Ribuan Hakim Protes Gaji dan Tunjangan yang Tak Berubah Sejak 12 Tahun Lalu

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Jumat , 27 Sep 2024 - 09:01

Ribuan Hakim Protes Gaji dan Tunjangan yang Tak Berubah Sejak 12 Tahun Lalu-Tangkap Layar -

Kenaikan gaji tahunan hanya berkisar Rp 60 ribu, yang dinilai sangat kecil dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup dari tahun ke tahun.

Misalnya, hakim Golongan III A yang telah mengabdi selama 18 tahun akan mendapatkan kenaikan gaji menjadi Rp 2.909.300.

Sementara itu, hakim di Golongan III D setelah 18 tahun mengabdi akan menerima gaji sebesar Rp 3.179.100.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan gaji, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Tunjangan Jabatan Hakim

Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan jabatan yang besarnya berbeda-beda tergantung pada jabatan dan tempat mereka bertugas.

Tunjangan bagi hakim yang bertugas di pengadilan tingkat banding, seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Militer Tinggi, lebih besar dibandingkan dengan hakim di pengadilan tingkat pertama.

Misalnya, ketua atau kepala pengadilan tingkat banding mendapatkan tunjangan sebesar Rp 40.200.000 per bulan.

Wakil ketua di pengadilan yang sama mendapatkan tunjangan Rp 36.500.000, sementara hakim utama menerima Rp 33.300.000.

Di sisi lain, tunjangan bagi hakim di pengadilan tingkat pertama jauh lebih rendah.

ribuan hakim protes gaji dan tunjangan yang tak berubah sejak 12 tahun lalu                            koranlinggaupos.id- ribuan hakim di seluruh indonesia berencana menggelar aksi protes dengan cara cuti bersama selama lima hari.
langkah dari ribuan hakim ini diambil sebagai bentuk kekecewaan terhadap stagnasi gaji dan tunjangan yang mereka terima selama lebih dari satu dekade.
terakhir kali gaji dan tunjangan para hakim diperbarui adalah pada tahun 2012, melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2012 yang ditandatangani oleh presiden keenam, susilo bambang yudhoyono.
sejak saat itu, tidak ada perubahan signifikan meskipun kondisi ekonomi terus berubah dan inflasi kian meningkat.
baca juga:penganiaya kades di musi rawas menangis di hadapan hakim
baca juga:tim psc 119 muba beri layanan terbaik para kafilah dan dewan hakim mtq xxx tingkat sumsel
dasar hukum gaji hakim berdasarkan pp nomor 94 tahun 2012
pp nomor 94 tahun 2012 mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas yang diterima oleh hakim di bawah naungan mahkamah agung (ma).
dalam pp tersebut, disebutkan bahwa para hakim berhak atas berbagai macam tunjangan, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, hingga fasilitas pendukung seperti rumah dinas, transportasi, dan jaminan kesehatan.
selain itu, hakim juga mendapatkan tunjangan untuk istri atau suami, serta tunjangan anak untuk maksimal dua orang anak.
baca juga:begini keseharian mahasiswa korban lakalantas yang tabrak mobil hakim pengadilan negeri lubuklinggau
baca juga:sidang putusan oknum camat di muratara ditunda, begini penjelasan hakim
gaji pokok yang diterima oleh hakim dihitung berdasarkan masa kerja dan jenjang karier. hakim dengan pangkat terendah, yaitu golongan iii a dengan masa jabatan 0 tahun, menerima gaji pokok sebesar rp 2.064.100 per bulan.
sementara itu, hakim dengan pangkat lebih tinggi, seperti golongan iii d, menerima gaji pokok sebesar rp 2.337.300.
kenaikan gaji tahunan hanya berkisar rp 60 ribu, yang dinilai sangat kecil dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup dari tahun ke tahun.
misalnya, hakim golongan iii a yang telah mengabdi selama 18 tahun akan mendapatkan kenaikan gaji menjadi rp 2.909.300.
baca juga:sidang kasus pt mura sempurna, hakim tolak eksepsi pengacara daryadi
baca juga:hari ini sidang putusan, pgri muratara minta hakim membebaskan guru apinsa dari tuntutan pidana
sementara itu, hakim di golongan iii d setelah 18 tahun mengabdi akan menerima gaji sebesar rp 3.179.100.
hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan gaji, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
tunjangan jabatan hakim
selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan jabatan yang besarnya berbeda-beda tergantung pada jabatan dan tempat mereka bertugas.
baca juga:pelaku pembunuhan adik bupati muratara minta keringanan hukuman, begini jawaban hakim
baca juga:6 hakim mk disanksi, ini isi poin pelanggaran etik yang dilakukan anwar usman
tunjangan bagi hakim yang bertugas di pengadilan tingkat banding, seperti pengadilan tinggi dan pengadilan militer tinggi, lebih besar dibandingkan dengan hakim di pengadilan tingkat pertama.
misalnya, ketua atau kepala pengadilan tingkat banding mendapatkan tunjangan sebesar rp 40.200.000 per bulan.
wakil ketua di pengadilan yang sama mendapatkan tunjangan rp 36.500.000, sementara hakim utama menerima rp 33.300.000.
di sisi lain, tunjangan bagi hakim di pengadilan tingkat pertama jauh lebih rendah.
baca juga:aniaya istri pria asal tugumulyo dihukum ringan, ini pertimbangan hakim pengadilan negeri lubuklinggau
baca juga:ibu rumah tangga dibebaskan hakim pn lubuklinggau, jpu ajukan kasasi
ketua pengadilan kelas ia khusus mendapatkan tunjangan rp 27.000.000, sementara hakim di pengadilan kelas ii hanya menerima tunjangan sebesar rp 17.500.000 per bulan.
selain tunjangan jabatan, hakim juga berhak menerima tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan anak diberikan sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk maksimal dua orang anak.
hakim juga menerima tunjangan kemahalan yang besarnya tergantung pada lokasi mereka bertugas, namun jumlahnya tetap dianggap tidak memadai oleh para hakim.
baca juga:sidang putusan oknum camat di muratara ditunda, begini penjelasan hakim
baca juga:ini penyebab hakim pn lubuklinggau jatuhi hukum ringan pada penganiaya mantan istri
desakan untuk revisi peraturan
kondisi stagnasi ini membuat para hakim merasa kesejahteraan mereka terabaikan.
gaji dan tunjangan yang diterima saat ini dianggap tidak lagi relevan dengan situasi ekonomi terkini yang terus mengalami inflasi.
dengan biaya hidup yang semakin tinggi, para hakim mengeluhkan bahwa kenaikan gaji yang mereka terima setiap tahunnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk mencapai standar hidup yang layak.
baca juga:tim psc 119 muba beri layanan terbaik para kafilah dan dewan hakim mtq xxx tingkat sumsel
baca juga:terdakwa kasus narkoba diganjar ringan oleh majelis hakim pn lubuk linggau, jpu banding ke pengadilan tinggi 
fauzan, salah satu perwakilan hakim, menyatakan bahwa para hakim mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap pp nomor 94 tahun 2012.
menurutnya, revisi tersebut sangat penting untuk memastikan kesejahteraan para hakim yang memegang peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di indonesia.
"kami menuntut presiden republik indonesia segera merevisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012," ujar fauzan dalam pernyataannya.
rencana aksi cuti bersama selama lima hari ini adalah langkah konkrit para hakim untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan mereka.
baca juga:ini vonis hukuman hakim pengadilan tinggi palembang untuk guru apinsa muratara
baca juga:majelis hakim berang, oknum kades terbukti korupsi rp 9,6 miliar malah keluarga tak terima
meskipun belum ada kepastian apakah aksi ini akan diikuti oleh seluruh hakim di indonesia, tekanan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperhatikan tuntutan mereka.
aksi protes para hakim ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan para penegak hukum.
stagnasi gaji dan tunjangan selama lebih dari 12 tahun menunjukkan adanya ketimpangan antara beban kerja dan imbalan yang mereka terima.
dengan situasi ekonomi yang terus berkembang, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para hakim yang memegang peran krusial dalam menjaga keadilan di indonesia.
baca juga:terdakwa kasus narkoba diganjar ringan oleh majelis hakim pn lubuk linggau, jpu banding ke pengadilan tinggi 
baca juga:sidang putusan oknum camat di muratara ditunda, begini penjelasan hakim
revisi terhadap pp nomor 94 tahun 2012 menjadi langkah yang sangat dinantikan oleh para hakim untuk memperbaiki kondisi finansial mereka dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum di indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan