60 Perkara Korupsi Dilaporkan ke Kejari Lubuklinggau, ASN Dihimbau Kerja Profesional

“Mungkin juga akan ada hal yang baru. Tapi sampai dengan awal Juli 2024, ini yang bisa kami sampaikan dan ada hal yang baru. Kami berharap  bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih ada. Karena sambung Kajari, ada anggaran yang berbasis kinerja dan berharap 98 persen bisa dicapai dalam Desember minggu pertama. Dan ini komitmen kami,” tutur Kajari.

Untuk laporan masuk ke Kejari Lubuklinggau yakni ada 60 perkara korupsi, namun itu ditelaah dahulu dengan peninjauan kembali.

BACA JUGA:Mantan Kades di Musi Rawas Bakal Diperiksa dalam Dugaan Kasus Korupsi SPH

BACA JUGA:Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek Jargas

“Kalau memang belum cukup bukti, maka kami akan sampaikan surat kepada pelapor. Mereka bisa kembali melapor asal bukti dan data yang lebih disempurnakan kembali,"  tambah Kajari. 

“Karena setiap laporan kami lakukan peninjauan, mengecek kembali dengan kelengkapan barang bukti data dan saksi fakta dilapangan kalau tidak memenuhi alat bukti kami kembalikam berkasnya ke pelapor. Karena kami terbuka dan tidak menyelesaikan masalah di bawah tangan,”tegas Kajari Anita yang baru menjabat tiga minggu ini. 

Lantas apa yang membuat banyak orang terjebak korupsi?

“Untuk motip selama ini melakukan korupsi guna memperkaya diri sendiri, dengan caranya masing-masing ada yang mark-up anggaran  kegiatan atau manipulasi data dan ada juga SPJ fiktip guna keuntungan pribadi. Dalam setahun, kami memiliki target ungkap dua perkara korupsi,” jelasnya.

BACA JUGA:Dugaan Korupsi BUMD Mura Sempurna Kepala BPKAD Musi Rawas Tak Diperiksa, ini Penjelasan Kejari Lubuklinggau

BACA JUGA:Soal 17 Nama Terlibat Kasus Korupsi, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Musi Rawas Langsung Ambil Sikap

Agar tak terjerat kasus korupsi, Kajari berpesan pada ASN untuk kerja lebih profersional karena sistem anggaran itu berbasis kinerja, jadi ada pekerjaan baru anggaran itu bisa dilaksanakan. 

“Secanggih apapun tindakan untuk melakukan pidana korupsi, pelakunya tidak bisa menghilangkan jejak, jadi cepat atau lambat pasti ketahuan, baik itu penyalahgunaan wewenang, maupun keuangan negara. Maka, ASN wajib kerja profesional, akuntabel dan terbuka artinya bisa lihat dan dinilai dengan suatu ketentuan". tambahnya lagi.(*)