KPU Tetapkan 2 Metode Kampanye Ini Tahapannya

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 03 Oct 2024 - 19:58

Andri Affandi, S.Pd-Foto :-

kpu tetapkan 2 metode kampanye ini tahapannya                            lubuk linggau, koranlinggaupos.id - komisioner kpu divisi parmas dan sdm, andri affandi, s.pd mengatakan tahapan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota ada dua metode.
pertama tanggal 25 september hingga 23 november 2024 kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon.
penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan kemauan perundang-undangan yang berlaku.  
"kedua kampanye dengan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai tanggal  10-23 november 2024. tanggal 24-26 november 2024 masa tenang," katanya kepada koranlinggaupos.id, kamis 3 oktober 2024.
baca juga:pastikan kesiapan pelaksanaan pilkada pj wali kota kunjungi kantor kpu
baca juga:kpu lubuk linggau sukses laksanakan pengundian nomor urut paslon
menurutnya ketentuan kampanye diatur dalam  peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
serta keputusan komisi pemilihan umum nomor 1363 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
berdasarkan pkpu nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota disebutkan pada
pasal 5 ayat (1) kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
baca juga:kpu tunggu tanggapan masyarakat terhadap balon walikota dan wakil walikota
baca juga:hasil rdp komisi ii, pemerintah, bawaslu, kpu, dan dkpp jika kotak kosong menang 2025 pilkada lagi
ayat  (2) pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.
pasal 6 ayat (1) kampanye dilaksanakan oleh partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon. ayat (2) selain partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kampanye dapat dilaksanakan oleh gabungan partai politik peserta pemilu dan tim kampanye.
ayat (3) kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh peserta kampanye.
ayat (4) peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota masyarakat.
 baca juga:ingatkan kpu terkait verifikasi berkas balon kepala daerah
baca juga:yoppy-rustam daftarkan diri ke kpu didampingi 6.000 relawan hingga tim dan simpatisan
ayat (5) anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan kampanye: a. pasangan calon bersama dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan b. pasangan calon perseorangan, membentuk tim kampanye dan menunjuk petugas penghubung pasangan calon.
ayat (2) pembentukan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
huruf a). untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim kampanye tingkat kecamatan atau nama lain; dan
baca juga:jalin kerjasama bpjs ketenagakerjaan, kpu, bawaslu, pemkab empat lawang siap lindungi petugas pilkada 2024
baca juga:pelantikan pantarlih lubuklinggau utara ii berjalan sukses, ini harapan ketua kpu
huruf b). untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
ayat (3) tim kampanye dan petugas penghubung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh pasangan calon kepada:
a). kpu provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. kpu kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
ayat  (4) pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
a). bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota sesuai tingkatannya; dan b. kepolisian negara republik indonesia sesuai tingkatannya.
 baca juga:kpu muratara pleno daftar pemilih tetap, berikut dpt per kecamatan di muratara untuk pilkada serentak 2024 
baca juga:kpu sumsel buka pendaftaran 92.295 anggota kpps untuk pilkada serentak 2024, ini syarat dan jadwalnya
ayat (5) pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.
ayat (6) pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut pasangan calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 4 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan