Bawaslu Muratara Sudah Kantongi Nama Oknum Kades maupun ASN Diduga Tak Netral

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Senin , 16 Sep 2024 - 21:36

Anggota Bawaslu Kabupaten Muratara, Koordinator Devisi PPPS Farlin Addian hadiri Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Panwaslu Kecamatan Rawas Ilir jelang Pilkada Serentak 2024. -Foto : Dokumen-Bawaslu Muratara

bawaslu muratara sudah kantongi nama oknum kades maupun asn diduga tak netral                            koranlinggaupos.id - bawaslu kabupaten musi rawas utara (muratara) sudah jauh-jauh hari ingatkan asn maupun kepala desa hingga perangkat desa dan bpd untuk bisa menjaga netralitas mereka selama tahapan pilkada serentak 2024.
baik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati muratara maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumsel.
ini sebagai bentuk ketegasan mereka mengenai netralitas asn, kades hingga perangkat desa dan bpd.
pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) stakeholder pengawasan tahapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati muratara.
baca juga:perekrutan ptps dibuka bawaslu ingatkan panwascam laksanakan sesuai juknis
baca juga:dalam melakukan pengawasan bawaslu lakukan verifikasi faktual waskat
dalam rakor yang dihadiri kades, camat dan lainnya sudah mengingatkan peserta rakor untuk tetap jaga netralitas.
terutama mereka yang dituntut untuk menjaga netralitas.
seperti asn, kepala desa, perangkat desa hingga bpd.
"kita sama-sama jaga agar tidak terjadi kegaduhan maupun konflik yang tidak kita inginkan. jangan sampai karena kita tidak bisa menjaga netralitas membuat kericuhan maupun kegaduhan. untuk kades yang hadir, tolong sampaikan ke perangkat dan bpd nya masing-masing," ungkap komisioner bawaslu muratara divisi ppps, farlin addian dibincangi koranlinggaupos, senin 16 september 2024.
baca juga:kpu memverifikasi berkas balon bupati dan wakil bupati diawasi bawaslu 
baca juga:pj wali kota lubuk linggau : sekretariat kpu dan bawaslu bantu komisioner 
bawaslu muratara tegasnya saat ini sudah mengantongi nama-nama kepala desa maupun asn yang diduga tidak netral.
"ini sebagai bentuk komitmen kami kedepannya, akan bertindak tegas kepada mereka yang terbukti tidak netral," tegasnya. 
farlin juga menyampaikan, dalam sebuah kegiatan ketua bawaslu ri rahmat bagja juga sudah menjelaskan jika bawaslu ri saat ini masih belum dapat menindak kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan ataupun merugikan calon tertentu dalam pilkada serentak 2024.
dikutipnya dari media massa, hal ini lantaran belum ada calon resmi yang ditetapkan oleh kpu.
baca juga:hasil rdp komisi ii, pemerintah, bawaslu, kpu, dan dkpp jika kotak kosong menang 2025 pilkada lagi
baca juga:ketua bawaslu ingatkan jajarannya semua kegiatan harus terpublikasi
meskipun, tren tindakan kepala daerah ini sudah ada sejak pilkada sebelumnya dan menjelang pilkada serentak.
"karena agak sulit, yang namanya tindak pidana harus precise, harus jelas unsurnya dan juga jelas harus ditemukan," ujar bagja dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024.
upaya penindakan ketidaknetralan kepala desa itu sulit untuk ditangani saat ini terlebih lewat jalur tindak pidana.
sebab, aparat penegak hukum membutuhkan pembuktian yang pasti.
baca juga:bawaslu muratara telusuri video yang beredar
baca juga:ajak pers awasi pemilu, bawaslu musi rawas ungkap wilayah-wilayah yang rawan
menurutnya polisi atau jaksa pasti akan tidak setuju untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, kenapa?
karena saat ini belum ada calon yang ditetapkan oleh kpu.
oleh sebab itu, unsurnya belum memenuhi.
selain netralitas kepala desa, dirinya juga mengakui jajaran pengawas belum dapat menindak pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye berisi gambar dan visi misi tokoh yang digadang-gadang maju sebagai calon kepala daerah.
baca juga:jajaran bawaslu diingatkan untuk disiplin input data badan ad hoc
baca juga:gaji tembus rp 7 juta, tapi 201 formasi bawaslu ini masih nol pendaftar di cpns 2024 
secara teknis hukum, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pembentukan dan pemerintahan desa menggariskan kepala desa dan perangkat desa dilarang “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”, sebagaimana ditentukan pada pasal 29 huruf j jo pasal 51 huruf j uu nomor 6 tahun 2014.
selanjutnya, pasal 71 ayat (1) uu nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada disebuatkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota tni/polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
selain itu juga pasal 70 ayat (1) uu nomor 10 tahun 2016 disebutkan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa dan perangkat desa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 17 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan