BPN Musi Rawas Gandeng Kejaksaan Negeri dan Kepolisisan Gelar Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Kamis , 14 Nov 2024 - 15:24

Cegah Kasus Pertanahan BPN Musi Rawas Gelar Sosialisasi Pencegahan -KORANLINGGAUPOS.ID-Foto : Dhaka R Putra

bpn musi rawas gandeng kejaksaan negeri dan kepolisisan gelar sosialisasi pencegahan kasus pertanahan                            koranlinggaupos.id - dalam rangka pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, kantor pertanahan nasional kabupaten musi rawas menggelar sosialisasi pencegahan kasus pertanahan kantor pertanahan kabupaten musi rawas tahun 2024, kamis 14 november 2024.
kegiatan sosialisasi dibuka kepala kantor bpn kabupaten musi rawas, eko suratmoko, a.ptnh, m.m dilaksanakan di ruang rapat kantor pertanahan nasional kabupaten musi rawas.
narasumber dalam sosialiasasi ini dari kejaksaan negeri (kejari) musi rawas diwakili kasubsi i intel dodi wijaya dan kanit pidsus polres musi rawas, ipda niko rosbarinto sh.
hadir juga dari perwakilan dinas perumahan dan pemukiman (disperkim) kabupaten musi rawas, lurah hingga kepala desa (kades) di musi rawas.
baca juga:bpn musi rawas siap terbitkan sertifikat tanah digital
baca juga:kepala kantor atr/bpn musi rawas perkuat sinergisitas bersama polres musi rawas
kepala kantor bpn kabupaten musi rawas, eko suratmoko mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah adanya permasalahan pertanahan di kabupaten musi rawas.
"kegiatan sosialisasi kepada kades-kades yang ada di musi rawas, karena kades memiliki peren penting dalam hadirnya surat tanah, dan kondisi tanah di wilayah masing," ungkapnya.
peran kades ini dilanjutkannya, untuk menyampaikan dan himbauan kepada masyarakat yang memiliki tanah untuk menjaga dan pengawasan tanah masing-masing.
hal ini dimungkinkan agar tidak terjadi permasalahan, yang perlu diperhatikan dengan pemasangan patok hingga batas tanah yang benar.
baca juga:pemkot lubuklinggau desak bpn ukur ulang taman olahraga silampari, ada apa?
baca juga:atr/bpn musi rawas terapkan sertifikat tanah elektronik, hanya barcode dan lembar kertas, ini penjelasannya
"selain itu kades ber peran dalkam menyampaikan ke masyarakat proses yang benar jual beli pertanahan, tertib administrasi pertanahan, dan antisipasi potensi konflik pertanahan hingga melibatkan mafia tanah," jelasnya.
sosialisasi ini langkah proaktif bpn, kejaksaan, kepolisian dan pemerintah desa dalam melindungi hak-hak masyarakat atas tanah, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
"tentu dengan ini perlunya data atau tertib administrasi pertanahan dari pemerintah desa, untuk menghindari konflik kemudian harinya," tegasnya.
sosialisasi ini penting diungkapkannya, karena pencegahan selalu lebih baik daripada menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.
baca juga:pelayanan elektronik di kantor bpn lubuklinggau meningkat 15,6 persen
baca juga:tahun ini target ptsl bpn kabupaten musi rawas 4 ribu persil
"pencegahan ini upaya meminimalisir adanya konflik, apalagi jika terjadi sengketa maka akan biasanya memakan waktu, biaya, dan energi yang besar," ungkapnya.
ia berharap sosialisasi ini mampu menekan terjadinya permasalahan sengketa di kabupaten musi rawas.
"upaya ini tidak hanya sampai hanya disosialisasi saja, tentu kita disi butuh kerjasam dan bersinergi untuk pencegahan kasuh pertanahan ini," tambahnya.
sementara  kasubsi i intel kejaksaan negeri musi rawas, dodi wijaya menyampaikan kegiatan ini dari bpn musi rawas dan kejaksaan sebagai narasumber, dan dari polres musi rawas.
baca juga:50 sertifikat tanah digadai ke rentenir di lubuklinggau, bpn muratara : yang ketahuan baru 8
baca juga:skema subsidi energi tepat sasaran menteri esdm bahlil lahadalia ungkap bocoran tiga opsi baru
"tentu kejaksaan mendukung sosialisasi pencegahan kasus pertanahan kantor pertanahan kabupaten musi rawas 2024 ini dan mendorong sinergisitas stakeholder terkait," ungkap dodi.
kegiatan sosialisasi ini disampaiknya, tentu harus dilakukan dan didukung, dan dari kejaksaan sepakat mafia tanah ini harus diberantas.
"sehingga, dengan begitu jika terjadi permasalahan atau kasus-kasus pertanahan bisa diselesaikan sebagai mestinya," ungkapnya.
ia mengharapkan tetap jalin sinergi bpn dan pemerintah desa, baik dalam sengketa tanah atau penguasaan hak atas tanah masyarakat.
"jadi masyarakat yang memiliki hak atas tanah didukung stakeholder dan ketentuan yang berlaku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 15 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan