60 Perkara Korupsi Dilaporkan ke Kejari Lubuklinggau, ASN Dihimbau Kerja Profesional

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Senin , 22 Jul 2024 - 21:39

BERSAMA : Kajari Lubuklinggau Anita Asterida, SH MH yang didampingi Kasi Intel Wenharnol, Kasi Datun Apdian, Kasi Pidsus Acmad Ariansyah Akbar, Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Imam Hidayat, dan Kasi Pidum Mery Aryani saat press rilis, Senin 22 Juli -Foto: Apri Yadi-Linggau Pos

60 perkara korupsi dilaporkan ke kejari lubuklinggau, asn dihimbau kerja profesional                            koranlinggaupos.id - uang tersebut hasil serahan dari perkara pidana korupsi yang terjadi di kejari lubuklinggau dengan wilayah kerja kota lubuklinggau, kabupaten musi rawas (mura) dan musi rawas utara (muratara).
uang tersebut telah disetorkan ke negara.
dalam press rilis yang diikuti koranlinggaupos.id senin 22 juli 2024 kepala kejari (kajari) lubuklinggau anita asterida, sh mh menjelaskan dari perkara tindak pidana khusus (korupsi) pihak kejari lubuklinggau berhasil menyelamatkan uang negari sebesar rp1.349.856.231.
"selain itu, pihak kejaksaan dalam mata anggaran   kinerja dari januari sampai dengan awal juli 2024 dapat menyelesaikan sampai dengan saat ini sebesar 66 persen laporan yang masuk," ucap kajari yang didampingi kasi intel wenharnol, kasi datun apdian, kasi pidsus acmad ariansyah akbar, kasi barang bukti dan barang rampasan imam hidayat, dan kasi pidum mery aryani.
baca juga:gerakan pemuda anti korupsi demo pemkot lubuklinggau, berikut poin tuntutannya
baca juga:pendidikan antikorupsi di internal bawaslu
66 persen itu, kata kajari, untuk seluruh serapan anggaran di seluruh bidang yang ada di kinerja kejari lubuklinggau.
kemudian untuk segi pembinaan anggaran bukan pajak yang bisa pihaknya peroleh sebesar rp 2.246.865.000. 
"sedangkan untuk penanganan tindak pidana korupsi di tahun 2024 ini, pihak kejaksaan mempunyai dua yang tengah dilakukan penyelidikan," papar kajari. 
lalu kejaksaan juga dalam perkara ini mempunyai satu perkara masih dalam penyidikan dan tiga penuntutan.
baca juga:ungkap kasus dugaan korupsi ptsl, dpo 5 bulan diamankan
baca juga:apresiasi jaksa berprestasi, tangguh dalam pemberantasan korupsi
lanjutnya untuk putusan eksekusi  dari pn tipikor yang sudah dilakukan tiga dan dari tiga ada upaya hukum kasasi dan satu peninjauan kembali.
dijelaskan tentunya ini masih belum maksimal karena ada beberapa perkara yang masih akan berkelanjutan. 
“mungkin juga akan ada hal yang baru. tapi sampai dengan awal juli 2024, ini yang bisa kami sampaikan dan ada hal yang baru. kami berharap  bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih ada. karena sambung kajari, ada anggaran yang berbasis kinerja dan berharap 98 persen bisa dicapai dalam desember minggu pertama. dan ini komitmen kami,” tutur kajari.
untuk laporan masuk ke kejari lubuklinggau yakni ada 60 perkara korupsi, namun itu ditelaah dahulu dengan peninjauan kembali.
baca juga:mantan kades di musi rawas bakal diperiksa dalam dugaan kasus korupsi sph
baca juga:tetapkan 4 tersangka korupsi proyek jargas
“kalau memang belum cukup bukti, maka kami akan sampaikan surat kepada pelapor. mereka bisa kembali melapor asal bukti dan data yang lebih disempurnakan kembali,"  tambah kajari. 
“karena setiap laporan kami lakukan peninjauan, mengecek kembali dengan kelengkapan barang bukti data dan saksi fakta dilapangan kalau tidak memenuhi alat bukti kami kembalikam berkasnya ke pelapor. karena kami terbuka dan tidak menyelesaikan masalah di bawah tangan,”tegas kajari anita yang baru menjabat tiga minggu ini. 
lantas apa yang membuat banyak orang terjebak korupsi?
“untuk motip selama ini melakukan korupsi guna memperkaya diri sendiri, dengan caranya masing-masing ada yang mark-up anggaran  kegiatan atau manipulasi data dan ada juga spj fiktip guna keuntungan pribadi. dalam setahun, kami memiliki target ungkap dua perkara korupsi,” jelasnya.
baca juga:dugaan korupsi bumd mura sempurna kepala bpkad musi rawas tak diperiksa, ini penjelasan kejari lubuklinggau
baca juga:soal 17 nama terlibat kasus korupsi, kabid dikdas dinas pendidikan musi rawas langsung ambil sikap
agar tak terjerat kasus korupsi, kajari berpesan pada asn untuk kerja lebih profersional karena sistem anggaran itu berbasis kinerja, jadi ada pekerjaan baru anggaran itu bisa dilaksanakan. 
“secanggih apapun tindakan untuk melakukan pidana korupsi, pelakunya tidak bisa menghilangkan jejak, jadi cepat atau lambat pasti ketahuan, baik itu penyalahgunaan wewenang, maupun keuangan negara. maka, asn wajib kerja profesional, akuntabel dan terbuka artinya bisa lihat dan dinilai dengan suatu ketentuan". tambahnya lagi.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 23 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan