Upah Minimum Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Tunggu Keputusan Provinsi

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Rabu , 06 Nov 2024 - 17:53

Plt Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek, Dahri Iskandar.-Foto: M. Yasin-Linggau Pos

KORANLINGGAUPOS.ID - Kota Lubuk Linggau tidak ada Dewan Pengupahan.

Sehingga tidak bisa menetapkan upah minimum sendiri harus menginduk ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Lubuk Linggau, H Tamri melalui Plt Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek, Dahri Iskandar mengatakan bahwa mengenai upah minimum tahun 2025 akan dibahas Disnaker Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

Sesuai dengan aturan yang berlaku penetapan UMP daerah di tingkat Provinsi akan dilaksanakan tanggan 21 November tahun berjalan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan.

"Sementara itu untuk ditingkat kabupaten/kota tanggal 30 November," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Rabu 6 November 2024.

Dijelaskannya Kota Lubuk Linggau tidak bisa menetapkan sendiri UMP tapi mengikuti Provinsi Sumsel karena Kota Lubuk Linggau belum ada Dewan Pengupahan.

"Kenapa Dewan Pengupahan tidak ada, karena salah satu unsur untuk membentuk Dewan Pengupahan belum terpenuhi karena harus ada unsur dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) di Kota Lubuk Linggau belum ada APINDO," jelasnya.

Kemudian unsur lainnya anggota Dewan Pengupahan Serikat Pekerja dan unsur Pemerintah.

Di Kota Lubuk Linggau ada serikat pekerja tapi kurang aktif.

"Jadi kita masih menginduk di provinsi UMP. Kita tunggu tanggal 21 November," ucapnya.

upah minimum kota lubuk linggau tahun 2025 tunggu keputusan provinsi                            koranlinggaupos.id - kota lubuk linggau tidak ada dewan pengupahan.
sehingga tidak bisa menetapkan upah minimum sendiri harus menginduk ke provinsi sumatera selatan (sumsel).   
kepala dinas tenaga kerja (disnaker) kota lubuk linggau, h tamri melalui plt kabid hubungan industrial dan jamsostek, dahri iskandar mengatakan bahwa mengenai upah minimum tahun 2025 akan dibahas disnaker provinsi sumatera selatan (sumsel)
sesuai dengan aturan yang berlaku penetapan ump daerah di tingkat provinsi akan dilaksanakan tanggan 21 november tahun berjalan untuk upah minimum provinsi (ump) tahun depan.
baca juga:ump 2025 bakal diumumkan besok 7 november 2024, segini bocorannya
baca juga:ump sumsel 2025 diprediksi naik, akhir november bakal diumumkan
"sementara itu untuk ditingkat kabupaten/kota tanggal 30 november," katanya kepada koranlinggaupos.id, rabu 6 november 2024.
dijelaskannya kota lubuk linggau tidak bisa menetapkan sendiri ump tapi mengikuti provinsi sumsel karena kota lubuk linggau belum ada dewan pengupahan.
"kenapa dewan pengupahan tidak ada, karena salah satu unsur untuk membentuk dewan pengupahan belum terpenuhi karena harus ada unsur dari apindo (asosiasi pengusaha indonesia) di kota lubuk linggau belum ada apindo," jelasnya.
kemudian unsur lainnya anggota dewan pengupahan serikat pekerja dan unsur pemerintah.
baca juga:lengkap daftar kenaikan ump di 38 provinsi, mulai dari tertinggi hingga terendah
baca juga:pengumuman: ump 2025 bulan depan bakal naik benarkah? ini bocorannya
di kota lubuk linggau ada serikat pekerja tapi kurang aktif.
"jadi kita masih menginduk di provinsi ump. kita tunggu tanggal 21 november," ucapnya.  
namun demikian walaupun menginduk dengan provinsi sumsel ump yang ditetapkan provinsi tetap melalui proses penetapan surat keputusan (sk) wali kota lubuk linggau.
"surat dari provinsi sumsel dibuat surat edaran wali kota. paling lambat tanggal 30 november sudah keluar, untuk diberlakukan tahun 2025," ucapnya.
baca juga:ini daftar rincian ump 2024 di 5 provinsi sumbagsel
baca juga:ump 2024 masing-masing provinsi, berikut perbandingan ump di sumatera, jawa, kalimantan 
menurutnya tidak hanya kota lubuk linggau yang tidak punya dewan pengupahan, tapi sejumlah daerah di porvinsi sumsel juga tidak ada dewan pengupah.
diantaranya kabupaten empat lawang dan sebagainya.
menurutnya ada kelebihan dan kekurangan jika ada dewan pengupah. kelebihannya bisa menentukan sendiri upah minimum daerah.
"kalau kita bisa menentukan upah minimum daerah syaratnya harus lebih tinggi dari ump, walaupun hanya rp 1," jelasnya.
baca juga:umk 2024 lubuklinggau tinggi dibandingkan ump di jambi, sumbar, sumut, lampung dan bengkulu
baca juga:jakarta ump 2024 tertinggi, ump sumsel lihat daftar ump di indonesia berikut ini 
ump kota lubuk linggau tahun 2024 rp 3.456.000.
ia menyebut kalau terlalu tinggi upah minimum juga tidak bagus akan merugikan pengusaha.
kalau telalu rendah merugikan tenaga kerja.
"jadi yang bagus itu yang sesuai dengan daerah," sebutnya.
baca juga:ump 2024 sumsel, bengkulu dan jambi naik, gubernur tetapkan besarannya segini
baca juga:upah guru honorer bakal naik 2025, segini nominalnya
di kota lubuk linggau ini yang dominan usaha mikro kecil menengah (umkm).
sementara itu belum ada pengecualian untuk umkm sehingga boleh di bawah ump berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.
"tapi sebaiknya minimal setengah lah ke atas dari total ump," ungkap.
ia menyebut sebenarnya ump berlaku untuk pekerja yang baru bekerja di bawah 1 tahun kalau sudah diatas 1 tahun harusnya gaji berjenjang.
baca juga:perusahaan telat membayar upah karyawan? ini aturannya uu cipta kerja jika upah karyawan telat dibayar
baca juga:pengecualian upah minimum bagi pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil 
"jadi ump itu bukan selamanya tapi berjenjang ada kenaikan," paparnya.
jumlah usaha di kota lubuk linggau mencapai 800-an. namun usaha tersebut sebagian besar umkm seperti usaha ayam geprek, teh jumbo dan sebagainya.
kalau perusahan besar yang jumlah karyawan diatas 100 orang itu sedikit sekali sekitar 10 perusahan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 6 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan