Pilkada Musi Rawas Diperkirakan Calon Tunggal, Begini Konsekwensinya Sesuai Analisa Pengamat

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Kamis , 01 Aug 2024 - 21:39

Peneliti Pada Sumatera Initiative Research & Consulting, Eka Rahman.-Foto : Dokumen-Linggau Pos

Meski sebenarnya calon tunggal dalam pilkada bukanlah sebuah fenomena yang baru di Tanah Air.

Setidaknya pada Pilkada 2015 ada tiga calon tunggal, lalu Pilkada 2017 bertambah menjadi sembilan calon tunggal.

Kemudian dalam Pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal.

Pilkada 2020 kuantitasnya naik menjadi 25 calon tunggal

"Serta kecenderungan ini menunjukkan tren naik pada Pilkada 2024 yang akan datang," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Kamis 1 Agustus 2024.

Beberapa hal disinyalir menjadi faktor penyebab semakin meningkatnya trend pilkada dengan calon tunggal yaitu :

Pertama, parpol belum memiliki sistem rekrutmen politik yang mapan dan demokratis.

Alhasil, pencalonan dalam kandidasi politik, seperti Pilkada, hanya bersifat pragmatis, jangka pendek.

Kedua, ketentuan ambang batas dalam persyaratan pencalonan dalam Pilkada memberikan sumbangsih yang besar sebab angka paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Atau paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pileg di daerah yang bersangkutan. Ketentuan tersebut justru ‘memenjarakan’ partai politik dan mematikan inisiatif dalam melahirkan figur-figur baru untuk maju dalam pencalonan.

pilkada musi rawas diperkirakan calon tunggal, begini konsekwensinya sesuai analisa pengamat                            musi rawas, koranlinggaupos.id - pilkada calon tunggal tampaknya menjadi trend di tanah air.
calon tunggal diperkirakan akan  terjadi di kabupaten musi rawas pada pilkada 2024.
bagaimana pendapat pengamat mengenai fenomena ini? 
peneliti pada sumatera initiative research & consulting, eka rahman mengatakan kecenderungan pelaksanaan pilkada kabupaten musi rawas tahun 2024 mengarah kepada kontestasi dengan hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) yaitu petahana hj. ratna machmud – h suprayitno (rma-s), yang nanti akan berhadapan dengan kotak kosong.
baca juga:pilkada musi rawas diprediksi calon tunggal, mas prayit : perjuangan lebih berat
baca juga:pilkada musi rawas, incumbent klaim dapat dukungan 7 parpol
dimana salah satu indikatornya adalah aksi ‘borong dukungan parpol’ yang dilakukan oleh petahana bupati musi rawas tersebut.
sampai saat ini setidaknya ada beberapa  parpol  yang telah merapat ke calon petanaha.
yakni partai demokrat, pan, gerindra, pks, dan beberapa parpol lainnya sudah memberikan signal politik untuk mendukung rma-s. 
pada saat yang sama, belum tergambar secara kongkrit ‘manuver dukungan politik’ berupa dokumen surat tugas serta rekomendasi model b kwk parpol yang bisa ditunjukkan oleh dua (2) paslon competitor lain yaitu : hj. suwarti-thamrin hasan (st24) dan dian prasetio – h  heriyanto. 
baca juga:pilkada musi rawas 2024, mas prayit akan bentuk koalisi besar
baca juga:pilkada musi rawas : fauzi amro ungkap calon yang potensial dapat dukungan nasdem
meski tentu saja kepastian kontestasi pilkada musi rawas 2024 akan berlangsung dengan calon tunggal atau ada paslon penantang petahana, akan ditentukan nanti pada tahapan pendaftaran dan penetapan paslon pada 26 agustus 2024 yang akan datang.
namun setidaknya, saat ini pemda, kpu, bawaslu dan masyarakat selaku pemilih sudah harus memperhitungkan ‘kemungkinan kontestasi pilkada dengan calon tunggal’.
meski sebenarnya calon tunggal dalam pilkada bukanlah sebuah fenomena yang baru di tanah air.
setidaknya pada pilkada 2015 ada tiga calon tunggal, lalu pilkada 2017 bertambah menjadi sembilan calon tunggal.
baca juga:pks resmi usung ratna machmud – suprayitno di pilkada musi rawas 2024 
baca juga:pilkada musi rawas diprediksi calon tunggal, kpu angkat bicara
kemudian dalam pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal.
pilkada 2020 kuantitasnya naik menjadi 25 calon tunggal
"serta kecenderungan ini menunjukkan tren naik pada pilkada 2024 yang akan datang," katanya kepada koranlinggaupos.id, kamis 1 agustus 2024.
beberapa hal disinyalir menjadi faktor penyebab semakin meningkatnya trend pilkada dengan calon tunggal yaitu :
baca juga:calon tunggal di pilkada musi rawas, pengamat : besar resikonya
baca juga:arah golkar di pilkada musi rawas, ini pernyataan firdaus cek olah
pertama, parpol belum memiliki sistem rekrutmen politik yang mapan dan demokratis.
alhasil, pencalonan dalam kandidasi politik, seperti pilkada, hanya bersifat pragmatis, jangka pendek.
kedua, ketentuan ambang batas dalam persyaratan pencalonan dalam pilkada memberikan sumbangsih yang besar sebab angka paling sedikit 20% dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).
atau paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pileg di daerah yang bersangkutan. ketentuan tersebut justru ‘memenjarakan’ partai politik dan mematikan inisiatif dalam melahirkan figur-figur baru untuk maju dalam pencalonan.
baca juga:arah dukungan pkb di pilkada musi rawas, sebut nama ratna machmud dan dian prasetio
baca juga:pilkada musi rawas 2024, insan pers ingin penyelenggara terbuka dan mudah komunikasi
ketiga, tingginya syarat dukungan dalam pencalonan perseorangan. 
menurutnya, persoalan tersebut membuat jalur alternatif dalam pencalonan menjadi tidak produktif.
banyak orang yang gagal dan terbebani dengan syarat-syarat yang berat.
pengaturan terkait mekanisme pemilihan pasangan calon tunggal dalam pilkada, menurut pasal 54c ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang sebagai berikut : (1) pemilihan 1 pasangan calon di laksanakan dalam hal memenuhi kondisi :
baca juga:ayo hadiri launching pilkada musi rawas 2024, ada artis ibu kota andika mahesa 
baca juga:pilkada musi rawas, ratna machmud tak ingin head to head

setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon
sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanyater dapat 1 (satu) pasangan calon.

lalu bagaimana bagaimana surat suara pilkada dengan calon tunggal ?
ini merujuk pada pengaturan pasal 54c ayat (2) : ‘pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”.
jika ada pertanyaan apakah parpol-parpol yang hanya mendukung 1 pasangan calon (calon tunggal) dalam pilkada dapat diberikan sanksi? 
baca juga:diisukan batal nyalon pilkada musi rawas, begini tanggapan hj suwarti yang penuh optimis
baca juga:mau menang pilkada musi rawas, coba kekuatan alternatif satu ini
bahwa mengingat fenomena pilkada dengan kontestasi calon tunggal sudah berlangsung sejak tahun 2015 sampai saati ni berlangsung, tentu tidak ada aturan yang dilanggar oleh parpol. 
demikian halnya dalam uu no. 10/2016 tentang pilkada, tidak ada satu norma pun yang melarang parpol hanya memberikan dukungan pada 1 (satu) paslon dalam pilkada.
bahkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 100/puu-xii/2015 menegaskan legalitas dasar hukum penetapan 1 paslon kepala daerah.
mekanisme menentukan pemenang/perolehan suara pilkada dengan calont unggal? 
baca juga:bikin heboh pilkada musi rawas, hj ratna machmud berpasangan dengan prayitno
baca juga:pilkada musi rawas 2024, hj ratna machmud dan prayitno diusung pkb
dalam hal di suatu daerah dilaksanakan pilkada dengan 1 pasangan calon, maka terpilih dan tidak terpilihnya calon tersebut ditentutkan berdasarkan ketentuan pasal 54 d uu no. 10/2016 yang menyatakan:

kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagai mana dimaksud dalampasal 54c, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
jika perolehan suara pasangan calon kurang darisebagaimanadimaksudpadaayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagidalam pemilihan berikutnya.
pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturanper undang-undangan.
dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota.
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan peraturan kpu.

dengan demikian, pasangan calon tunggal hanya akan ditetapkan sebagai pasangan terpilih apabila memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah. 
apabila jumlah minimal suara tersebut tidak terpenuhi, maka pilkada akan diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai jadwal dalam peraturan perundang-undangan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 2 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan