Serikat Pekerja Tolak Draf Permenaker 2025 tentang Rumus Perhitungan Upah Minimum, Ini Bocorannya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Selasa , 26 Nov 2024 - 09:14

Serikat Pekerja Tolak Draf Permenaker 2025 tentang Rumus Perhitungan Upah Minimum, Ini Bocorannya-Tangkap Layar -

serikat pekerja tolak draf permenaker 2025 tentang rumus perhitungan upah minimum, ini bocorannya                            koranlinggaupos.id- serikat pekerja, termasuk konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) dan konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi), menyatakan penolakan keras terhadap rancangan permenaker 2025 tentang rumus perhitungan upah minimum.
mereka menilai draf ini bertentangan dengan keputusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 168/puu-xxi/2023 yang mengatur kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (α), dengan memperhatikan proporsionalitas kebutuhan hidup layak (khl).
poin utama penolakan pekerja mengenai upah minimum 
kategori upah minimum
baca juga:segini rata-rata upah buruh di indonesia 2024, berdasarkan bps 
baca juga:buruh tani asal musi rawas di begal di lubuk linggau, ini kronologisnya 
dalam draf tersebut, kementerian ketenagakerjaan mengusulkan pembagian kenaikan upah minimum menjadi dua kategori:
industri padat karya.
industri padat modal.
said iqbal, presiden kspi, menegaskan bahwa pembagian ini melanggar keputusan mk, karena mk tidak mengatur pembagian berdasarkan jenis industri melainkan fokus pada parameter inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan khl.
baca juga:buruh tukang asal muara beliti musi rawas larikan motor bosnya
baca juga:caleg partai buruh dicoret dari dct, ratusan massa demo bawaslu
penetapan upah minimum oleh perusahaan
draf ini memungkinkan perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum untuk merundingkannya di tingkat bipartit.
buruh menolak ketentuan ini karena sesuai keputusan mk, upah minimum harus ditetapkan oleh dewan pengupahan daerah, bukan dirundingkan langsung di perusahaan.
penghapusan peran dewan pengupahan daerah
draf tersebut mengindikasikan pengurangan peran dewan pengupahan daerah dalam menentukan upah minimum sektoral (umsp dan umsk).
baca juga:sengaja tembak buruh pengambil batu sungai kelingi
baca juga:segini rata-rata upah buruh di indonesia 2024, berdasarkan bps 
kspsi menyatakan hal ini sebagai bentuk pelemahan peran lembaga tersebut dan bertentangan dengan prinsip keterlibatan tripartit dalam penetapan upah.
ancaman mogok nasional
said iqbal menyebutkan bahwa buruh akan melakukan mogok nasional pada 24 desember 2024 jika rancangan ini tetap diberlakukan.
ia juga meminta presiden prabowo subianto untuk menolak draf ini, dengan harapan presiden dapat memprioritaskan kesejahteraan buruh tanpa mengorbankan produktivitas kerja.
hingga berita ini diturunkan, kementerian ketenagakerjaan belum memberikan pernyataan resmi terkait penolakan draf permenaker tersebut.
baca juga:intip yuk! ada 15 tradisi unik merayakan hari buruh di berbagai negara
baca juga:kongres aliansi serikat buruh indonesia kabupaten muba turun ke lapangan sampaikan aspirasi
telah kami coba untuk menghubungi dirjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, namun belum ada tanggapan.
serikat pekerja bersikeras agar permenaker 2025 mengikuti keputusan mk dan menjaga prinsip-prinsip yang sudah ada terkait penetapan upah minimum.
mereka menolak pembagian kategori upah minimum dan penghapusan peran dewan pengupahan daerah, yang dianggap merugikan buruh.
kini, keputusan akhir ada di tangan presiden prabowo subianto dan menteri ketenagakerjaan yassierli.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan