Wow Gawat! 6 Juta Data NPWP Bocor, Termasuk Data Jokowi dan Gibran, Sri Mulyani Buka Suara Begini Penjelasanya

Wow Gawat! 6 Juta Data NPWP Bocor, Termasuk Data Jokowi dan Gibran, Sri Mulyani Buka Suara Begini Penjelasanya-Tangkap Layar -

Melalui akun X  atau Twitter, Teguh menginformasikan bahwa data NPWP dari sekitar 6 juta orang, termasuk data dari beberapa petinggi negara, dijual dengan harga sekitar 150 juta rupiah.

Data yang bocor meliputi NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, hingga email.

BACA JUGA:Listrik Bersih Disiapkan PLN Layani Pertumbuhan Industri Data Center di Indonesia

BACA JUGA: 15 Panduan Lengkap Cara Membuat NPWP Online Untuk Pribadi Beserta Syaratnya

Teguh juga menampilkan beberapa sampel data yang diduga bocor, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Penjualan data ini dilakukan oleh akun bernama Bjorka, yang sebelumnya juga sempat terkenal karena diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara lainnya.

Berdasarkan informasi dari Teguh, sampel data tersebut terdiri dari 10 ribu informasi pribadi yang meliputi detail seperti NIK, NPWP, nama, alamat, hingga lokasi administrasi lengkap dari kelurahan, kecamatan, hingga provinsi.

Menurut Teguh, kebocoran ini terjadi pada September 2024 dan melibatkan data sebanyak 6.663.379 informasi yang dijual dengan harga sekitar US$10 ribu, atau sekitar Rp153,1 miliar.

BACA JUGA:11 Danjen Kopassus di Era Presiden Jokowi, No 1 Melejit Jadi Kepala BNPB

BACA JUGA:Yuk Daftar NPWP Secara Online, Berikut Ini Cara Mudah dan Gampang

Kasus ini menambah daftar panjang insiden kebocoran data di Indonesia, yang belakangan semakin sering terjadi, mengingat pentingnya data pribadi dalam era digital ini.

Kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, mengingat data NPWP sangat sensitif dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan ilegal seperti penipuan atau pencurian identitas.

Masyarakat berharap pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, dapat segera menemukan sumber kebocoran dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Selain itu, keamanan data pribadi menjadi perhatian serius bagi banyak pihak, mengingat bahwa kebocoran data ini tidak hanya berdampak pada individu yang informasinya bocor, tetapi juga pada keamanan nasional.

BACA JUGA:27 Perwira Tinggi Bintang 2 Dimutasi Panglima TNI, Berikut Daftar Nama-namanya

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan