Bawaslu Muratara Ingatkan Lagi Soal Netralitas Kepala Desa, Masih Nekat Ini Sanksinya

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Minggu , 06 Oct 2024 - 23:06

Komisioner Bawaslu Muratara Divisi PPPS, Farlin Addian saat menyampaikan Materi-Foto : Dokumen-Bawaslu Muratara

bawaslu muratara ingatkan lagi soal netralitas kepala desa, masih nekat ini sanksinya                            koranlinggaupos.id - bawaslu muratara kembali ingatkan asn, tni/polri hingga kepala desa dan apararur desa untuk bisa menjaga netralitas selama tahapan kampanye.
karena jika ada yang terbukti tidak menjaga netralitas, akan ada sanksi yang sudah menunggu.
hal ini disampaikan oleh komisioner bawaslu muratara divisi ppps, farlin addian minggu 6 oktober 2024.
menurut farlin, sanksi sudah diatur dalam pasal 71 dan pasal 188 uu pemilihan gubernur, dan bupati dan walikota.
baca juga:bawaslu muratara laksanakan rakor sentra gakkumdu, untuk penguatan pemahaman penanganan dugaan pelanggaran 
baca juga:bawaslu muratara buka posko pengaduan, ada pelanggaran silahkan lapor
dimana dalam pasal 71 diatur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota tni/polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
dan di pasal 188 disebut setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit rp. 600.000,00 atau paling banyak rp. 6.000.000,00.
"untuk itu disetiap kesempatan kami selalu ingatkan mereka untuk bisa menjaga netralitas selama pilkada. jangan sampai melanggar yang akgirnya dilaporkan ke bawaslu. karena jika sudah dilaporkan tentu akan kami tindaklanjuti," ungkapnya.
sejauh ini bawaslu muratara baru satu menerima laporan.
baca juga:bawaslu muratara laksanakan rakor persiapan menghadapi masa kampanye melalui media sosial dan media massa
baca juga:bawaslu muratara sudah kantongi nama oknum kades maupun asn diduga tak netral
laporan yang masuk ini tentang dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. 
"saat ini masih dalam proses kajian," jelasnya.
kedepan bawaslu berharap kepada masyarakat segera melaporkan ke mereka jika mendapati dugaan pelanggaran yang mungkin saja lepas dari pengawasan bawaslu maupun panwascam.
ia menjelaskan laporan dugaan pelanggaran disampaikan paling lama tujuh hari setelah diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.
baca juga:bawaslu muratara telusuri video yang beredar
baca juga:bawaslu muratara laksanakan rakor, ingatkan netralitas asn, kades hingga perangkat desa dan bpd 
apabila laporan disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan maka laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan laporan tidak akan terregister. 
"untuk syarat formal yakni identitas pelapor, nama dan alamat pelapor, waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan 7 hari terhitung sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran. serta kesesuaian tanda tangan dalam formil laporan dengan kartu identitas. sementara syarat materil waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian serta bukti," jelas farlin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 7 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan