DPRD Sumsel Sahkan Perda RTRW Provinsi Sumsel 2024-2044

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Senin , 23 Sep 2024 - 23:10

Ketua Pansus I H. Hasbi Asadiki, S.Sos, menyerahkan laporan hasil kerja pansus kepada pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H. Muchendi Mahzareki, SE, M.Si-Foto: Sekretaris-DPRD Prov. Sumsel

1. Raperda Tentang RTRW Provinsi Sumsel Tahun 2024-2044, merupakan hasil pembahasan dan penelitian Panitia Khusus I memadukan Tata Ruang Wilayah Daratan dan Wilayah Perairan Pesisir dengan luas perencanaan sebesar lebih kurang 9.477.015 hektar.

Secara administrasi terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan 4 wilayah kota di Sumsel.

2. Pembahasan dan Penelitian Panitia Khusus dilakukan secara komprehensif bersama : Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat; Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumsel; Instansi vertikal di Provinsi Sumsel seperti Kanwil Kementerian ATR / BPN Sumsel, Kanwil Kemenkumham Sumsel, Kodam II Sriwijaya, Kepolisian Daerah Sumsel, dan lain-lain.

Pemerintahan 17 Kabupaten/kota se-Sumsel; Beberapa DPRD Provinsi seperti DPRD Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Bali.

Pj Gubernur Sumsel; Elen Setiadi, SH, M.S.E, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H. Muchendi Mahzareki, SE, M.Si, Ketua Pansus I H. Hasbi Asadiki, S.Sos, MM bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumsel -Foto: Sekretaris-DPRD Prov. Sumsel

Di Jawa Barat bahkan pembahasan Raperda RTRW dilakukan selama 2 periode masa jabatan DPRD atau selama 4 tahun; Akademisi beberapa perguruan tinggi, Asosiasi, perusahaana dan unsur masyarakat.

3. Ruang Lingkup Materi Muatan RTRW Provinsi meliputi:

tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
rencana struktur ruang wilayah;
rencana pola ruang wilayah;
kawasan strategis provinsi;
arahan pemanfaatan ruang wilayah;
arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Setelah pembahasan dan penelitian Panitia Khusus I DPRD Provinsi Sumsel Raperda tentang RTRW Provinsi Sumsel Tahun 2024-2044 mengalami 267 item perubahan yang semula terdiri dari 13 Bab dan 125 pasal menjadi 13 Bab dan 122 pasal.

5. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah secara keseluruhan beserta lampirannya , Catatan Perubahan dalam penelitian dan pembahasan Panitia khusus dan dokumen lainnya kami sampaikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan Pansus.

Adapun yang menjadi Catatan Pansus I setelah melakukan Pembahasan dan penelitian yaitu:

Peraturan daerah ini nantinya agar menjadi pedoman sepenuhnya bagi pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayah Provinsi Sumsel dan menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RTRW Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah ini bukan merupakan bentuk perizinan sehingga segala sesuatu terkait perizinan atau persetujuan harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap perizinan atau persetujuan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan tepat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
Pemerintah Provinsi Sumsel untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota maupun dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.

Mengakhiri laporan Pansus I berkesimpulan dapat Menerima dan menyetujui Raperda dimaksud:

dprd sumsel sahkan perda rtrw provinsi sumsel 2024-2044                            koranlinggaupos.id - dprd provinsi sumatera selatan (sumsel) bersama pj gubernur setujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi sumsel tahun 2024-2044.
persetujuan bersama pengesahan raperda tentang rtrw provinsi sumsel tahun 2024-2044 diputuskan dalam rapat paripurna  xciv (94) dprd provinsi sumsel.
ketua pansus i, hasbi asadiki mengatakan persetujuan pengesahan raperda rtrw provinsi sumsel tahun 2024-2044 dituangkan dalam keputusan bersama antara gubernur dan pimpinan dprd provinsi  sumsel terhadap raperda rtrw di ruang rapat paripurna jumat 20 september 2024.
dijelaskan politisi partai golkar dengan telah disahkannya rtrw provinsi sumsel akan menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi (pemprov) sumsel untuk menyusun raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) sumsel tahun 2025-2030.
baca juga:anggota dprd sumsel hasbi ingatkan pemprov dan pemkot segera atasi masalah angkutan batu bara di lubuk linggau
baca juga:tapera tuai penolakan, ini tanggapan anggota dprd sumsel h suhada
"rpjmd sebagai pedoman visi misi calon kepala daerah. dan juga menjadi pedoman pembangunan kedepan," ucapnya.
lebih lanjut hasbi menjelaskan, rtrw provinsi sumsel juga menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun rtrw dan juga menjadi pedoman dalam menyusun rpjpd.
"ada yang sudah ditetapkan itu menjadi pedoman juga bagi bupati/walikota dalam menyusun rtrw untuk daerah mereka. rpjmd kabupaten/kota wajib mengacu pada rpjmd provinsi," jelasnya.
masih kata hasbi kalau pemprov sumsel mengacu pada kementerian agraria tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn).
wakil ketua dprd provinsi sumsel, h. muchendi mahzareki, se, m.si menyerahkan kesepatan bersama pengesahan raperda rtrw provinsi sumsel kepada pj gubernur sumsel; elen setiadi, sh, m.s.e, -foto: sekretaris-dprd prov. sumsel
baca juga:caleg pks, bembi perdana bakal duduki kursi dprd sumsel
baca juga:lanjutkan cita-cita dan amanah, rica novlianty menuju dprd sumsel 
diharapkan komitmen kabupaten/kota untuk menjaga kepentingan masyarakat karena bumi ini luasnya tidak bertambah justru berkurang.
manusianya pertama sedangkan ruang tidak bertambah maka perlu diatur inilah aturannya rtrw agar tidak terjadi tumpang tindih kawasan yang ada di daerah.
"kita minta kepada pemprov sumsel untuk mensosialisasikan kepada kabupaten/kota yang ada di sumsel," ucapnya.
mengenai ruang terbuka hijau (rth) juga mesti menjadi perhatian kepada daerah. di mana lokasi rth bagai daerah kabupaten/kota harus ditetapkan.
baca juga:partai golkar dan gerindra bersaing ketat rebut kursi ketua dprd sumsel
baca juga:joncik bangga, akhirnya pan dapat kursi dprd sumsel
kemudian tentang kawasan yang tidak boleh dikurangi seperti persawahan jangan alih fungsih.
kedepan kita kepingin untuk jadi swasembada pangan. tidak mungkin kita bisa mencapai swasembada pangan kalau sawahnya tidak ada.
"bagi daerah-daerah yang punya sawah harus dijaga luas wilayah kawasan sawah," jelasnya.
kemudian di rtrw itu juga diatur mengenai tempat pemakaman umum (tpu) yang disediakan oleh pemerintah.
peserta rapat paripurna pengesahan rtrw sumsel.-foto: sekretaris-dprd prov. sumsel
baca juga:dprd sumsel h suhada reses, warga mengeluhkan biaya seragam sekolah tembus rp 5 juta
baca juga:anak muda asal muara kati tpk calon dprd sumsel
"kabupaten/kota harus menyediakan tpu yang dibangun pemerintah untuk masyarakat umum," jelas.  
menurut hasbi pengesahan raperda rtrw menjadi perda provinsi sumsel merupakan 'kado terakhir' anggota dprd sumsel periode 2019-2024 kepada masyarakat sumsel.
dprd sumsel menyelesaikan raperda rtrw selama 2 tahun 7 bulan.
"alhamdulilah saya dipercaya menjadi ketua pansus i dengan didukung kawan-kawan anggota pansus dan pimpinan dprd untuk menyelesaikan raperda rtrw provinsi sumsel," tambahnya.
baca juga:cek lokasi lahan ponpes khaira ummah lubuklinggau, dprd sumsel: ini tambang rakyat, kami wajib melindungi
baca juga:perusahaan di muratara diduga tak laksanakan hak karyawan, dprd sumsel : evaluasi izinnya
rapat paripurna  xciv (94) dprd provinsi sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian panitia khusus (pansus) dprd provinsi sumsel terhadap raperda rtrw provinsi sumsel dipimpin oleh wakil ketua dprd provinsi sumsel, h. muchendi mahzareki, se, m.si, dihadiri oleh pj. gubernur sumsel; elen setiadi, sh, m.s.e, sekretaris daerah; drs. h. edward chandra, mh, sekretaris dprd provinsi sumsel; h. aprizal. s.ag, s.e, m.si, para perwakilan organisasi perangkat daerah (opd) serta tamu undangan lain.
rapat paripurna diawali dengan mendengarkan laporan pansus i yang dipimpin oleh; h. hasbi asadiki, s.sos, mm (ketua) dan dr. ir. h. syamsul bahri, mm (wakil ketua), dalam laporan laporan pansus i yang dibacakan oleh ketua pansus i.
dalam laporannya pansus i menjelaskan beberapa poin diantaranya,  waktu serta latar belakang lamanya pembahasan raperda tersebut :
1. perencanaan perubahan tata ruang wilayah provinsi sumsel dimulai tahun 2022 oleh pemerintah daerah provinsi sumsel dengan dinas pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang sebagai penanggung jawab teknis.
pj gubernur sumsel: elen setiadi, sh, m.s.e-foto: sekretaris-dprd prov. sumsel
baca juga:anggota dprd sumsel pastikan tahun depan jembatan besi dibangun permanen
baca juga:dprd tunggu eksekutif sampaikan dokumen raperda apbd perubahan 2024 
pembahasan di tingkat dprd sumsel dimulai pada maret 2023 dan dilanjutkan tahun 2024 atau 2 tahun anggaran.
2. lamanya pembahasan raperda rtrw, disebabkan adanya karakteristik khusus sebagai berikut :

luasnya wilayah perencanaan memerlukan kehati-hatian, sehingga memungkinkan pengaturan secara optimal;
adanya masalah-masalah lingkungan yang terjadi di wilayah provinsi yang memerlukan penanganan prioritas agar tidak menjadi kendala dalam upaya pengembangan wilayah, yaitu masalah kebencanaan, gambut dan lahan kritis;
proses penyusunan harus melalui suatu prosedur dan komitmen yang lengkap dan komplementer. tidak seperti pembahasan raperda pada umumnya, pembahasan raperda rtrw provinsi harus benar-benar berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral, mulai tingkat nasional dengan berbagai kementerian dan lembaga non kementerian, utamanya kementerian atr/bpn, di tingkat provinsi dengan berbagai perangkat daerah, instansi vertikal di provinsi, akademisi, asosiasi, pengusaha dan organisasi profesi sampai pada tingkat kabupaten/kota;
sinkronisasi dengan kebijakan tingkat nasional membutuhkan beberapa kali rapat koordinasi dengan instansi pusat dan terakhir rapat lintas sektoral (linsek) melibatkan total 202 orang peserta linsek guna memberikan masukan terhadap raperda rtrw provinsi sumsel tahun 2024-2024. belum lagi kegiatan lanjutannya yaitu pertemuan klinik secara face to face dengan satu persatu kementerian lembaga.
rapat-rapat  koordinasi pra linsek dan rapat koordinasi linsek, kewenangan penjadwalannya ada pada kementerian atr/bpn dan harus menunggu penjadwalan yang panjang karena kementerian atr/bpn menjadwalkan seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
sebelum dibawa ke rapat paripurna, raperda rtrw provinsi sumsel tahun 2024-2044 harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan teknis (pertek) dan persetujuan substansi (persub). persetujuan substansi baru ditandatangani menteri atr.bpn pada 13 september 2024. dan baru kita terima 17 september 2024.

selanjutnya menjelaskan poin pembahasan pansus i diantaranya:
baca juga:berikut 13 ‘wajah baru’ anggota dprd kota lubuk linggau, siapakah pimpinan sementara?
baca juga:resmi dilantik 45 anggota dprd kabupaten muba, 10 kursi partai golkar berikut nama-namanya
1. raperda tentang  rtrw provinsi sumsel tahun 2024-2044, merupakan hasil pembahasan dan penelitian panitia khusus i memadukan tata ruang wilayah daratan dan wilayah perairan pesisir dengan luas perencanaan sebesar lebih kurang 9.477.015 hektar.
secara administrasi terdiri dari 13  wilayah kabupaten dan 4 wilayah kota di sumsel.
2. pembahasan dan penelitian panitia khusus dilakukan secara komprehensif bersama : kementerian dan lembaga di tingkat pusat; mitra kerja organisasi perangkat daerah provinsi sumsel; instansi vertikal di provinsi sumsel  seperti kanwil kementerian atr / bpn sumsel, kanwil kemenkumham sumsel, kodam ii sriwijaya, kepolisian daerah sumsel, dan lain-lain.
pemerintahan 17 kabupaten/kota se-sumsel; beberapa dprd provinsi seperti dprd jawa barat, kepulauan riau, jawa timur, dan bali.
pj gubernur sumsel; elen setiadi, sh, m.s.e, wakil ketua dprd provinsi sumsel, h. muchendi mahzareki, se, m.si, ketua pansus i h. hasbi asadiki, s.sos, mm bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) provinsi sumsel -foto: sekretaris-dprd prov. sumsel
baca juga:selamat! 45 anggota dprd kabupaten muba resmi dilantik, berikut nama-namanya
baca juga:berikut 40 calon anggota dprd musi rawas terpilih yang dilantik 30 september 2024 
di jawa barat bahkan pembahasan raperda rtrw dilakukan selama 2 periode masa jabatan dprd atau selama 4 tahun; akademisi beberapa perguruan tinggi, asosiasi, perusahaana dan unsur masyarakat.
3. ruang lingkup materi muatan rtrw provinsi meliputi:

tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;  
rencana struktur ruang wilayah;
rencana pola ruang wilayah;
kawasan strategis provinsi;
arahan pemanfaatan ruang wilayah;
arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. setelah pembahasan dan penelitian panitia khusus i dprd provinsi sumsel raperda tentang rtrw provinsi sumsel tahun 2024-2044 mengalami 267 item perubahan yang semula terdiri dari 13 bab dan 125 pasal menjadi  13 bab dan 122 pasal.
baca juga:30 september anggota dprd kota lubuk linggau terpilih bakal dilantik, ini persiapannya
baca juga:kpu tetapkan winasta ayu duri gantikan h rodi wijaya, calih dprd kota lubuk linggau 
5. materi muatan rancangan peraturan daerah secara keseluruhan beserta lampirannya , catatan perubahan dalam penelitian dan pembahasan panitia khusus dan dokumen lainnya kami sampaikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan pansus.
adapun yang menjadi catatan pansus i setelah melakukan pembahasan dan penelitian yaitu:

peraturan daerah ini nantinya agar menjadi pedoman sepenuhnya bagi pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah provinsi sumsel dan menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun rtrw kabupaten/kota maupun rencana detail tata ruang (rdtr) kabupaten/kota.
peraturan daerah ini bukan merupakan bentuk perizinan sehingga segala sesuatu terkait perizinan atau persetujuan harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. setiap perizinan atau persetujuan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan tepat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
pemerintah provinsi sumsel untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan rtrw kabupaten/kota maupun dalam penyusunan rencana detail tata ruang (rdtr) kabupaten/kota.

mengakhiri laporan pansus i berkesimpulan dapat menerima dan menyetujui raperda dimaksud:
pj gubernur sumsel; elen setiadi, sh, m.s.e, wakil ketua dprd provinsi sumsel, h. muchendi mahzareki, se, m.si, ketua pansus i h. hasbi asadiki, s.sos, mm dan unsur pimpinan dprd sumsel foto bersama.-foto: sekretaris-dprd prov. sumsel
baca juga:satu calon anggota dprd terpilih mengundurkan diri, begini penjelasan kpu lubuk linggau
baca juga:pj bupati muba tanggapi saran 8 fraksi dprd muba
“akhirnya, setelah melaksanakan pembahasan dan penelitian secara seksama dan hati-hati, panitia khusus i berkesimpulan menerima dan menyetujui raperda tentang rtrw provinsi sumsel tahun 2024-2044 menjadi peraturan daerah provinsi sumsel untuk selanjutnya dilakukan persetujuan bersama antara dprd provinsi sumsel dan gubernur sumsel,” jelas juru bicara pansus i.
setelah pembacaaan laporan dilanjutkan permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada peserta rapat paripurna dan secara aklamasi seluruh peserta dapat menyetujui raperda tersebut untuk selanjutnya diproses menjadi perda:
“saya ingin menanyakan kepada peserta rapat paripurna yang terhormat, apakah raperda provinsi sumatera selatan tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sumatera selatan tahun 2024-2044, yang telah selesai pembahasan dan penelitiannya sebagaimana yang telah dilaporkan oleh  pansus i tadi, dapat disetujui menjadi peraturan daerah ?" tanya pimpinan rapat paripurna.
secara aklamasi pun seluruh peserta rapat paripurna menjawab : setuju!
pj gubernur sumsel; elen setiadi, sh, m.s.e, wakil ketua dprd provinsi sumsel, h. muchendi mahzareki, se, m.si, ketua pansus i h. hasbi asadiki, s.sos, mm bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) provinsi sumsel.-foto: sekretaris-dprd prov. sumsel
baca juga:sk pengangkatan anggota dprd periode 2024-2029 sedang diproses
baca juga:dprd gelar rapat penyampaian nota keuangan dan raperda apbd lubuk linggau tahun 2025 
kemudian persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan bersama antara gubernur dan pimpinan dprd provinsi sumsel, yang rancangannya telah dibacakan oleh sekretaris dprd provinsi sumsel; h. aprizal. s.ag, s.e, m.si, dan disetujui peserta rapat paripurna.
menutup rangkaian acara rapat paripurna setelah prosesi penandatanganan keputusan bersama peserta rapat paripurna mendengarkan pendapat akhir gubernur sumsel yang pada intinya juga berkesimpulan menyetujui dan mengapresiasi semua pihak yang ikut dalam pembahasan raperda dimaksud.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 24 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan