Perusahaan Tidak Laksanakan Hak Karyawan, Disnaker : Kami Panggil Hari ini

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Rabu , 06 Dec 2023 - 21:26

PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT-FOTO : ILUSTRASI-

Mirisnya lagi, dengan status itu, ayah empat anak ini tak bisa mendapatkan pesangon. Ahli waris dan keluarga yang baru tahu tentang status korban yang statusnya hanya BHL mengaku kecewa.

“Sebab pihak perusahaan tidak mau memberikan pesangon pada ahli waris yang ditinggalkan. Anak almarhum ini empat. Dia sudah 10 tahun kerja. Kok statusnya hanya BHL. Bukan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu),” ungkap seorang keluarga korban.

“Karena menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 poin (3) disebutkan pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih dari tiga bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWT. Memang pernah ada tawaran perusahaan ingin menjadikan BHL ini PKWT. Tapi itu masa kerja mereka sudah bertahun-tahun, dan status PKWT yang diakui perusahaan sejak mulai pengangkatan jadi PKWT,” terang keluarga.

Menurutnya, setelah kejadian meninggalnya karyawan ini memang perusahaan melalui humas ada yang datang ke rumah duka untuk memberikan santunan.

“Kami belum bisa terima. Karena hak anak-anak/ahli aris keponakan kami yang meninggal seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak belum dipenuhi. Kalau dikalkulasi, nominalnya jauh dari yang perusahaan sanggupi sekarang,” ungkapnya.

Sampai saat ini, kata sumber ini, perusahaan masih belum mau memberikan pesangon sesuai hak yang seharusnya diterima ahli waris keponakan kami.

“Bahkan humasnya menawarkan anak korban atau istrinya untuk direkrut jadi karyawan. Bukan itu yang kami harap. Humas juga bilang sebelumnya saat ada karyawan yang meninggal, diberi santunan Rp 15 juta bisa. Ini yang membuat kami sedih. Karena belum banyak yang tahu hak karyawan sebenarnya apa sebagai pekerja. Padahal ada hak karyawan di sana yang belum ditunaikan perusahaan,” ungkapnya.(lik)

perusahaan tidak laksanakan hak karyawan, disnaker : kami panggil hari ini                            muratara, linggaupos.bacakoran.co - kepala dinas tenaga kerja (disnaker) kabupaten musi rawas utara (muratara) hasan angkat bicara terkait perusahaan yang diduga tak menjalankan hak karyawan.
“ya laporannya sudah masuk ke kami. ini jadi perhatian kami. kamis 7 desember ini pimpinan perusahaannya kami panggil. kami mau minta penjelasan mereka mengenai bhl yang sampai 10 tahun kerja tidak juga dijadikan pkwt,” terang hasan, rabu 6 desember 2023.
dari berkas yang diterima disnaker dari perusahaan tersebut, kata hasan, pkwt di perusahaan tersebut hanya ada 30-an orang. sementara 120- an orang pekerja statusnya masih buruh harian lepas atau bhl.
kata hasan, semestinya saat bhl pada 20 hari pertama kerjanya bagus, 20 hari kedua kerjanya bagus lagi, sampai 20 hari ketiga kerjanya masih bagus harusnya naik ke pkwt.
baca juga:diduga dituduh gelapkan uang, pt tapos andalan nusantara gugat pemda mura 
“ ternyata ini mereka (perusahaan,red) teledor. memang kami lihat dari laporan mereka, para bhl ini sudah diasuransikan baik lewat bpjs kesehatan maupun bpjs ketenagakerjaan. itu yang membantu keluarga maupun perusahaan. klaimnya nanti bisa dilakukan segera. ini masih proses,” ungkap hasan.
belajar dari kasus ini, kata hasan, disnaker akan memperketat pembinaan. 
“kita disnaker sifatnya melakukan pembinaan. kalau pengawas dari pengawas provinsi sumsel. kalaupun ada pelanggaran dilakukan perusahaan yang menindak pengawas dari provinsi sumsel,” terangnya.
selama ini, hasan juga menyayangkan, tak ada bhl yang melapor ke disnaker terkait keluhan ini.
baca juga:perusahaan di muratara diduga tak laksanakan hak karyawan, ahli waris menuntut
“ngga papa kalau bhl mau lapor karena ini hak mereka. kalau mereka statusnya bhl, ngga bisa dapat apa-apa. maaf kalau meninggal ngga bisa menuntut apa-apa. tapi kalau pkwt banyak dapatnya, bisa dapat tunjangan, pesangon dan sebagainya,” jelas hasan.
saat ini, kata hasan ada 72 perusahaan yang beroperasional di kabupaten muratara, itu termasuk perusahaan kecil, menengah maupun besar. dari jumlah itu 42 –nya merupakan perusahaan perkebunan dan pertambangan.
sebelumnya diberitakan, meninggalnya seorang karyawan karena kecelakaan kerja kamis 7 desember 2023 mengungkap sisi muram ketaatan perusahaan dalam melaksanakan hak karyawan. 
yang mengejutkan, meski karyawan asal desa beringin makmur 2, kecamatan rawas ilir, kabupaten musi rawas utara (muratara) ini sudah 10 tahun bekerja sebagai teknisi genset di perusahaan tersebut, namun statusnya masih buruh harian lepas (bhl).
baca juga:perusahaan di muratara diduga tak laksanakan hak karyawan, dprd sumsel : evaluasi izinnya
mirisnya lagi, dengan status itu, ayah empat anak ini tak bisa mendapatkan pesangon. ahli waris dan keluarga yang baru tahu tentang status korban yang statusnya hanya bhl mengaku kecewa.
“sebab pihak perusahaan tidak mau memberikan pesangon pada ahli waris yang ditinggalkan. anak almarhum ini empat. dia sudah 10 tahun kerja. kok statusnya hanya bhl. bukan pkwt (perjanjian kerja waktu tertentu),” ungkap seorang keluarga korban.
“karena menurut keputusan menteri tenaga kerja nomor 100 tahun 2004 poin (3) disebutkan pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih dari tiga bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi pkwt. memang pernah ada tawaran perusahaan ingin menjadikan bhl ini pkwt. tapi itu masa kerja mereka sudah bertahun-tahun, dan status pkwt yang diakui perusahaan sejak mulai pengangkatan jadi pkwt,” terang keluarga.
menurutnya, setelah kejadian meninggalnya karyawan ini memang perusahaan melalui humas ada yang datang ke rumah duka untuk memberikan santunan.
baca juga:tindaklanjut keluhan bau kandang ayam, disnakkan musi rawas peringatkan pemilik usaha
“kami belum bisa terima. karena hak anak-anak/ahli aris keponakan kami yang meninggal seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak belum dipenuhi. kalau dikalkulasi, nominalnya jauh dari yang perusahaan sanggupi sekarang,” ungkapnya. 
sampai saat ini, kata sumber ini, perusahaan masih belum mau memberikan pesangon sesuai hak yang seharusnya diterima ahli waris keponakan kami.
“bahkan humasnya menawarkan anak korban atau istrinya untuk direkrut jadi karyawan. bukan itu yang kami harap. humas juga bilang sebelumnya saat ada karyawan yang meninggal, diberi santunan rp 15 juta bisa. ini yang membuat kami sedih. karena belum banyak yang tahu hak karyawan sebenarnya apa sebagai pekerja. padahal ada hak karyawan di sana yang belum ditunaikan perusahaan,” ungkapnya.(lik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 7 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan