Mulai 18 Oktober 2024, Tiga Kelompok Produk ini Wajib Sertifikasi Halal

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Jumat , 18 Oct 2024 - 22:40

Kepala BPJPH Kemenag RI Muhammad Aqil Irham- Foto : Dok. BPJPH Kemenag RI -

Bagaimana dengan Usaha Mikro dan Kecil yang memproduksi ketiga jenis produk tersebut?

Menurut Aqil, Usaha Mikro dan Kecil masih diberikan waktu untuk mengurus perizinan dan sertifikat halal selambat-lambatnya sampai dengan 17 Oktober 2026.

Oleh sebab itu, BPJPH Kemenag RI menghimbau kepada pelaku UMK yang produknya wajib bersertifikat halal, agar segera melakukan pengajuan sertifikasi halal melalui ptsp.halal.go.id, selain itu informasi lebih lanjut terkait pengajuan sertifikat halal yang dimaksud di atas, dapat diakses melalui website halal.go.id dan atau melalui akun resmi media sosial BPJPH Kemenag RI.

Bagaimana dnegan produk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan luar negeri?

Menurut Aqil, produk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan luar negeri kewajiban bersertifikat halalnya akan ditetapkan oleh Menteri Agama paling lambat 17 Oktober 2026 setelah menyelesaikan kerja sama pengakuan saling keberterimaan sertifikat halal internasional.

Untuk mengawal implementasi kewajiban sertifikasi halal tersebut, mulai 18 Oktober 2024 BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.

Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan bahwa ketiga kelompok produk yang dihasilkan dari usaha menengah dan besar tersebut telah bersetifikat halal.

Menurut Aqil, pengawasan JPH dilaksanakan secara persuasif sesuai ketersediaan SDM Pengawas JPH di Indonesia.

“Kami juga terus mengedukasi pelaku usaha agar adaptif terhadap tren kesadaran konsumen yang semakin tinggi untuk mengkonsumsi produk halal, jadi jangan jadikan sertifikasi halal sebagai beban atau persoalan administratif saja tapi jadikan sertifikat halal sebagai nilai tambah bagi produk untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pasar,” pesan Aqil.

Ia meyakini, saat ini produk halal sudah driven by consummers, sebagai tren domestik maupun global maka jangan sampai masyarakat kita justru mengonsumsi produk halal dari luar negeri bukan dari Indonesia.

mulai 18 oktober 2024, tiga kelompok produk ini wajib sertifikasi halal                            koranlinggaupos.id - kementerian agama republik indonesia melalui badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) memastikan masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir kamis 17 oktober 2024.
dengan demikian kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan mulai 18 oktober 2024. 
sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikasi halal secara resmi diberlakukan bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah indonesia, hal itu disampaikan  kepala bpjph kemenag ri muhammad aqil irham. 
menurutnya, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal tersebut  mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah (pp) nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang menggantikan peraturan pp nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
baca juga:kemenag minta kantin madrasah juga urus sertifikasi halal
baca juga:151 produk bersertifikasi halal penamaannya bermasalah, bpjph langsung rakor dengan komite fatwa mui
tahapan pertama kewajiban sertifikat halal selama lima tahun yang dimulai sejak 17 oktober 2019 hingga 17 oktober 2024, setelahnya  kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku bagi tiga kelompok produk yang diproduksi oleh pelaku usaha baik besar maupun menengah. 
3 produk yang dimaksud, yaitu pertama, produk makanan dan minuman, kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman kemudian ketiga produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan termasuk unggas.
 aqil menegaskan, ketiga kelompok produk dari pelaku usaha menengah dan besar tersebut harus sudah bersertifikat halal mulai 18 oktober 2024 ini.
bagaimana kalau belum bersertifikat halal dan beredar di masyarakat?
baca juga:produk bernama ‘wine’ dan ‘tuak’ dapat sertifikat halal? begini penjelasan bpjph kemenag ri 
baca juga:ingin mengurus sertifikasi halal tidak mesti ke kemenag
jika 3 jenis produk tadi beredar dan belum bersertifikat, maka akan ada sanksinya. 
sanksi yang dimaksud berupa penarikan produk dari peredaran serta peringatan tertulis.
bagaimana dengan usaha mikro dan kecil yang memproduksi ketiga jenis produk tersebut?
menurut aqil, usaha mikro dan kecil masih diberikan waktu untuk mengurus perizinan dan sertifikat halal selambat-lambatnya sampai dengan 17 oktober 2026.
 baca juga:tuak, beer, wine hingga tuyul diklaim telah bersertifikasi halal, fatwa mui sudah jelas
baca juga:saus cabai produk kwt sukakarya sudah bersertifikat halal 
oleh sebab itu,  bpjph kemenag ri menghimbau kepada pelaku umk yang produknya wajib bersertifikat halal, agar segera melakukan pengajuan sertifikasi halal melalui ptsp.halal.go.id, selain itu informasi lebih lanjut terkait pengajuan sertifikat halal yang dimaksud di atas, dapat diakses melalui website halal.go.id dan atau  melalui akun resmi media sosial bpjph kemenag ri.
bagaimana dnegan produk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan luar negeri?
menurut aqil, produk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan luar negeri kewajiban bersertifikat halalnya akan ditetapkan oleh menteri agama paling lambat 17 oktober 2026 setelah menyelesaikan kerja sama pengakuan saling keberterimaan sertifikat halal internasional.
untuk mengawal implementasi kewajiban sertifikasi halal tersebut, mulai 18 oktober 2024  bpjph melaksanakan pengawasan jaminan produk halal (jph) di seluruh indonesia, termasuk di sumatera selatan. 
baca juga:awas salah pilih, ini 4 produk susu formula asli indonesia yang bukan pro israel dan halal dikonsumsi
baca juga:berikut cara mengurus sertifikasi halal gratis di bpjph kemenag musi rawas
pengawasan itu dilakukan untuk memastikan bahwa ketiga kelompok produk yang dihasilkan dari usaha menengah dan besar tersebut telah bersetifikat halal. 
menurut aqil, pengawasan jph dilaksanakan secara persuasif sesuai ketersediaan sdm pengawas jph di indonesia.
“kami juga terus mengedukasi pelaku usaha agar adaptif terhadap tren kesadaran konsumen yang semakin tinggi untuk mengkonsumsi produk halal, jadi jangan jadikan sertifikasi halal sebagai beban atau persoalan administratif saja tapi jadikan sertifikat halal sebagai nilai tambah bagi produk untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pasar,” pesan aqil.
ia meyakini, saat ini produk halal sudah driven by consummers, sebagai tren domestik maupun global maka jangan sampai masyarakat kita justru mengonsumsi produk halal dari luar negeri bukan dari indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 19 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan