PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai 2025, Ini Daftar Lengkap Barang dan Jasa yang Bebas Pajak

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Jumat , 15 Nov 2024 - 11:21

PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai 2025, Ini Daftar Lengkap Barang dan Jasa yang Bebas Pajak-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kenaikan PPN sebelumnya, yang pada April 2022 naik dari 10 persen menjadi 11 persen.

Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan beberapa barang dan jasa yang tetap bebas dari PPN.

Barang dan jasa yang tidak dikenai PPN ini berfokus pada kebutuhan pokok dan sektor penting yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Berikut rincian barang dan jasa yang tidak terkena PPN berdasarkan UU HPP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2017.

Barang dan Jasa yang Bebas PPN 12 Persen

1. Berdasarkan UU HPP Pasal 4A

1. Makanan dan Minuman di Tempat Umum

Makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, rumah makan, dan warung makan tidak dikenai PPN.

Ini termasuk makanan yang dikonsumsi di tempat, dibawa pulang, atau disediakan melalui jasa katering.

Pajak untuk jenis ini masuk ke kategori pajak daerah.

ppn naik jadi 12 persen mulai 2025, ini daftar lengkap barang dan jasa yang bebas pajak                            koranlinggaupos.id-  mulai 1 januari 2025, tarif pajak pertambahan nilai (ppn) akan naik menjadi 12 persen, sesuai amanat undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kenaikan ppn sebelumnya, yang pada april 2022 naik dari 10 persen menjadi 11 persen.
namun, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan beberapa barang dan jasa yang tetap bebas dari ppn.
barang dan jasa yang tidak dikenai ppn ini berfokus pada kebutuhan pokok dan sektor penting yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
berikut rincian barang dan jasa yang tidak terkena ppn berdasarkan uu hpp dan peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 116 tahun 2017.
baca juga:3 syarat membangun rumah sendiri tak kena pajak ppn 2,4 persen
baca juga:kppn lubuklinggau gelar evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 2024, beri reward puluhan satker
barang dan jasa yang bebas ppn 12 persen
1. berdasarkan uu hpp pasal 4a
1. makanan dan minuman di tempat umum
makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, rumah makan, dan warung makan tidak dikenai ppn.
ini termasuk makanan yang dikonsumsi di tempat, dibawa pulang, atau disediakan melalui jasa katering.
pajak untuk jenis ini masuk ke kategori pajak daerah.
baca juga:hut ke-50 ppni, pj wali kota lubuklinggau : kita upayakan peningkatan kesejahteraan perawat
baca juga:ini harapan pc ipnu dan ippnu tentang pemimpin muba kedepan
2. uang dan emas batangan
uang tunai, emas batangan untuk cadangan devisa negara, serta surat berharga juga dikecualikan dari ppn.
3. jasa keagamaan
seluruh jasa yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan, seperti pernikahan, ibadah, dan kegiatan keagamaan lainnya, termasuk kategori bebas pajak.
4. jasa kesenian dan hiburan
jasa hiburan yang sudah menjadi objek pajak daerah, seperti konser, pertunjukan seni, dan kegiatan serupa, tidak dikenakan ppn tambahan.
baca juga:lapas lubuk linggau raih 3 penghargaan dari kppn
baca juga:pengadilan negeri buka lowongan kerja ppnpn mei 2024, untuk lulusan sma/smk sederajat!
5. jasa perhotelan
penyewaan kamar hotel atau ruangan acara dalam hotel juga dibebaskan dari ppn, karena sudah menjadi objek pajak daerah.
6. jasa penyediaan tempat parkir
tempat parkir yang dikelola oleh pengusaha atau pemilik juga tidak dikenakan ppn, karena sudah termasuk dalam pajak daerah.
7. jasa pemerintahan
pelayanan publik oleh pemerintah, seperti pembuatan paspor, kartu identitas, atau dokumen lainnya, juga masuk kategori bebas ppn.
baca juga:kppn lubuklinggau gelar evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 2024, beri reward puluhan satker
baca juga:3 syarat membangun rumah sendiri tak kena pajak ppn 2,4 persen
8. jasa boga atau katering
katering yang menyediakan makanan dan minuman untuk acara juga bebas dari tarif ppn ini.
2. berdasarkan pmk nomor 116/2017
pemerintah juga mengatur barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan ppn, di antaranya:
1. beras dan gabah: semua jenis beras, baik yang disosoh, dikilapkan, atau setengah giling.
2. jagung: termasuk pipilan, pecahan, kecuali bibit.
3. sagu: dalam bentuk empulur, tepung, atau bubuk.
baca juga:2 petugas lapas narkotika kelas iia muara beliti bimbingan teknis bidang sppn 2024, ini gunanya kegiatan ini??
baca juga:hut ke-50 ppni, pj wali kota lubuklinggau : kita upayakan peningkatan kesejahteraan perawat
4. kedelai: berkulit, pecah, selain benih.
5. garam konsumsi: baik beryodium maupun tanpa yodium.
6. daging: segar, tanpa proses pengolahan atau pengawetan.
7. telur: dalam bentuk segar, tanpa diasinkan atau diawetkan.
8. susu perah: tanpa bahan tambahan gula atau lainnya.
9. buah-buahan segar: seperti apel, jeruk, dan mangga.
10. sayuran segar: dicuci, dicacah, atau dibekukan.
baca juga:3 syarat membangun rumah sendiri tak kena pajak ppn 2,4 persen
baca juga:ini harapan pc ipnu dan ippnu tentang pemimpin muba kedepan
11. ubi-ubian: singkong, kentang, atau ubi jalar.
12. bumbu-bumbuan segar: rempah seperti jahe, kunyit, dan lada.
13. gula konsumsi kristal putih: dari tebu tanpa pewarna tambahan.
kenaikan ppn menjadi 12 persen diproyeksikan akan meningkatkan pendapatan negara, namun berpotensi menambah beban masyarakat, terutama pada barang dan jasa yang dikenai pajak.
oleh karena itu, pengecualian ppn pada barang kebutuhan pokok dan sektor penting menjadi langkah pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah.
baca juga:gerak geriknya mencurigakan di depan kppn lubuklinggau
baca juga:pengadilan negeri buka lowongan kerja ppnpn mei 2024, untuk lulusan sma/smk sederajat!
kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dengan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat.
dengan begitu, roda perekonomian diharapkan tetap berjalan lancar, tanpa membebani lapisan masyarakat yang rentan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 15 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan