Hasil RDP Komisi II, Pemerintah, Bawaslu, KPU, dan DKPP jika Kotak Kosong Menang 2025 Pilkada Lagi

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Kamis , 12 Sep 2024 - 18:11

Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmaja, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Sekretaris Jenderal Bawaslu Icsan Fuady, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat mengikuti RDP dengan Komisi II DPR RI.-Foto : Dokumen-Bawaslu RI.

hasil rdp komisi ii, pemerintah, bawaslu, kpu, dan dkpp jika kotak kosong menang 2025 pilkada lagi                            koranlinggaupos.id - pilkada serentak 2024, 41 daerah hanya memiliki satu calon, dan calon kepala daerah tersebut akan 'melawan' kotak kosong.
untuk itu bawaslu menyarankan, jika nantinya kotak kosong menang, maka 2025 kembali dilaksanakan pilkada di daerah tersebut. 
saran ini disampaikan saat jajaran bawaslu ri mengikuti rapat dengar pendapat (rdp) dengan komisi ii dpr ri. 
dikutip dari laman resmi bawaslu, komisi ii dpr ri, pemerintah, dan penyelenggara pemilu membahas makna kata pemilihan berikutnya yang ada didalam pasal 54 d undang undang 10/2016 tentang pemilihan.
baca juga:ketua bawaslu ingatkan jajarannya semua kegiatan harus terpublikasi
baca juga:bawaslu muratara telusuri video yang beredar
menurut bawaslu, pemilihan berikutnya dimaknai dengan tahun berikutnya yang artinya setelah pemilihan 2024 yakni 2025.
dilihat dari aturan tersebut, jika satu paslon tidak bisa meraih suara 50 persen lebih atau kalah dari kotak kosong, maka dilakukan pemilihan kembali sesuai  pasal 54 d ayat (3). 
menurut ketua bawaslu rahmat bagja aturan tersebut menunjukkan adanya dua pilihan bagi kpu.
pertama pemilihan berikutnya dilaksanakan pada tahun berikutnya. kedua pemilihan berikutnya dilaksanakan dengan mengikuti jadwal yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan in casu pasal 201 uu 10/2016 yakni lima tahun lagi atau tahun 2029.
baca juga:ajak pers awasi pemilu, bawaslu musi rawas ungkap wilayah-wilayah yang rawan
baca juga:jajaran bawaslu diingatkan untuk disiplin input data badan ad hoc
dia mengingatkan frasa pemilihan berikutnya dalam pasal 54d ayat (2) dan ayat (3) penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan tahapan yang baru sejak dari tahapan awal.
bagja menjelaskan pemilihan berikutnya harus dipahami dan dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu “tahapan persiapan” dan “tahapan penyelenggaraan”. 
"sepanjang memenuhi persyaratan, pemilihan berikutnya membuka dan memberi kesempatan terhadap semua pihak untuk mengajukan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah berikutnya, termasuk kesempatan bagi pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak meraih suara mayoritas ketika berhadapan dengan kotak kosong," jelas bagja. 
sementara ketua komisi ii ahmad doli kurnia meminta pendapat peserta rdp baik dari pemerintah, bawaslu, kpu, dkpp, dan anggota dewan. ketika ditanya doli, bawaslu dengan pertimbangan argumen yang telah disampaikan cenderung menyetujui pemilihan berikutnya dilaksanakan pada tahun 2025, dimulai dari pendaftaran paslon kembali, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.
baca juga:gaji tembus rp 7 juta, tapi 201 formasi bawaslu ini masih nol pendaftar di cpns 2024 
baca juga:bawaslu ajak masyarakat ikut awasi 
dalam forum rdp yang digelar hingga dini hari tersebut, para peserta rapat juga membahas pertimbangan pemilihan berikutnya pada 2025 untuk menghindari kekosongan jabatan kepala daerah.
selain itu, dibahas pula mengenai masalah pencalonan di dua daerah setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran paslon.
diakhir rapat kesimpulan yang didapat daerah yang pelaksanaan pilkadanya hanya  satu pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, komisi ii dpr ri, kemendagri, kpu ri, bawaslu, dkpp sepakat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025, sebagaimana diatur dalam pasal 54 d undang undang 10/2016
komisi ii dpr ri akan membahasnya lebih lanjut bersama kemendagri, kpu, bawaslu, dan dkpp pada rdp yang akan datang terkait pkpu yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu paslon
baca juga:catat, paslon bisa didiskualifikasi oleh bawaslu jika melakukan hal ini
baca juga:bakal calon bupati hba ajukan keberatan ke bawaslu, ini akar masalahnya 
untuk daerah yang menghadapi permasalahan pencalonan kepala daerah seperti pasangan calon yang mendaftar pada masa perpanjangan di pilkada dengan hanya satu pasangan calon yang telah memenuhi ambang batas tidak diterima pendaftarannya oleh kpu daerah.
partai politik yang mendaftarkan pasangan calon lebih dari satu kali pada masa pendaftaran dengan pasangan calon yang berbeda tidak diterima oleh kpu daerah
komisi ii dpr ri meminta kepada kpu ri dan bawaslu ri untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan pkpu nomor 8 tahun 2024 yang sebagaimana telah diubah dalam ketentuan pkpu nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 13 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan