Apa Saja 5 Jenis Kendaraan yang Tidak Terkena Pajak? Yuk Cek

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Minggu , 01 Sep 2024 - 09:03

Apa Saja 5 Jenis Kendaraan yang Tidak Terkena Pajak-tangkapan layar-pajak.com

KORANLINGGAUPOS.ID - Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan di Indonesia.

Pembayaran pajak kendaraan ini merupakan bentuk kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan, khususnya terkait infrastruktur transportasi.

Di DKI Jakarta, sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan kendaraan tertinggi, penerapan PKB diatur dengan ketat.

Namun, terdapat beberapa jenis kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban pajak tahunan.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut peraturan tersebut, ada lima jenis kendaraan yang dikecualikan dari kewajiban membayar PKB setiap tahunnya.

Berikut adalah rincian dari lima jenis kendaraan tersebut:

1. Kereta Api

Kendaraan jenis ini termasuk dalam kategori yang dibebaskan dari pajak.

Kereta api merupakan moda transportasi massal yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

apa saja 5 jenis kendaraan yang tidak terkena pajak? yuk cek                            koranlinggaupos.id - pajak kendaraan bermotor atau pkb ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan di indonesia.
pembayaran pajak  kendaraan ini merupakan bentuk kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan, khususnya terkait infrastruktur transportasi.
di dki jakarta, sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan kendaraan tertinggi, penerapan pkb diatur dengan ketat.
namun, terdapat beberapa jenis kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban pajak tahunan.
baca juga:6 provinsi di indonesia lakukan pemutihan pajak kendaraan, buruan cek provinsi mana saja
baca juga:igtki pgri lubuklinggau ikut meriahkan pawai kendaraan mobil hias hut ri ke-79
ketentuan ini diatur dalam peraturan daerah provinsi dki jakarta nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
menurut peraturan tersebut, ada lima jenis kendaraan yang dikecualikan dari kewajiban membayar pkb setiap tahunnya.
berikut adalah rincian dari lima jenis kendaraan tersebut:
1. kereta api
baca juga:ada pemutihan pajak kendaraan, begini syarat pengajuannya di samsat lubuk linggau
baca juga:perihal penting! samsat gelar pemutihan pajak kendaraan bermotor, ini ketentuannya
kendaraan jenis ini termasuk dalam kategori yang dibebaskan dari pajak.
 kereta api merupakan moda transportasi massal yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti jakarta.
mengingat fungsi strategisnya dalam transportasi umum, kereta api tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor tahunan.
2. kendaraan bermotor untuk pertahanan dan keamanan negara
baca juga:mau bayar pajak kendaraan tetapi malas di samsat? berikut cara mudah bayar pajak kendaraan motor di indomaret
baca juga:mau bayar pajak kendaraan tapi belum ada bpkb? jangan khawatir ini cara dan syaratnya
kendaraan yang digunakan semata-mata untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara juga dibebaskan dari kewajiban pajak tahunan.
kendaraan ini meliputi kendaraan militer yang dioperasikan oleh tentara nasional indonesia (tni) dan kendaraan lain yang digunakan oleh institusi pertahanan dan keamanan lainnya.
pertimbangan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung operasional institusi pertahanan dan keamanan negara tanpa beban pajak tambahan.
3. kendaraan kedutaan dan perwakilan negara asing
baca juga:2 kendaraan ini tidak bisa isi bbm subsidi lagi, yuk cari tau kenapa?
baca juga:wow! 18 unit spklu pln siap layani kendaraan listrik hut ri ke 79 di ikn
kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kedutaan, konsulat, serta perwakilan negara asing, juga termasuk dalam kategori kendaraan yang dibebaskan dari pkb.
pembebasan ini berlaku dengan asas timbal balik, di mana negara lain juga memberikan perlakuan serupa terhadap kendaraan diplomatik milik indonesia di luar negeri. 
selain itu, lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah juga termasuk dalam kategori ini.
4. kendaraan berbasis energi terbarukan
baca juga:atasi permasalahan kendaraan batu bara pemkot lubuk linggau segera revisi regulasi yang ada
baca juga:apakah kendaraanmu terkena tilang elektronik buruan cek, begini 9 cara ceknya secara online
dalam upaya mendukung program pemerintah terkait dengan energi bersih dan ramah lingkungan, kendaraan bermotor yang berbasis energi terbarukan juga dibebaskan dari pajak tahunan.
kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca.
5. kendaraan untuk keperluan pameran
kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang hanya digunakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual, juga mendapatkan pembebasan pajak tahunan.
baca juga:pln penuhi kebutuhan pelanggan pengguna kendaraan listrik, spklu ke-5 di jambi resmi dibuka
baca juga:operasi patuh musi 2024 lubuklinggau, ada 8 pelanggaran prioritas plus 5 sasaran wijib kendaraan
kendaraan-kendaraan ini biasanya digunakan dalam acara-acara otomotif untuk memperkenalkan produk baru kepada konsumen dan tidak digunakan secara aktif di jalan raya.
selain mengetahui jenis kendaraan yang bebas pajak, penting juga bagi pemilik kendaraan untuk memahami dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (pkb).
dasar pengenaan pkb dihitung berdasarkan hasil perkalian antara dua unsur utama, yaitu nilai jual kendaraan bermotor (njkb) dan bobot kendaraan.
bobot ini mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan tersebut.
baca juga:gunakan kendaraan listrik lebih hemat pengeluaran, spklu pln sudah banyak tersedia di palembang
baca juga:info penting pembuatan sim di lubuklinggau diwajibkan hal ini, selain kepesertaan bpjs juga jenis kendaraan
nilai jual kendaraan bermotor (njkb)
njkb sendiri ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum kendaraan pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
harga pasaran ini merupakan harga rata-rata yang dihimpun dari berbagai sumber yang akurat dan dapat dipercaya.
namun, apabila harga pasaran umum kendaraan tidak dapat diketahui, maka penentuan njkb dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut:
baca juga:hari lingkungan hidup sedunia 2024, dlh muba adakan uji emisi kendaraan bermotor gratis
baca juga:wajib ketahui, 10 aturan pasang plat nomor kendaraan motor dan mobil yang benar
spesifikasi kendaraan: harga kendaraan bermotor dengan spesifikasi silinder dan satuan tenaga yang sama menjadi acuan dalam menentukan njkb.
penggunaan kendaraan: penggunaan kendaraan bermotor untuk keperluan umum atau pribadi juga dapat memengaruhi penentuan njkb.
kendaraan yang digunakan untuk keperluan umum, seperti angkutan umum, mungkin memiliki njkb yang berbeda dengan kendaraan pribadi.
merek kendaraan: harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama juga menjadi faktor dalam penentuan njkb. kendaraan dari merek yang lebih terkenal atau premium biasanya memiliki njkb yang lebih tinggi.
baca juga:penting, pemilik plat nomor kendaraan jenis ini bakal dikenakan denda serta kurungan penjara 
baca juga:buruan cek kendaraanmu kena blokir atau tidak, ini 4 cara cek pajak kendaraan secara online
tahun pembuatan: kendaraan dengan tahun pembuatan yang sama akan memiliki njkb yang sebanding, meskipun terdapat perbedaan kecil tergantung pada kondisi dan perawatan kendaraan tersebut.
produsen kendaraan: harga kendaraan berdasarkan produsen juga menjadi pertimbangan. kendaraan dari produsen yang dikenal memiliki kualitas tinggi cenderung memiliki njkb yang lebih tinggi.
kendaraan sejenis: perbandingan harga dengan kendaraan sejenis juga digunakan sebagai acuan dalam menentukan njkb.
dokumen pemberitahuan: njkb juga dapat ditentukan berdasarkan dokumen pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak terkait.
baca juga:sim c1 akan diterapkan di lubuklinggau juli 2024, berikut jenis kendaraan yang diwajibkan
baca juga:kembangkan mobilitas pelayanan modern dan efisien, pln gandeng goto dalam penyediaan kendaraan kedinasan
dengan adanya ketentuan ini, pemilik kendaraan di dki jakarta diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait pembayaran pkb.
selain itu, pemilik kendaraan yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak yang telah diatur oleh pemerintah daerah.
hal ini tidak hanya membantu meringankan beban pajak, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam menjaga lingkungan dan keamanan negara.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 1 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan