkinan jika ketua parpol tersebut adalah bakal paslon?
bisa saja terjadi penundaan dengan alasan tertentu (buying time) sampai dengan tahapan pemungutan suara 27 november 2024 ?
bagaimana pula jika bakal paslon yang bersangkutan pada jeda (sphare) waktu antara tanggal 22 september s/d 27 november 2024 melakukan “perlawanan” berupa upaya hukum judisial riview terhadap pasal 14 ayat (4) hurup d pkpu 8/2024 ke mahkamah agung dengan meminta putusan sela?
kemudian bagaimana jika pergantian calih tersebut baru bias dilaksanakan setelah tanggal 27 november 2024, apakah masuk dalam kategori pergantian calih atau mekanisme pergantian antar waktu (paw)? karena kedua mekanisme itu berada pada kewenangan yang berbeda, pergantian calih ada di kpud.
baca juga: pks siap bentuk poros ketiga pilkada lubuklinggau, ini jawaban gerindra
sementara paw melibatkan pemda/pemprov dengan dasar aturan undang-undang yang berbeda.
"beberapa hal tersebut, penting untuk segera di klarifikasi oleh kpud melalui sosialisasi ke parpol dan perseorangan bakal calon, disertai dengan skema dokumen-dokumennya kelak. sehingga tidak menimbulkan persoalan hokum yang akan mengganggu tahapan pilkada 2024, apalagi hal-hal diatas merupakan fenomena kebaruan yang baru terjadi sebagai konsekwensi keserentakan pilkada dalam tahun yang sama dan jadwal/tahapannya beririsan," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 6 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan