Marak Skincare Abal-abal dan Overclaim, Ronny Syafri: BPOM Tindak Tegas Mafia Skincare

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Jumat , 25 Oct 2024 - 22:50

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau, Ronny Syafri, M.Si., Apt. -Foto : Dokumen Pribadi-

marak skincare abal-abal dan overclaim, ronny syafri: bpom tindak tegas mafia skincare                            koranlinggaupos.id - akhir-akhir ini dunia per-skincare-an sedang tidak baik-baik saja.
masyarakat dibuat bingung dengan pemberitaan terkait skincare yang berbahaya, abal-abal hingga overclaim.
terkait pengawasan kosmetik,  kepala loka pom di kota lubuklinggau, ronny syafri, m.si., apt menegaskan jika loka pom di kota lubuklinggau selalu melakukan pengawasan rutin di sarana distribusi kosmetik.
"kami juga melakukan sampling kosmetik di setiap bulannya. sampel dikirim ke laboratorium regional sumatera dan hasilnya dilaporkan ke bpom pusat untuk di tindaklanjuti ke pelaku usaha. ini sebagai bentuk pengawasan kami agar tidak beredarnya skincare yang berbahaya, abal-abal hingga overclaim. untuk skincare belum ada temuan sejauh ini di wilayah pengawasan loka pom di kota lubuklinggau," ungkapnya, kemarin.
baca juga:skincare etiket biru berbahaya untuk kulit, bpom berikan tindakan tegas
baca juga:6 daftar produk implora murah kualitas mewah, brand lokal indonesia yang bpom
berkaitan dengan mafia skincare, ronny menegaskan jika bpom sudah melakukan tindakan tegas. 
ia menjelaskan melalui bpom sudah mengeluarkan penjelasan publik nomor hm.01.1.2.10.24.65 tanggal 11 oktober 2024 tentang hasil pengawasan dan tindak lanjut bpom terhadap pemberitaan mafia skincare.
"bpom menegaskan telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dan telah melakukan pengawasan terhadap sarana/perusahaan/individu yang diindikasikan melakukan pelanggaran di bidang kosmetik tersebut.berdasarkan hasil pengawasan tersebut, ditemukan pelanggaran berulang yang bersifat sistemik sehingga menimbulkan risiko penurunan mutu yang mempengaruhi keamanan produk," jelasnya.
terhadap pelanggaran tersebut, bpom telah memberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi kosmetik dan penutupan sementara akses pengajuan notifikasi.
baca juga:bpom angkat bicara soal mafia skincare, berikan sanksi ke pelaku produk kecantikan yang melanggar
baca juga:sejumlah anak sd keracunan, begini penjelasan bpom lubuklinggau
sanksi tersebut diberlakukan untuk jangka waktu 30 hari kerja dan sampai tindakan perbaikan dan pencegahan (corrective action preventive action) telah dinyatakan selesai.
saat ini, bpom masih melakukan investigasi dan penelusuran lebih lanjut sebagai upaya penindakan untuk penegakkan hukum. apabila ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran pidana, maka akan dilakukan proses penyidikan (pro justitia) dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
berdasarkan pasal 435 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak rp5 miliar.
bpom telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap pelanggaran produksi dan peredaran kosmetik berupa intensifikasi pengawasan, penindakan untuk penegakan hukum, serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan tenaga medis.
baca juga:wujudkan pasar pangan aman berbasis komunitas, bbpom sumsel lakukan penyuluhan komunitas pasar di tugumulyo
baca juga:5 rekomendasi skincare lokal bpom untuk flek hitam dengan harga murah dan kualitas mewah, buruan coba
bpom juga melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk melalui kampanye nasional yang berkolaborasi dengan lintas sektor terkait.
bpom senantiasa menjaga integritas dan akan bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran produksi dan peredaran kosmetik.
"bpom juga mengimbau masyarakat untuk cerdas dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan termasuk kosmetik. selalu ingat “cek klik” (cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa). informasi produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar dapat dicek melalui laman https://cekbpom.pom.go.id/ atau aplikasi bpom mobile. dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada bpom atau penegak hukum apabila memiliki informasi atau mencurigai adanya pelanggaran produksi dan peredaran kosmetik. laporan kepada bpom dapat dilakukan melalui contact center halobpom 1500533 atau unit layanan pengaduan konsumen (ulpk) balai besar/balai/loka pom di seluruh indonesia," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 26 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan