Pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri jadi perhatian khusus Bawaslu Lubuklinggau

Reporter: Riena Fitriani Maris |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Minggu , 07 Jul 2024 - 21:43

Netralitas ASN.-Foto: ilustrasi-

pengawasan netralitas asn, tni dan polri jadi perhatian khusus bawaslu lubuklinggau                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - pengawasan netralitas asn, tni dan polri jadi perhatian khusus bawaslu kota lubuklinggau jelang pilkada serentak 2024.
salah satunya mereka membuat posko pengaduan untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap asn, tni dan polri yang melakukan dugaan pelanggaran netralitas.
“nanti akan dibentuk pokja yang  melibatkan stakholder untuk sama-sama melakukan pengawasan dan penindakan terhadap asn, tni, polri yang melakukan dugaan pelanggaran netralitas asn,” ungkap ketua bawaslu lubuklinggau, dedi karima jaya.
tak hanya itu, sosialisasi ke asn agar dapat melaksanakan pilkada ini secara berintegritas juga akan dilakukan.
baca juga:ingatkan lagi asn untuk netral saat pilkada
mengingat seluruh asn, tni, polri dan pejabat lainnya didalam pelaksanaan pilkada wajib menjunjung tinggi integritas.
dan itu harus dilakukan dengan menjaga profesionalisme.
“tidak melakukan keberpihakan kepada pasangan calon, baik sebelum ditetapkan ataupun setelah ditetapkan,” tegasnya. 
dedi juga meminta kepada pimpinan instansi untuk membantu melakukan sosialisasi.
baca juga:tidak netral asn siap-siap kena sanksi. ini penjelasan pj sekda kota lubuklinggau
sekaligus melakukan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya masing-masing. 
termasuk tidak membuat keputusan yang ada kecenderungan menguntungkan atau merugikan bakal pasangan calon.
baik itu sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai calon. 
“karena pns memang wajib netral di masa-masa sosialisasi terlebih lagi nanti setelah ditetapkan sebagai calon atau dalam pelaksanaan masa kampanye,” ujarnya.
baca juga:kejati sumsel siap berikan sanksi asn tidak netral dalam pemilu
bawaslu lubuklinggau juga mengaku sejauh ini belum melakukan kajian ataupun belum menemukan, menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kecenderungan daripada pns, tni, polri dan pejabat lainnya yang melakukan keberpihakan kepada bakal pasangan calon. 
ketika sudah penetapan calon, maka sanksinya sudah jelas.
ada sanksi administrasi hingga sanksi pidana.
“nanti ketika ada pelanggaran maka kami buat semacam rekomendasi kepada komisi asn, mereka yang akan mengeluarkan sanksi. nanti sanksi yang akan diterbitkan oleh komisi asn ini akan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian,” jelasnya.
baca juga:tegaskan netral dalam pemilu 2024 kapolri keluarkan surat telegram netralitas polri
setelah itu akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang sudah dibuat oleh komisi asn. 
“kami sifatnya cuma rekomendatif, karena ini pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya,” tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 8 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan