DPR Resmi Sahkan UU Kementerian Negara yang Baru, Ini 6 Poin Perubahannya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Jumat , 20 Sep 2024 - 15:01

DPR Resmi Sahkan UU Kementerian Negara yang Baru, Ini 6 Poin Perubahannya-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara resmi disahkan oleh DPR pada Kamis, 19 September 2024.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Lodewijk Paulus, RUU tersebut disetujui untuk menjadi undang-undang baru dengan berbagai perubahan penting yang diharapkan akan memperkuat kinerja kementerian dan lembaga negara.

RUU ini mendapatkan pengesahan setelah melalui pembahasan tingkat II yang dihadiri oleh 48 anggota DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam draf revisi UU yang telah disahkan tersebut, terdapat enam perubahan utama yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dalam menata kembali fungsi dan struktur kementerian.

Berikut adalah enam poin perubahan tersebut:

1. Penambahan Pasal 6A

Perubahan pertama terdapat pada Pasal 6A yang disisipkan di antara Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal baru ini mengatur tentang kemungkinan pembentukan kementerian tersendiri berdasarkan suburusan atau perincian urusan pemerintahan tertentu.

Pembentukan kementerian baru ini dapat dilakukan asalkan ada keterkaitan dengan ruang lingkup urusan pemerintahan yang lebih besar, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5.

Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam pembentukan kementerian yang lebih fokus pada tugas-tugas spesifik.

dpr resmi sahkan uu kementerian negara yang baru, ini 6 poin perubahannya                            koranlinggaupos.id- revisi undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara resmi disahkan oleh dpr pada kamis, 19 september 2024.
dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua dpr, lodewijk paulus, ruu tersebut disetujui untuk menjadi undang-undang baru dengan berbagai perubahan penting yang diharapkan akan memperkuat kinerja kementerian dan lembaga negara.
ruu ini mendapatkan pengesahan setelah melalui pembahasan tingkat ii yang dihadiri oleh 48 anggota dpr di gedung nusantara ii, senayan, jakarta pusat.
dalam draf revisi uu yang telah disahkan tersebut, terdapat enam perubahan utama yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dalam menata kembali fungsi dan struktur kementerian.
baca juga:dprd tunggu eksekutif sampaikan dokumen raperda apbd perubahan 2024
baca juga:berikut 13 ‘wajah baru’ anggota dprd kota lubuk linggau, siapakah pimpinan sementara?
berikut adalah enam poin perubahan tersebut:
1. penambahan pasal 6a
perubahan pertama terdapat pada pasal 6a yang disisipkan di antara pasal 6 dan pasal 7.
pasal baru ini mengatur tentang kemungkinan pembentukan kementerian tersendiri berdasarkan suburusan atau perincian urusan pemerintahan tertentu.
baca juga:catat, ini tugas guru bimbingan konseling sesuai undang-undang sistem pendidikan nasional 
baca juga:resmi dilantik 45 anggota dprd kabupaten muba, 10 kursi partai golkar berikut nama-namanya
pembentukan kementerian baru ini dapat dilakukan asalkan ada keterkaitan dengan ruang lingkup urusan pemerintahan yang lebih besar, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5.
hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam pembentukan kementerian yang lebih fokus pada tugas-tugas spesifik.
2. penyisipan pasal 9a
dalam revisi uu, terdapat pula penambahan pasal 9a yang mengatur bahwa presiden memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap unsur organisasi kementerian jika dibutuhkan oleh pemerintahan.
baca juga:apakah benar pns sulit dipecat? begini menurut aturan undang-undangnya
baca juga:cuma undang teman dapat saldo dana gratis hingga rp 235.000 anti ribet dan langsung cair
sebelumnya, susunan organisasi kementerian telah diatur secara rinci dalam pasal 9, namun pasal 9a memberikan presiden ruang untuk menyesuaikan organisasi kementerian dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dinamis.
3. penghapusan penjelasan pasal 10
salah satu perubahan signifikan dalam revisi uu ini adalah penghapusan penjelasan terkait jabatan wakil menteri pada pasal 10.
sebelumnya, penjelasan tersebut menegaskan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet.
baca juga:pasal anak, warga terawas musi rawas ini ribut dengan tetangga 
baca juga: terbukti bersalah melanggar pasal 285 kuhp 
penghapusan ini dilakukan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 79/puu-ix/2011 yang memberikan landasan hukum baru dalam pengaturan posisi wakil menteri di kementerian.
4. perubahan pasal 15
pasal 15 dalam uu yang lama membatasi jumlah kementerian hingga 34, namun dalam revisi uu ini, jumlah kementerian tidak lagi ditentukan dengan angka tetap.
ketentuan pasal 15 kini memberikan wewenang penuh kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
baca juga:berikut 13 ‘wajah baru’ anggota dprd kota lubuk linggau, siapakah pimpinan sementara?
baca juga:10 aplikasi kementrian kesehatan yang bisa di gunakan untuk masalah kesehatan
perubahan ini memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam struktur pemerintahan dan menyesuaikan kementerian dengan prioritas nasional yang terus berkembang.
5. perubahan judul bab vi
judul bab vi dalam uu kementerian negara juga mengalami perubahan.
sebelumnya, bab vi hanya mengatur tentang hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
baca juga:selamat! 45 anggota dprd kabupaten muba resmi dilantik, berikut nama-namanya
baca juga:sk pengangkatan anggota dprd periode 2024-2029 sedang diproses
namun, dalam revisi, judul tersebut diperluas untuk mencakup hubungan dengan lembaga nonstruktural dan lembaga pemerintah lainnya.
perubahan ini mencerminkan perluasan lingkup kolaborasi antar lembaga dalam pemerintahan untuk mendukung efektivitas kerja.
6. perubahan pasal 25
perubahan terakhir terdapat pada pasal 25 yang mengatur tentang hubungan fungsional antara kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga lainnya.
baca juga:sk pengangkatan anggota dprd periode 2024-2029 sedang diproses
baca juga:dalam rapat paripurna istimewa dprd kabupaten musi rawas presiden jokowi sampaikan ini
dalam uu sebelumnya, hanya disebutkan hubungan antara kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, namun kini ditambah dengan lembaga nonstruktural dan lembaga pemerintah lainnya.
selain itu, revisi ini memberikan presiden kewenangan untuk menentukan kedudukan dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
dengan adanya revisi ini, pemerintah diharapkan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menata dan menyesuaikan struktur kementerian dan lembaga negara sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif dalam menghadapi berbagai dinamika, baik di tingkat nasional maupun internasional.
baca juga:resmi dilantik 45 anggota dprd kabupaten muba, 10 kursi partai golkar berikut nama-namanya
baca juga:dprd tunggu eksekutif sampaikan dokumen raperda apbd perubahan 2024
dampak perubahan
pengesahan revisi uu ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di indonesia.
fleksibilitas dalam pembentukan dan pengelolaan kementerian memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan situasi global dan domestik.
selain itu, penghapusan batasan jumlah kementerian memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional.
baca juga:30 september anggota dprd kota lubuk linggau terpilih bakal dilantik, ini persiapannya
baca juga:kpu tetapkan winasta ayu duri gantikan h rodi wijaya, calih dprd kota lubuk linggau
namun, pengaturan ini juga menimbulkan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
dengan wewenang yang lebih besar untuk mengubah struktur organisasi kementerian, presiden diharapkan tetap mengutamakan kepentingan publik dan menjaga sinergi antara kementerian dan lembaga dalam mendukung kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
revisi uu kementerian negara ini diharapkan akan memperkuat pemerintahan di indonesia, memberikan ruang bagi inovasi dalam pengelolaan kementerian, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga pemerintah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan