Terkait Rekomendasi DPP Golkar ke Ratna Machmud, Pengamat: Firdaus Cek Olah Harus Memperkuat Posisinya

MUSI RAWAS, LINGGAUPOS.BACAKORAN.CO - Statemen Wakil Ketua Bappilu DPD Golkar Kabupaten Musi Rawas (Mura), Bambang Ekalaya terkait rekomendasi dan mandatDPP Golkar kepada Hj Ratna Machmud ditanggapi Peneliti Lembaga Dejure Konsulting (DRK), Kurniawan Eka Saputra.

Ia merespon statemen Wakil Ketua Bappilu DPD Golkar Musi Rawas (Mura), Bambang Ekalaya terkait rekomendasi dan mandat DPP Golkar kepada Hj Ratna Machmud sebagai kader Golkar yang menjabat Ketua KPPG Partai Golkar Sumsel, bukan kepada Ketua DPD Golkar Mura Firdaus Ceolah, SE. 

 

Peneliti Lembaga Dejure Konsulting - Kurniawan Eka Saputra 

“Tak dapat dipungkiri bahwa di ruang publik timbul tafsir bahwa tidak diberikannya rekomendasi kepada FCO sebagai Ketua DPD Golkar adalah bentuk ‘logika ketidak samaan perlakuan dan diskriminasi’ yang dia terima. “

 

Tentu harus disikapi secara proporsional, dengan kerangka pemahaman antara lain :

“Pertama, apakah statemen Wakil Ketua Bapillu tersebut merupakan refresentasi sikap resmi DPD Partai Golkar Mura secara kelembagaan dalam merespon rekomendasi DPP, atau masih merupakan sikap personal,” katanya saat diwawancara Harian Pagi Linggau Pos, Kamis 30 November 2023.

Kedua tambahnya, dalam standing position apapun, tentu yang disampaikan adalah bagian klarifikasi Parpol daerah yang secara tegas dan vis a vis tidak akan mau berhadapan apa yang sudah menjadi garis kebijakan internal DPP parpolnya. 

Firdaus Cek Olah-Foto : Dokumen Linggau Pos-

BACA JUGA:Ratna Machmud Dapat Rekomendasi Golkar, Firdaus Cik Olah Seperti Dianak Tirikan

“Sementara sinyalemen yang saya sampaikan adalah bagian dari ‘bacaan publik’ terhadap fenomena kebijakan pemberian rekomendasi DPP Partai Golkar,” tambahnya. 

Secara lebih detail, Eka panggilan akrapnya menyampaikan bahwa ada beberapa logika yang tidak sinkron terkait antara lain diantaranya, pertama sebagai Parpol modern, tentu Partai Golkar secara modern punya panduan organisasi (PO) yang jelas, artinya tanggung jawab organisasi DPD Partai Golkar Mura ada pada Ketua DPD dan seluruh fungsionaris DPD Golkar Mura. 

Bahwa nanti laporan pertanggung jawaban parpol selama periode kepemimpinannya dalam musda/musdalub. Bukan kepada ketua organisasi otonom atau sayap parpol, apalagi yang setingkat diatasnya (karena punya teritori masing-masing).