BRI Apresiasi Peraturan Pemerintah Penghapusan Kredit Macet untuk UMKM

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Kamis , 07 Nov 2024 - 10:39

BRI Apresiasi Peraturan Pemerintah Penghapusan Kredit Macet untuk UMKM-Tangkap Layar -

bri apresiasi peraturan pemerintah penghapusan kredit macet untuk umkm                            koranlinggaupos.id- pt bank rakyat indonesia (persero) tbk (bri) menyambut baik diterbitkannya peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024 yang mengatur penghapusan piutang macet untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
aturan ini menjadi landasan hukum bagi bank-bank bumn, termasuk bri, untuk menghapus tagih kredit macet yang tertunda pada segmen umkm.
direktur bisnis mikro bri, supari, mengungkapkan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah dalam mengeluarkan pp ini.
ia menambahkan bahwa bri kini tengah menunggu salinan resmi pp tersebut untuk menyusun kebijakan internal yang sesuai agar dapat segera diimplementasikan.
baca juga:menjangkau hingga pelosok desa, agen brilink empat lawang berikan kemudahan bertransaksi keuangan 
baca juga:catat! 3 kriteria 1 juta umkm hingga petani dapat penghapusan utang dari prabowo
dengan adanya kebijakan ini, umkm yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam (blacklist) namun memiliki potensi usaha, kini dapat kembali mengakses pembiayaan untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha mereka.
supari berharap kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi pelaku umkm, serta menjadi peluang baru bagi bri untuk pertumbuhan yang lebih besar.
bri optimis bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan akan mendorong kemajuan pelaku usaha dan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.
kriteria penghapusan kredit macet
baca juga:indeks bisnis umkm bri triwulan iii 2024: ekspansi bisnis umkm melambat, perlu penguatan daya beli
baca juga:tingkatkan daya saing, bri peduli gelar pelatihan dan sertifikasi halal umkm dari berbagai daerah
pp 47/2024 mengatur bahwa kredit macet yang bisa dihapus meliputi umkm yang bergerak di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta sektor lainnya seperti industri kreatif, mode atau busana, dan kuliner.
namun, tidak semua umkm berhak mendapatkan penghapusan kredit.
hanya umkm yang kreditnya sudah terlebih dahulu dihapus dari buku bank yang dapat mendapat manfaat dari kebijakan ini.
selain itu, terdapat batasan nilai kredit yang dapat dihapus.
untuk badan usaha, kredit macet yang dapat dihapus adalah yang tercatat mencapai rp 500 juta, sementara untuk perorangan, nilai maksimal yang dapat dihapus adalah rp 300 juta.
baca juga:bri dan mitra terus dorong umkm bisa naik kelas lewat smestatalk
baca juga:umkm makin keren masuk pasar global, buruan daftar bri umkm expo 2025
dengan kebijakan ini, pelaku umkm yang nama kreditnya sudah dibersihkan di slik ojk dapat kembali mengajukan pinjaman di bank.
penghapusan kredit macet ini diharapkan dapat membuka kembali peluang bagi pelaku umkm yang memiliki potensi untuk berkembang namun terkendala masalah kredit.
kebijakan ini diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di indonesia, sekaligus mendorong kemajuan umkm sebagai pilar ekonomi rakyat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 7 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan