Siapa Pengurus NU Semua Tingkatan Jadi Kontestan Pilkada 2024 Dinonaktifkan, Ini Isi Surat PBNU

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 15:49

Siapa Pengurus NU Semua Tingkatan Jadi Kontestan Pilkada 2024 Dinonaktifkan, Ini Isi Surat PBNU-KORANLINGGAUPOS.ID-Instagram

siapa pengurus nu semua tingkatan jadi kontestan pilkada 2024 dinonaktifkan, ini isi surat pbnu                            koranlinggaupos.id - berdasarkan surat penonaktifan no.2500/pb.01/a.i.01.08/99/10/2024 tentang penonaktifan pengurus nu maka anggota pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) dinonaktifkan.
ditegaskan wasekjen pbnu, faisal saimima, ini agar seluruh warga dan pengurus nu di semua tingkatan menjadikan 9 pedoman berpolitik warga nu, ini sebagai landasan.
"seleuruh warga dan pengurus nu semua tingkatan menjadi calon tetap kepala daerah atau masuk menjadi tim pemenangan otomatis dinonaktifkan," tegas dikutip dari tirto, sabtu 12 oktober 2024.
pada surat tersebut, bagi seluruh pengurus nu semua tingkatan yang masuk dalam daftar calon tetap pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati secaraa otomatis dinon aktifakan ejak tanggal penetapan daftar calon.
baca juga:3 sesi debat 3 paslon pilkada sumatera selatan 2024, catat jadwalnya
baca juga:ketua mpr ri ahmad muzani ajak hidup sederhan, ternyata kekayaannya capai rp59 miliar
surat yang telah dikeluarkan pada senin, 7 oktober 2024 dalam sebuah surat menyampaikannya.
berikut isi surat lengkap pbnu
dalam memberikan pedoman kepada warga nu dalam menggunakan hak-hak politiknya agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab,
serta dalam rangka menjaga jati diri nu sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah
baca juga:kedua kalinya terpilih jadi anggota dprd kota lubuk linggau, yaudi siap perjuangkan aspirasi masyarakat
baca juga:64 calon kepala daerah 2024 mantan terpidana, berikut daftar nama dan partai pengusung
di tengah dinamika politik menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024,
pengurus besar nu dengan ini menyampaikan beberapa hal berikut:
1. agar seluruh warga dan pengurus nu di semua tingkatan menjadikan “sembilan pedoman berpolitik warga nu”
yang diputuskan dalam muktamar ke-28 nu tahun 1989 di pondok pesantren al-munawwir krapyak yogyakarta
baca juga:3 calon kepala daerah di sumsel mantan terpidana, data dari infopemilu.kpu.go.id
baca juga:kooperatif, pasangan sulthan penuhi panggilan bawaslu 
sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas politik masing-masing.
2. sebagai bagian dari pelaksanaan “sembilan pedoman berpolitik warga nu” tersebut,
pengurus besar nu memutuskan:
a. bahwa seluruh pengurus nu di semua tingkatan kepengurusan yang masuk dalam daftar calon tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara otomatis dinyatakan nonaktif sejak tanggal penetapan daftar calon tetap dimaksud.
baca juga:kpu mura tetapkan ada tiga kali debat kandidat 
baca juga:ditunjuk sebagai ketua dprd kota lubuk linggau sementara, ini harapan yulian effendi
b. bahwa seluruh pengurus nu di semua tingkatan kepengurusan yang masuk dalam tim kerja pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara otomatis dinyatakan nonaktif sejak tanggal penetapan oleh masing-masing tim pemenangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.
c. dalam hal pengurus yang masuk dalam daftar calon tetap sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah rais atau ketua, maka berlaku ketentuan pasal 51 ayat (4), (5), (6), dan (7) anggaran rumah tangga nu,
yang telah diatur lebih lanjut dalam peraturan perkumpulan nu nomor 12 tahun 2022 tentang rangkap jabatan
sebagaimana telah diubah dengan peraturan perkumpulan nu nomor 10 tahun 2023 tentang
baca juga:sepakat, debat paslon pilkada muratara di palembang sebanyak dua kali 
baca juga:kpu muratara tetapkan nomor urut calon bupati dan wakil bupati 2024, sepakat kampanye damai
rangkap jabatan dan peraturan pengurus besar nu nomor 04/vii/2024 tentang pedoman pelaksanaan pelarangan rangkap jabatan.
d. mekanisme penonaktifan pengurus dan pelimpahan fungsi jabatan pengurus sebagaimana dimaksud huruf a dan b
serta pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud huruf c di atas merujuk kepada peraturan perkumpulan nu nomor 11 tahun 2023
tentang pemberhentian pengurus, pergantian pengurus antar waktu, dan pelimpahan fungsi jabatan.
e. ketentuan mengenai masa nonaktif berlaku sampai dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024 selesai dilaksanakan.
3. menugaskan kepada seluruh ketua lembaga dan badan khusus pbnu, ketua umum badan otonom tingkat pusat, ketua pengurus wilayah nu,
dan ketua pengurus cabang nu untuk menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas sesuai ketentuan yang berlaku
dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada pengurus besar nu selambat-lambatnya tanggal 14 oktober 2024.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 17 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan