Pertanyakan Izin Patok Besi dan Cafe D’Best, Begini Penjelasan DPMPTSP dan Disperindag Lubuk Linggau

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Rabu , 04 Sep 2024 - 20:59

AUDIENSI : Tanpa massa dari GMNI Lubuk Linggau lakukan audiensi bersama DPMPTSP Kota Lubuk Linggau usai unjuk rasa, Rabu 4 September 2024.-Foto : Dok. Linggau Pos-

Massa GMNI juga mendesak Kepala DPMPTSP untuk menutup musik di patok besi yang baru-baru ini kembali beroperasi karena terindikasi tidak memiliki izin yang jelas.

Sementara Sekretaris DPMPTSP Zainal Syamsi berterimakasih kepada OKP GMNI yang telah melakukan sosial control yang sangat bagus terhadap Cafe D'Best.

“Cafe D'Best hanya memiliki izin karaoke dan telah dilakukan 2 kali pemeriksaan atas pengaduan dari masyarakat. Karena berdasarkan ketentuan, resto yang batas kursinya tidak melebihi dari 100 kursi masih merupakan wewenang Kota, sedangkan diatas 100 kursi merupakan wewenang Provinsi. Karena perizinan Diskotik dan Bar merupakan wewenang Dinas Provinsi,” kata Zainal Syamsi.

Ia melanjutkan, untuk perizinan minuman beralkohol Gol A merupakan wewenang Kementerian Perdagangan dan lokalisasi Patok Besi sampai dengan saat ini belum memiliki izin usaha.

Lalu Staf DPMPTSP Ilya Roza menyatakan berdasarkan UU Cipta Kerja, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan melalui Aplikasi OSS.

Jadi untuk usaha yang beresiko rendah pemohon tidak harus datang ke DPMPTSP untuk mengurus izin usaha dan Cafe D'Best termasuk dalam kategori usaha rendah.

Izin Cafe dan Resto D'Best sudah terbit melalui Aplikasi OSS, sedangkan untuk izin SPA dan Karaoke D'Best telah mengurus izin melalui DPMPTSP Provinsi Sumsel.

Untuk pengurusan izin melalui Aplikasi OSS diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kapasitas Daerah hanya sebagai pengawasan pelaku usaha Aplikasi OSS hanya dapat diakses apabila memiliki usaha beresiko rendah dan kami dapat menunjukkan salinan izin dari D'Best tetapi tidak dapat memberikan salinan izin usaha tersebut, karena merupakan dokumen negara dan privasi pengusaha.

Pemilik Usaha D'Best yakni Johan menjelaskan D'Best hanya mengantongi izin karaoke untuk tingkat Kota Lubuk Linggau. Sedangkan Izin SPA dalam proses di Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel karena masih menunggu verifikasi yang belum selesai.

Untuk pengawasan pelaku usaha ada pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan DPMPTSP, Penutupan izin harus melalui beberapa tahap dan harus diverifikasi Kementrian Investasi, itulah salah satu alasan kami tidak dapat menutup secara langsung Cafe D'Best.

pertanyakan izin patok besi dan cafe d’best, begini penjelasan dpmptsp dan disperindag lubuk linggau                            koranlinggaupos.id - belasan orang yang mengatasnamakan dari gerakan mahasiswa nasional indonesia (gmni) cabang kota lubuk linggau unjuk rasa rabu 4 september 2024 sekira  pukul 09.45 wib.
mereka mendatangi kantor dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu ( dpmptsp ) kota lubuk linggau.
mulanya mereka kumpul di sekretariat gmni  jalan ramayana gang hambali rt. 05 kelurahan taba pingin kecamatan lubuk linggau selatan ll.
lalu dengan 6 bendera gmni, 1 sound system dan 2 lembar kertas karton yang bertuliskan isi tuntutan sekitar pukul 10.40 wib  mereka berangkat menuju kantor dpmptsp di jalan yos sudarso kelurahan majapahit kecamatan lubuk linggau timur i.
baca juga:oknum bidan terjaring razia pj wako minta kapus lakukan pembinaan
baca juga:ketua ibi lubuklinggau selidiki oknum bidan yang terjaring razia di hotel
tampak sat lantas dan sat intelkam polres lubuk linggau melakukan pengawalan ketat.
sesampai  di halaman kantor dpmptsp, gmni  langsung melakukan orasi dengan tuntutan agar dpmptsp mencabut izin operasional cafe d'best dan lokalisasi patok besi karena dianggap sudah meresahkan masyarakat kota lubuk linggau.
massa disambut sekretaris dpmptsp zainal syamsi, kabid bapokting disperindag kota lubuk linggau andang cahaya, pihak kepolisian polres lubuk linggau dan staf dpmptsp.
saat dikonfirmasi koranlinggaupos.id rabu 4 september 2024, ketua gmni exley didampingi koordinator lapangan  (korlap) yosef  dalam aksi itu mereka  mendesak kepala dinas perizinan segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap hiburan musik remix dan dj yang tidak memiliki izin diskotik, bar, karaoke secara resmi di kota lubuk linggau.
baca juga:oknum bidan terjaring razia di hotel, begini penjelasan kasat pol pp lubuklinggau
baca juga:razia barang terlarang di lapas narkotika kelas iia muara beliti, jangan pernah coba-coba
“meminta kepala dpmptsp untuk mengklarifikasi terkait apa saja bentuk izin usaha yang ada di d'best, karena terindikasi d'best tidak memiliki izin diskotik,” kata yosef. 
gmni juga mendesak kepala dpmptsp segera mencabut izin usaha dalam bentuk apapun yang ada di d'best karena jelas sudah meresahkan masyarakat, dengan adanya suara musik remix/dj dan melakukan pembohongan publik secara izin usaha. 
massa gmni juga mendesak kepala dpmptsp untuk menutup musik di patok besi yang baru-baru ini kembali beroperasi karena terindikasi tidak memiliki izin yang jelas.
sementara  sekretaris dpmptsp zainal syamsi berterimakasih kepada okp gmni yang telah melakukan sosial control yang sangat bagus terhadap cafe d'best.
baca juga:wanita over dosis dari patok besi lubuk linggau lalu hilang nyawa, fakta baru diungkap ketua rt
baca juga:ratusan polisi razia tempat hiburan malam dan panti pijat
“cafe d'best hanya memiliki izin karaoke dan telah dilakukan 2 kali pemeriksaan atas pengaduan dari masyarakat. karena berdasarkan ketentuan, resto yang batas kursinya tidak melebihi dari 100 kursi masih merupakan wewenang kota, sedangkan diatas 100 kursi merupakan wewenang provinsi. karena perizinan diskotik dan bar merupakan wewenang dinas provinsi,” kata zainal syamsi.
ia melanjutkan, untuk perizinan minuman beralkohol gol a merupakan wewenang kementerian perdagangan dan lokalisasi patok besi sampai dengan saat ini belum memiliki izin usaha. 
lalu staf dpmptsp ilya roza menyatakan berdasarkan uu cipta kerja, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan melalui aplikasi oss.
jadi untuk usaha yang beresiko rendah pemohon tidak harus datang ke dpmptsp untuk mengurus izin usaha dan cafe d'best termasuk dalam kategori usaha rendah. 
baca juga:warga noman baru ditangkap, polres muratara ungkap penyebabnya
baca juga:polres musi rawas selidiki penyebab kebakaran di muara kelingi, diduga ulah oknum
izin cafe dan resto d'best sudah terbit melalui aplikasi oss, sedangkan untuk izin spa dan karaoke d'best telah mengurus izin melalui dpmptsp provinsi sumsel.
untuk pengurusan izin melalui aplikasi oss diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh badan koordinasi penanaman modal. kapasitas daerah hanya sebagai pengawasan pelaku usaha aplikasi oss hanya dapat diakses apabila memiliki usaha beresiko rendah dan kami dapat menunjukkan salinan izin dari d'best tetapi tidak dapat memberikan salinan izin usaha tersebut, karena merupakan dokumen negara dan privasi pengusaha.
pemilik usaha d'best yakni johan menjelaskan d'best hanya mengantongi izin karaoke untuk tingkat kota lubuk linggau. sedangkan izin spa dalam proses di dinas pariwisata provinsi sumsel karena masih menunggu verifikasi yang belum selesai.
untuk pengawasan pelaku usaha ada pada bidang  pengendalian dan pengawasan dpmptsp, penutupan izin harus melalui beberapa tahap dan harus diverifikasi kementrian investasi, itulah salah satu alasan kami tidak dapat menutup secara langsung cafe d'best.
baca juga:kurir yang belanja dari rejang lebong ini terancam denda rp 800 juta, kasusnya berat 
kemudian kabid bahan pokok dan penting disperindag kota lubuk linggau andang cahaya menyampaikan bahwa izin usaha bar dan minuman beralkohol merupakan kewenangan provinsi karena beresiko sedang.
“disperindag sudah berulang kali memberikan teguran dan melakukan pengawasan, namun yang jadi permasalahan yaitu adanya kemudahan dalam mengurus izin yang beresiko rendah melalui aplikasi oss,” kata andang.
ditambahkannya, pemerintah bersifat membina pengusaha bukan membinasakan.
“ karena kita membutuhkan investor untuk meningkatkan pad kota lubuk linggau asalkan mengikuti aturan dan kita tidak menutup secara langsung suatu usaha karena sistem berlaku secara terbuka,” jelas andang.