Bapenda Kota Lubuk Linggau Akan Menghapus 23 SPPT PBB P2 Double

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 17 Oct 2024 - 23:09

Petugas bidang pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Lubuk Linggau siap memberikan pelayanan terkait pajak. -Foto: M. Yasin-Linggau Pos

bapenda kota lubuk linggau akan menghapus 23 sppt pbb p2 double                              koranlinggaupos.id - badan pendapatan daerah (bapenda) kota lubuk linggau melakukan teliti ulang terhadap objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan  (pbb p2) tahun 2024.  
"pbb p2 yang tidak ada objek pajak dan yang dobel diajukan penghapusan," demikian kata kepala bapenda kota lubuk linggau, hendra gunawan kepada koranlinggaupos.id.  
ditambahkannya, kemudian objek pajak setelah diberikan stimulus akibat kenaikan akan dilakukan tinjau ulang.
"hasilnya nanti bisa disetujui atau tidak disetujui untuk dilakukan pengurangan. untuk pengurangan mengacu pada peraturan wali kota (perwal) nomor 21 tahun 2005 tentang pbb dan bphtb (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan)," tambahnya.
baca juga:bapenda kota lubuk linggau putihkan denda pbb p2 berlaku hingga 31 november 2024
baca juga:warga ngeluh tarif pbb tiba-tiba naik drastis, begini solusi dari bapenda lubuk linggau 
terkait  objek pajak tidak sesuai zona hendra gunawan menyebut akan dicek ulang.
"kemudian ada juga pengajuan ketidakmampuan karena sudah tidak memiliki penghasilan tetap," ucapnya.
hendra gunawan menambahkan misalnya warga menempati rumah orang tuanya atau rumah warisan.
orang tuanya kaya tapi anaknya tidak mampu maka dilakukan pengurangan.
baca juga:realisasi pad belum maksimal ini pesan pj wako untuk kepala bapenda yang baru
baca juga:kelurahan dan kecamatan di lubuklinggau bakal dapat reward khusus dari bapenda, simak ketentuannya berikut
tapi untuk melakukan pengurangan pbb harus melalui mekanisme
bapenda kota lubuk linggau fokuskan akibat kenaikan pbb p2 dan spt (surat pemberitahuan pajak terhutang) pbb p2 yang dobel. 
hendra gunawan.-foto: dokumen-linggau pos
misalnya spt atas nama suaminya kemudian ada lagi spt atas nama istrinya pada objek pajak yang  sama.
"untuk itu, kita cek titik koordinat, kalau ternyata memang objeknya sama maka kita hapuskan satu. kalau memang doble kita hapus," jelasnya.
baca juga:kabar gembira, bapenda kota lubuklinggau luncurkan program penghapusan denda pbb 
baca juga:pemkot terapkan pembayaran tpp berbasis pbb terjadi peningkatan realisasi
hendra gunawan mengaku berdasarkan laporan warga ada ada 18 spt yang double, nilainya sekitar rp 23 juta.
"spt dobel harus dihapus. nantinya kalau tidak dihapuskan akan menjadi piutang yang tidak mungkin terbayar," jelasnya.
hendra gunawan mengungkapkan sanggahan masyarakat terkait keberatan atas nilai pbb dan njop ada yang disetujui ada yang tidak disetujui.
ia menyebut spt dobel sudah dari dulu tidak dihapus. hal ini diketahui karena  warga baru melapor.
baca juga:bayar pajak tahunan kendaraan diwakilkan orang lain? begini syarat dan cara bayarnya
baca juga:5 provinsi indonesia masih buka pemutihan pajak kendaraan bermotor 2024, adakah provinsimu
"awalnya masyarakat melapor, kami sudah bayar pbb tapi ada lagi sppt pbb luas tanah sama, luas rumah sama dan lokasinya. spt satu nama suaminya satunya lagi nama istrinya. "kita tanyakan mana yang mau dihapus," ucapnya.
"namun sebelum menghapus kita survei lapangan, tidak bisa ngaku-ngaku saja. mereka harus bawa dua bukti  sppt pbb tersebut. lalu kita survei benar apa tidak sama objek pajaknya. karena terkadang lahan 2 kapling bersebelahan satu nama istri dan satu lagi nama suami," paparnya.
hendra gunawan menyebut, pbb merupakan pelimpahan dari pajak pratama.
tahun 2025 bapenda kota lubuk linggau ada program baru untuk memberikan reward kepada  wajib pajak.
baca juga:bangun rumah sendiri akan dikenakan pajak 2,4 persen mulai 2025, ini kriterianya
baca juga:3 syarat membangun rumah sendiri tak kena pajak ppn 2,4 persen
bagi objek pajak yang membayar pbb di awal akan dipotong 10 persen.
sppt pbb biasanya terbit antara bulan februari atau maret bagi yang membayar pbb di bulan tersebut diberikan potongan 10 persen.
namun untuk melaksanakan program ini akan dikonsultasikan dulu ke kementerian dalam negeri (kemendagri).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 18 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan