Banyak Kepala OPD Tidak Hadir Dalam Rapat Raperda RPJPD 2025-2045 Ini Kata Ketua Pansus

Reporter: M. YASIN |

Editor: M. YASIN |

Kamis , 01 Aug 2024 - 21:01

Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Musi Rawas, H Alamsah.-Foto : Dokumen Pribadi-

"Kita warning mereka kalau mereka banyak tidak hadir tidak selesai di bulan Agustus. Anak buah bupati harusnya punya tanggung jawab moral," paparnya.

RPJPD Kabupaten Musi Rawas harus selaras dengan RPJP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan RPJP Nasional.

"Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Musi Rawas jangan sampai tidak selaras dengan RPJP provinsi dan RPJP Nasional.

Maka Dari itu kita undangan mitra kerja kita akan membahas gambaran secara makro bagaimana program Kabupaten Musi Rawas 20 tahun ke depan," jelasnya.

Menurutnya tidak hanya OPD pihak perbankkan juga diundang. Namun untuk pembahasan tahap awal ini belum mengundang lembaga keuangan.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Musi Rawas, H Alamsah Amanan menambahkan bahwa program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2024 disepakati bahas 6 Raperda.

BACA JUGA:Sampaikan Raperda APBD 2024

Adapun 6 Raperda tersebut yakni :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

4. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2045;

banyak kepala opd tidak hadir dalam rapat raperda rpjpd 2025-2045 ini kata ketua pansus                              musi rawas, koranlinggaupos.id - ketua panitia khusus (pansus) i dprd kabupaten musi rawas, h alamsah amanan geram banyak kepala organisasi perangkat daerah (opd) tidak hadir dalam rapat membahas raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjmd) tahun 2025-2045.  
alamsah mengatakan pansus i dprd kabupaten musi rawas mulai membahas raperda rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) 2025-2045 bersama mitra kerja organisasi perangkat daerah (opd).
"hari ini (kamis 1 agustus 2024) kita rapat perdana membahas raperda rpjpd, banyak kepala opd tidak hadir," katanya kepada koranlinggaupos.id, kamis 1 agustus 2024.   
politisi partai demokrat sangat menyayangkan banyak kepala opd tidak hadir. ia melihat sebagian besar diwakilkan.
baca juga:bapemperda-eksekutif sepakat pembahasan 2 raperda dibatalkan ini alasannya
baca juga:masih ada masalah batas ketua bapemperda pastikan raperda tata ruang ditunda pembahasannya 
"padahal dalam rapat ini kita minta opd paparan. kita akan melihat bagaimana sinkronisasi raperda rpjpd yang mereka diajukan. mereka menyampaikan naskah akademik. semua opd dan camat yang menggunakan apbd kabupaten musi rawas kita undangan semua jangan sampai naskah akademik ini disusun tanpa melalui survei langsung di lapangan," jelasnya.
padahal menurut alamsah raperda rpjpd 2025-2045 harus sudah disahkan sebelum pendaftaran pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati ke kpu kabupaten musi rawas.
"target kita bulan agustus raperda ini sudah disahkan. sebelum pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati sudah menjadi perda," ungkapnya.     
namun demikian menurutnya bisa tercapai atau tidak target pengesahan raperda rpjpd sebelum pendaftaran paslon ke kpu juga tergantung dengan opd.
baca juga:eksekutif sampaikan 9 raperda, legislatif prioritaskan bahas 3 raperda 
baca juga:pemkab musi rawas ajukan 9 raperda ke bapemperda untuk dibahas bersama 
"tercapai atau tidak tergantung juga dengan kepala dinas kalau kepala dinas banyak tidak hadir bisa juga kita molor. buktinya pada hari ini (kemarin) hingga pukul 11.00 wib kita lihat banyak kepala dinas tidak hadir, mereka anggap enteng persoalan," tegasnya.
alamsah mewarning kepala opd yang tidak hadir dalam rapat bersama pansus.
"kita warning mereka kalau mereka banyak tidak hadir tidak selesai di bulan agustus. anak buah bupati harusnya punya tanggung jawab moral," paparnya.
rpjpd kabupaten musi rawas harus selaras dengan rpjp provinsi sumatera selatan (sumsel) dan rpjp nasional. 
baca juga:dprd musi rawas akan bahas 7 raperda
baca juga:dprd tungguh esekutif sampaikan draf raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023      
"dalam penyusunan rpjpd kabupaten musi rawas jangan sampai tidak selaras dengan rpjp provinsi dan rpjp nasional.
maka dari itu kita undangan mitra kerja kita akan membahas gambaran secara makro bagaimana program kabupaten musi rawas 20 tahun ke depan," jelasnya.
menurutnya tidak hanya opd pihak perbankkan juga diundang. namun untuk pembahasan tahap awal ini belum mengundang lembaga keuangan.
ketua pansus i dprd kabupaten musi rawas, h alamsah amanan menambahkan bahwa program legislasi daerah (prolegda) tahun 2024 disepakati bahas 6 raperda.  
baca juga:h trisko defriyansa hadiri rapat paripurna dprd, catat ini 9 raperda yang diusulkan pemkot lubuklinggau 
baca juga:sampaikan raperda apbd 2024
adapun 6 raperda tersebut yakni :
1. raperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
2. raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
3. raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
4. raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjmd) tahun 2025-2045;
5. raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten musi rawas;
6. raperda tentang grand design pembangunan kependudukan kabupaten musi rawas tahun 2024-2049.
baca juga:siapa pemegang kursi pimpinan? berikut prediksi 40 nama calon terpilih dprd musi rawas 2024-2029
"dari 6 raperda 3 diantaranya perda wajib dan 3 raperda khusus. untuk membahas tiga raperda dibentuk dua pansus," jelasnya.
ditambahnya, pansus i membahas raperda rpjmd 2025-2045. sedangkan pansus ii membahas reperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten musi rawas dan  raperda tentang grand design pembangunan kependudukan kabupaten musi rawas tahun 2024-2049. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 2 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan