98,64 Persen Warga Kabupaten Mura Tercover BPJS, 79.782 Warga Ditanggung Pemkab Mura

Reporter: APRI YADI |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Selasa , 19 Nov 2024 - 19:19

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Mura), drg Maya Kesuma -Foto: ISTIMEWA-

Dijelaskan, untuk PBPU Pemda terus bertambah setiap tahunnya dan kedepannya bakal terus bertambah dengan fokus untuk ibu hamil, ODGJ, Stunting dan penderita penyakit kronis serta masyarakat lainnya yang lagi butuh bantuan.

“Untuk Kabupaten Mura juga sudah UHC dengan 98 persen dari total jumlah penduduk sudah tercover BPJS, dimana untuk Kabupaten Mura sudah melebihi yakni 98,64 persen," ungkap Arinanda.

Selain itu di persetengahan tahun 2022 kemarin BPJS tidak mengeluarkan kartu lagi, jadi sekarang bagi warga yang ingin berobat cukup membawa KTP, kalau bagi yang belum terdaftar dengan membawa surat keterangan tidak

mampu yang dimintah kepada Desa dan Kelurahan. Selain itu photocopy KK.

Ditambakan Arinanda jadi tujuan dari JKN Kis atau pelayanan kesehatan gratis dilakukan guna mempermudah rakyat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena Bupati Mura tidak ingin lihat warga kalau

berobat dengan alasan tidak punya uang.

98,64 persen warga kabupaten mura tercover bpjs, 79.782 warga ditanggung pemkab mura                            musi rawas, koranlinggaupos.id - saat ini sebanyak 79.782 warga kabupaten musi rawas (mura) yang tidak mampu, sudah punya bpjs. mereka sudah masuk sebagai peserta  jaminan kesehatan nasional (jkn) kategori
peserta bukan penerima upah (pbpu), yang biayanya ditanggung oleh pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas (mura). 
saat di bincangi koranlinggaupos.id, rabu 20 november 2024, kepala dinas kesehatan kabupaten mura, drg maya kesuma melalui kabid pelayanan kesehatan (yankes) dr arinanda kurniawan menjelaskan bpjs dengan
program jaminan kesehatan nasional (jkn) untuk segementasi peserta jkn ada beberapa jenis.
baca juga:pemkab musi rawas resmikan kampung reforma agraria
baca juga:pemkab musi rawas adakan sosialisasi dan bimtek active directory
ada yang dibiayai oleh apbn yakni program bantuan iuran jaminan kesehatan (pbi jk), ada yang biayai pemerintah daerah peserta bukan penerima upah (pbpu) serta ada juga pbpu mandiri yang dibayar secara mandiri.
sedangkan asn dan pensiunan ditanggung oleh pemerintah kabupaten mura.
dijelaskan arinanda, penerima pbi jk dari apbn merupakan individu atau keluarga yang berpenghasilan rendah dan telah diidentifikasi melalui survei bpjs dan divalidasi oleh kementerian sosial. penerima pbi jk harus terdaftar
dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) yang digunakan sebagai acuan bagi penerima bantuan di indonesia.  
baca juga:bangga, 2 pegawai pemkab musi rawas juara kompetisi konstruksi tingkat nasional
baca juga:pemkab musi rawas peringati hari pahlawan 2024, ‘ teladani pahlawanmu cintai negerimu’ 
“yang pasti warga miskin yang terdaftar di dtks yang diambil dari kementerian sosial “ ucap arinanda sapaanya.
untuk kabupaten mura yang menerima pbi jk ada 227.032 orang. sedangkan pbpu pemda mura ada 79.782 warga mura yang mendaftar berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan dan sekarang berobat hanya menggunakan ktp saja.
dijelaskan, untuk pbpu pemda terus bertambah setiap tahunnya dan  kedepannya bakal terus bertambah dengan fokus untuk ibu hamil, odgj, stunting dan penderita penyakit kronis serta masyarakat lainnya yang lagi butuh bantuan.
“untuk kabupaten mura juga sudah uhc dengan 98 persen dari total jumlah penduduk sudah tercover bpjs, dimana untuk kabupaten mura sudah melebihi yakni 98,64  persen," ungkap arinanda.
baca juga:tingkatkan penerimaan pajak daerah, pemkab musi rawas tandatangani perjanjian kerjasama dengan pemprov sumsel
baca juga:jelang pilkada 2024, pemkab musi rawas gelar penandatangan pakta integritas netralitas asn 
selain itu di persetengahan tahun 2022 kemarin bpjs tidak mengeluarkan kartu lagi, jadi sekarang bagi warga yang ingin berobat cukup membawa ktp, kalau bagi yang belum terdaftar dengan membawa surat keterangan tidak
mampu yang dimintah kepada desa dan kelurahan. selain itu photocopy kk. 
ditambakan arinanda jadi tujuan dari jkn kis atau pelayanan kesehatan gratis dilakukan guna mempermudah rakyat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena bupati mura tidak ingin lihat warga kalau
berobat dengan alasan tidak punya uang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 20 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan